Neoliberalism And Laissez Faire Dogma - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Tuesday, February 2, 2021

Neoliberalism And Laissez Faire Dogma


Fajar Kurniawan (Analis senior PKAD)

Neoliberalisme adalah liberalisme baru atau bentuk modifikasi liberalisme (modified form of liberalism). Menurut Alonzo L. Hamby, Ph.D., profesor sejarah di Universitas Ohio, liberalisme merupakan paham ekonomi dan politik yang menekankan pada kebebasan (freedom), persamaan (equality) dan kesempatan (opportunity).

Dalam konteks ekonomi-politik, liberalisme merupakan paham yang didasarkan pada sebuah pandangan, bahwa setiap individu harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi tanpa ada intervensi dan campur tangan negara. Gagasan seperti ini diadopsi dari pemikiran Adam Smith yang menyatakan bahwa tatanan masyarakat ideal dan kemajuan manusia hanya bisa diwujudkan di dalam masyarakat yang “membebaskan setiap individu untuk mengikuti kepentingan-kepentingannya sendiri” (individuals follow their own self-interest). Kondisi semacam ini hanya bisa terwujud jika di sana tidak ada lagi campur tangan atau regulasi terhadap “mekanisme pasar”.

Adam Smith percaya sepenuhnya bahwa kebebasan perdagangan dan pengaturan sendiri ekonomi (a self-regulating economy) akan menciptakan kemajuan masyarakat. Ia mengkritik adanya tarif dan batasan-batasan lain yang mengekang kebebasan individu dalam perdagangan. Menurut dia, pemerintah hanya diperlukan untuk melindungi atau menjaga undang-undang dan ketertiban, penguatan peradilan, menjaga negara, serta menyediakan beberapa pelayanan dasar yang tidak bisa dijumpai di pasar.

Di kemudian hari, gagasan Adam Smith ini menjadi tonggak dasar paham ekonomi liberal (economic liberalism). Selanjutnya paham liberalisme ini—terutama liberalisme ekonomi—dimodifikasi sedemikian rupa hingga beralih rupa menjadi neoliberalisme; paham lama dengan wajah baru.

Neoliberalisme terbukti menjerumuskan manusia ke dalam lembah kesengsaraan dan kehancuran. Selain menghancurkan sendi-sendi keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, paham ini juga menenggelamkan manusia dalam kefasadan dan kezaliman massal. Manusia diseret ke arah aturan rimba, yang kuat menindas yang lemah. Para pemilik modal yang sekarang berkolaborasi dengan atau menjadi penguasa itu sendiri adalah penguasa sejati. Merekalah yang berkuasa mengangkat atau menjatuhkan seseorang dari tampuk kekuasaan. Bahkan tangan kekuasaan mereka juga menjangkau kekuasaan legislatif, yudikatif bahkan partai politik. Akibatnya, hukum dan undang-undang vital hampir tidak bebas dari intervensi dan kepentingan para pemilik korporasi. Sebagai contoh, lahirnya UU Migas, SDA, kebijakan pemangkasan subsidi, dan lain-lain yang dibuat untuk kepentingan korporasi asing. Jargon “rakyat yang berkuasa” yang diejawantahkan dalam Pemilu langsung hanyalah jargon kosong dan menipu. Rakyat terus diperas dan dihisap oleh penguasa yang juga pengusaha. Statemen “demi kepentingan rakyat” pada setiap kebijakan yang dikeluarkan hanyalah kedok untuk memuluskan kerakusan dan ketamakan mereka, sekaligus untuk menyenangkan pemilik modal asing.

Celakanya lagi, dengan alasan kebebasan pula, pemilik modal dan korporasi asing diberi kebebasan secara luas hingga menyandera kemandirian dan kedaulatan bangsa.

Di bidang pendidikan, liberalisasi telah membentuk karakter individualis yang memberangus kebersamaan. Agama dan norma tidak lagi menjadi penting dan sakral. Bahkan agama harus dipinggirkan sedemikian rupa dari masyarakat dan negara.

Di bidang ekonomi, tata kelola ekonomi tidak lagi berbasis pada paradigma “pelayanan negara kepada rakyat (public service)”, tetapi disangga di atas paradigma “laissez faire” yang meminimalisasi peran dan campur tangan negara dalam urusan-urusan ekonomi. Paradigma ini memaksa negara untuk melakukan liberalisasi ekonomi dan semaksimal mungkin melibatkan peran swasta dalam hampir seluruh kegiatan ekonomi penting. Untuk mempercepat proses liberalisasi ekonomi ini, Pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan penting: (1) penghapusan subsidi; (2) privatisasi BUMN; (3) perdagangan bebas; (4) deregulasi kebijakan-kebijakan yang menghambat kompetisi, masuknya pelaku pasar, dan lain sebagainya. Lahirlah kemudian UU BUMN, UU PMA, UU Migas, UU SDA, UU Kelistrikan, UU Pendidikan, dan undang-undang lain yang terjiwai oleh semangat liberalisme.

Liberalisasi ekonomi pun telah membuka jalan bagi kaum kapitalis untuk menguasai sumber-sumber energi negara-negara berkembang. Mereka pun sekaligus menjadikan negara-negara berkembang sebagai pasar bagi produk-produk industri mereka.

Liberalisasi ekonomi juga semakin mengukuhkan dominasi korporasi-korporasi raksasa dan mematikan perusahaan-perusahaan dalam negeri akibat tidak mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Fakta telah menunjukkan bahwa liberalisasi ekonomi telah membuka selebar-lebarnya bagi asing untuk menguasai sektor hulu dan hilir. Di sektor hulu, dengan adanya kebijakan privatisasi BUMN, asing berhasil menguasi tambang-tambang migas hampir 84%, dan tambang-tambang lain yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi.

Liberalisasi pun sudah merambah PSO (public service obligaton). Konsekuensinya, urusan-urusan yang menjadi hajat hidup rakyat seperti pendidikan, kesehatan, listrik dan lain-lain kini diambil alih oleh swasta, baik lokal maupun asing. Akibatnya, beban rakyat semakin bertambah berat karena harus mengeluarkan biaya hidup yang semakin mahal. Pasalnya, prinsip badan usaha negara “melayani urusan rakyat” telah diganti dengan prinsip “untung dan rugi”.

Demikianlah, neoliberalisme adalah paham jahat dan berbahaya yang penerapannya harus segera diakhiri. Siapa saja yang menerapkan paham ini, sama saja telah melanggengkan kelaliman dan penjajahan gaya baru (neo imperialism). Penerapan liberalisme dalam ranah politik dan ekonomi hakikatnya adalah permusuhan keji dan jahat terhadap Islam dan kaum Muslim.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here