Menolak Keras Atas Kebijakan Presiden Membuka Kran Investasi Untuk Industri Miras - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Saturday, February 27, 2021

Menolak Keras Atas Kebijakan Presiden Membuka Kran Investasi Untuk Industri Miras


Budiharjo, S.H.I. (Bidang Advokasi Indonesia Justice Monitor)

Melalui Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Presiden Jokowi membuka izin investasi bagi industri miras. Jokowi juga memberi restu investasi bagi perdagangan eceran miras atau beralkohol masuk daftar bidang usaha yang diperbolehkan dengan persyaratan tertentu.

Catatan

1. Kebijakan tersebut jelas kontraproduktif terhadap upaya  mengatasi kelemahan moralitas dan kriminalitas yang kini menjadi persoalan serius di negeri ini. Padahal, dengan pemberlakuan perda-perda pelarangan minuman keras (miras) itu, angka kriminalitas dapat ditekan seminimal mungkin. Bahkan pernah dikabarkan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, setelah perda larangan minuman keras diberlakukan, kriminalitas turun drastis.

2. Mengecam tindakan Pemerintah yang membuka kran investasi bagi industri minuman keras, karena tindakan ini sama saja melegalkan peredaran minuman yang sangat berbahaya bagi moralitas rakyat yang akan memicu maraknya aneka ragam bentuk kejahatan di tengah masyarakat. Ingat, minuman keras adalah pangkal kejahatan (al khamru ummul khabaits).

3. Menolak dalih bahwa investasi industri minuman keras akan meningkatkan pendapatan negara. Mestinya, keputusan presiden itulah yang harus dibatalkan karena telah memberikan ruang beredarnya minuman keras yang sangat berbahaya di negeri yang mayoritas muslim ini. Presiden sekarang bisa membuat keputusan baru yang menganulir keputusan presiden sebelumnya yang tidak masuk akal dan jelas-jelas bertentangan dengan hukum syara’ tersebut. Bahkan semestinya dibuat aturan yang melarang sama sekali peredaran minuman haram itu di seluruh wilayah Indonesia.

4. Tindakan legalisasi industri miras menunjukan bahwa pemerintah lebih mengacu kepada kepentingan bisnis (kapitalis) dari pada kepentingan penjagaan moralitas rakyatnya. Inilah cermin dari penguasa sekuler-kapitalistik. Oleh karena itu, kami menyerukan kepada umat Islam dimana pun berada untuk lebih bergiat dalam perjuangan mewujudkan kehidupan Islam, yakni kehidupan yang didalamnya diterapkan syariah Islam secara kaffah. Dengan syariah, Insya Allah tidak akan terjadi ketidaksinkronan hukum antara pusat dan daerah seperti yang saat ini terjadi. Juga tidak akan terjadi ketidaksinkronan antara problemanya yang terjadi dengan solusi. Dalam sistem Islam, pemerintah di pusat maupun di daerah semua wajib mengacu pada syariah dalam menetapkan halal dan haram, serta dalam menentukan boleh dan tidak bolehnya sesuatu beredar di tengah masyarakat. Bila telah dinyatakan haram, maka pasti akan menimbulkan mafsadat bila dibiarkan berkembang di tengah masyarakat. Dengan cara itu akan tercipta kehidupan masyarakat yang damai, tentram dan sejahtera dalam naungan ridha Allah SWT.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here