PAPUA KAYA, TAPI JADI PROVINSI TERMISKIN, KENAPA BISA?


 Oleh: Wahyudi al Maroky 
(Dir. Pamong Institute)

Mama yooo… prihatin. Itulah kata yang bisa menggambarkan kondisi terkini negeri ini. Data BPS (Badan Pusat Statistik) menyebutkan jumlah Rakyat miskin di Indonesia bertambah 2,76 juta jiwa. Sehingga jumlah kemiskinan per September 2020 menjadi 27,55 juta orang. Secara persentase kemiskinan ini naik menjadi 10,19% per September 2020. 

Lebih menyedihkan lagi, Papua tercatat sebagai salah satu provinsi paling miskin di Indonesia. Sebagai orang yang lahir dan besar di Merauke-Papua, tentu merasa sangat prihatin. Betapa tidak, Papua sebagai TANAH TUMPAH DARAH, telah memberikan kontribusi besar bagi penulis, juga bagi negeri ini. Dari udaranya, airnya, dan tanahnya, bahkan dengan alamnya telah mengalirkan kekayaan dan memberikan kontribusi besar bagi kekayaan negeri ini. 

Namun apa boleh buat, Papua tercatat punya persentase kemiskinan mencapai 26,8%, jauh lebih tinggi dari penduduk miskin nasional. Lebih menyedihkan lagi urutan kedua pun disusul oleh Papua Barat sebesar 21,7% jumlah rakyat miskinnya. Padahal daerah Papua punya berbagai kekayaan alam yang melimpah. Ada gunung emas di sana, ada tambang minyak bumi di sana, ada tambang gas di sana, ada kekayaan laut melimpah di sana, kenapa bisa jadi yang termiskin? 

Sebagai orang yang lahir dan besar di Papua, penulis merasa perlu memberikan tanggapan. Apalagi Penulis sempat bertugas di Kota Sorong, saat tamat STPDN tahun 1995 lalu. Setidaknya ada empat catatan penting sebagai berikut;

PERTAMA; Kekayaan alam dicengkeram sistem ekonomi serakah(kapitalisme).  Banyaknya kekayaan alam yang ada disuatu daerah tak lantas menjamin daerah itu maju dan sejahtera. Sistem ekonomi kapitalis telah mencengkeram berbagai kekayaan alam negeri ini. Melalui kewenangan Pemerintah pusat, mereka bisa mendapat ijin dan mengeruk kekayaan alam itu untuk menumpuk kekayaan mereka.

Sementara Pemerintah daerah tak berdaya karena kewenangan pengelolaan kekayaan alam yang strategis ada di pusat. Daerah yang memiliki kekayaan alam itu tetap saja miskin. Ini menyedihkan. Kekayaan alam yang semestinya digunakan untuk kemakmuran rakyat justru dikuasai para konglomerat nasional maupun asing. 

KEDUA; Sistem politik demokrasi yang super mahal.  Biaya pesta demokrasi yang sangat mahal jadi pintu masuk para investor politik untuk ikut berinvestasi. Mereka terlibat dalam pembiayaan pesta demokrasi di level daerah maupun level nasional. Bahkan tahun 2020 tercatat ada 82% Calon Kepala daerah dibiayai cukong alias investor politik.

Dalam pesta demokrasi itulah momentum bertemunya dua kepentingan. Ada para pebisnis yang punya uang dan ingin mengembangkan bisnisnya, di sisi lain ada para politisi yang ingin meraih jabatan publik dan perlu dana politik. Konsekuensinya adalah para investor politik itu ikut mempengaruhi kebijakan publik. Tentu saja, mereka ingin kebijakan publik yang dikeluarkan bisa menguntungkan kepentingan bisnis mereka. Setidaknya kebijakan itu tidak mengganggu bisnis mereka. Akibatnya Kekayaan dinikmati kaum oligarki (para pengusaha dan para penguasa), rakyat tetap saja sulit mendapatkannya.

KETIGA; Pejabat yang tersandera kepentingan Politik. Banyak pejabat yang tidak fokus bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Mereka sibuk untuk mempertahankan posisi jabatannya. Bahkan ada sebagian yang sibuk untuk memperbesar kekuasaan politiknya dan menaikkan level jabatan politiknya. Ada anggota DPRD yang ingin jadi Bupati. Ada bupati yang ingin jadi Gubernur. Ada juga Gubernur yang ingin jadi menteri dan jadi Presiden, dst. 

Semua itu membuat para pejabat sibuk bekerja menghidupkan mesin partai dan membiayai operasionalnya. Juga membangun relasi demi menjaga para investor politiknya untuk menghadapi biaya pesta demokrasi yang super mahal. Semua itu membuat mereka sibuk dan gagal fokus untuk bekerja demi melayani dan menyejahterakan rakyatnya. 

KEEMPAT; Rakyat yang tak berdaya. Kekuatan rakyat yang terdiri dari berbagai kelompok ormas, kaum intelektual, kalangan ulama, kalangan aktifis lingkungan, aktivis kemanusiaan, tokoh masyarakat & tokoh agama, dll. tampaknya tak berdaya. Mereka tak kuasa mengahadapi kekuatan kaum oligraki yang merupakan gabungan Kaum Pengusaha yang punya kekuatan uang dan para Politisi yang punya kewenangan (kekuasaan).

Betapa banyak para aktivis, Ulama, ustadz, intelektual yang mencoba kritis dan menasehati rezim penguasa, malah dikriminalisasi. Sebagian lagi terpaksa mendekam dipenjara. Akibatnya kontrol atas kebijakan publik menjadi lemah. Kerusakan lingkungan pun sulit dihindarkan karena kebijakan yang lebih mengutamakan kegiatan bisnis dibanding masalah lingkungan. Seiring dengan itu, bencana pun datang silih berganti.

Jika saja kekayaan alam yang ada di daerah itu digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat, semestinya tak ada lagi rakyat miskin. Bagaimana mungkin Papua bisa menjadi provinsi termiskin padahal di sana ada Gunung emas yang sedang ditambang oleh Freeport? Andai saja emas itu digunakan untuk biaya pendidikan, mestinya orang papua bisa mendapat fasilitas pendidikan terbaik, guru terbaik, teknologi terbaik, dan sarana lainnya yang terbaik. 

Bila pendidikan baik, maka bisa mengangkat derajat kehidupan rakyat Papua. Tak perlu lagi jadi juara provinsi termiskin di Indonesia. Sebagaimana data BPS yang menempatkan provinsi papua termasuk diantar 10 provinsi termiskin di Indonesia:  1) Papua 26,8%; 2) Papua Barat 21,7%; 3) Nusa Tenggara Timur 21,21%; 4) Maluku 17,99%; 5) Gorontalo 15,59%; 6) Aceh 15,43%; 7) Bengkulu 15,30%; 8) Nusa Tenggara Barat 14,23%; 9) Sulawesi Tengah 13,06%; 10) Sumatera Selatan 12,56%. (cnbcindonesia.com, 16/02/21).

Sudah saatnya kita mengelola kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bukan untuk kemakmuran segelintir para konglomerat apalagi pihak asing. Para pejabat, mestinya bisa mencontoh bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang hanya perlu waktu dua tahun dan 137 hari untuk memimpin dan membuat rakyatnya sejahtera. Padahal saat itu tambang minyak belum dieksplorasi.

Kiranya tahun depan tak boleh lagi ada daerah kaya yang jadi provinsi termiskin. Malulah dengan rakyat. Juga takutlah dengan Allah SWT yang telah menitipkan kekayaan alam itu. Semestinya bisa dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat bukan diserahkan kepada konglomerat apalagi diserahkan kepada asing. Tabiik.

NB: Penulis pernah Belajar Pemerintahan pada STPDN 1992 angkatan ke-4, IIP Jakarta angkatan ke-29 dan MIP-IIP Jakarta angkatan ke-08.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=463266241702081&id=100040561274426


 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post