Naik - Naik Utang Segunung, Tinggi - Tinggi Sekali


Agung Wisnuwardana (Direktur Indonesia Justice Monitor) 

Dikutip dari cnbcindonesia.com (15/2/2021) Sampai dengan bulan Desember 2020, utang luar negeri (ULN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp US$ 58,08 miliar. Apabila menggunakan asumsi kurs Rp 14.000/US$ maka total utang pemerintah tersebut mencapai Rp 813,12 triliun.

Tahun lalu, output perekonomian (produk domestik bruto/PDB) Indonesia di harga nominal mencapai Rp 15.434 triliun. Artinya total ULN BUMN Indonesia terhadap PDB mencapai 5,26%.

Total ULN BUMN pada Desember 2020 naik 12,32% (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Terjadi peningkatan ULN BUMN sebesar 0,75% (mom) dibanding bulan November yang hanya tercatat mencapai US$ 57,65 miliar. 

Peningkatan pertumbuhan ULN BUMN pada November tahun lalu juga tercatat sebesar 11,53% (yoy) saja. Kenaikan ULN BUMN terjadi di tengah perlambatan ULN total korporasi swasta di Tanah Air. 

Per Desember 2020, total ULN swasta total tercatat mencapai US$ 208,28 miliar atau naik 3,78% (yoy) dibanding periode yang sama tahun 2019. Namun secara bulanan ULN swasta justru turun. Di bulan November 2020 total ULN swasta nasional mencapai US$ 209,8 miliar. Artinya ada penurunan 0,72% (mom).

ULN swasta dalam negeri tumbuh melambat. Pasalnya di bulan November 2020 kenaikannya mencapai 5,08% (yoy). Kini pangsa ULN BUMN terhadap total swasta nasional mencapai 27,9%.

Catatan:

Sebagaimana diketahui bersama, dalam sistem negara demokrasi – sekuler, sumber pembiayaan negara yang paling utama berasal dari pajak. Pajak adalah pungutan yang ditetapkan oleh negara dan ditarik dari rakyat tanpa pandang bulu.

Dari dana-dana pajak inilah negara membiayai seluruh komponen belanja negara, membiayai pembangunan termasuk untuk membayar cicilan hutang. Jadi, hakekatnya rakyatlah yang berkewajiban membayar utang negara. Meskipun, acap kali hutang-hutang yang dibuat Pemerintah lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu, termasuk memberikan untung besar pada negara pemberi hutang.

Padahal, pendapatan pajak negara pada pemerintahan Jokowi periode tahun 2020 meleset jauh dari target yang ditetapkan. 

Potensi penerimaan pendapatan yang berkurang dari pajak ini, berimplikasi pada resiko defisit anggaran. Selama ini, untuk mengatasi devisit anggaran negara selalu menetapkan 2 (dua) jurus pamungkas.

Pertama, Pemerintah mengurangi Alokasi subsidi bagi rakyat dengan berbagai dalih. Pengurangan subsidi BBM untuk konsumsi rakyat, adalah salah satu bentuknya.

Pengetatan pengeluaran pada porsi subsidi untuk rakyat, diharapkan Pemerintah dapat menutup kurang devisit anggaran yang terjadi.

Cara ini -yakni mengurangi subsidi untuk rakyat- tentu saja telah menjadi beban tersendiri bagi rakyat. Rakyat, terpaksa membiayai kebutuhannya sendiri tanpa negara ikut terlibat membantu rakyatnya, padahal negara selalu hadir memungut pajak rakyatnya.

Imbas dari dicabutnya subsidi BBM seperti kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, meningkatnya biaya transportasi, termasuk berefek pada meningkatnya biaya layanan primer kolektif rakyat seperti pendidikan dan kesehatan, semakin mencekik leher rakyat.

Kedua, jurus klasik kembali digunakan yakni dengan menambah besaran hutang.  Hutang, sekali lagi akan menjerat rakyat dengan pajak dan berbagai pungutan untuk mengembalikan cicilan, bunga dan pokok hutang.

Sepanjang demikian, maka lingkaran setan alur pemerasan terhadap rakyat ini berlangsung secara terstruktur, sistematis dan massif.

Rakyat dihadapkan pada dia beban sekaligus, pungutan pajak dan pencabutan subsidi.

Negara yang menganut sistem demokrasi sekuler, telah menjadikan pajak sumber wajib bagi negara sekaligus mengharamkan subsidi terhadap rakyat.

Dengan demikian, dapat dipastikan beban tanggungan atas hutang-hutan yang terus ditumpuk rezim Jokowi-Amin ini akan dipanggulkan pada pundak rakyat. Padahal, sekedar untuk memenuhi hajat asasinya sendiri, rakyat sudah terseok dan hampir jatuh ditekan berbagai himpitan kebutuhan dan kesulitan ekonomi.

Karenanya, kedzaliman sistem demokrasi – sekuler termasuk para penguasanya terhadap rakyat ini harus segera dihentikan. Tidak ada jalan lain, selain mengganti sistem dan rezim yang rusak ini dengan sistem yang berasal dari Dzat sang maha pencipta, itulah sistem Islam.


 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post