Peradilan Islam Itu Sempurna


Budiharjo, S.H.I (Bidang Advokasi (Indonesia Justice Monitor)

Negara sebagai entitas eksekutif (kiyan tanfidzi) yang menjalankan sekumpulan pemahaman (mafahim), standarisasi (maqayis) dan keyakinan (qana’at) yang diterima oleh umat, jelas membutuhkan lembaga peradilan. Selain lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas menyampaikan keputusan hukum yang bersifat mengikat (Ibn Farhun, Tabshirat al-Hukkam, Juz I/12), keberadaan lembaga ini juga merupakan thariqah syar’iyyah (metode syariah) untuk menjaga keberlangsungan penerapan pemahaman (mafahim), standarisasi (maqayis) dan keyakinan (qana’at) di tengah-tengah umat. Karena itu, keberadaan lembaga ini hukumnya wajib.  Para fuqaha’ menyatakan, bahwa adanya peradilan ini hukumnya fardhu kifayah (Ibn Qudamah, al-Mughni, Juz IX/34).

Islam telah mensyariatkan adanya tiga kategori peradilan, sesuai dengan obyek masing-masing yang hendak diadili, yaitu qadha’ khushumat, hisbah dan madzalim (al-Farra’, al-Ahkam as-Sulthaniyyah, hal. 62-93 dan 285-308). Qadha’ khushumat (peradilan sengketa), yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Di sana ada pihak penuntut, yang menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini membutuhkan mahkamah (ruang sidang). Sedangkan Qadha’ hisbah, yang mengadili pelanggaran hukum syara’ di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran. Seperti pelanggaran lalu lintas, parkir di jalan raya, penimbunan barang, penipuan harga (ghabn) dan barang (tadlis), dan lain-lain. Adapun Qadha’ madzalim, yang mengadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konsitusi dan hukum.

Ketiga kategori peradilan ini, masing-masing mempunyai hakim. Seluruh lembaga ini kemudian dipimpin oleh seorang Ketua Hakim, yang lazim disebut Qadhi al-Qudhat. Jabatan ketua hakim ini pertama kali dibentuk oleh Khalifah Harun as-Rasyid, yang diserahkan kepada Qadhi al-Qudhat Abu Yusuf (182 H/798 M), mujtahid mazhab Hanafi, yang terkenal dengan karyanya, al-Kharaj (Dr. ‘Isham Muhammad Sabbaru, Qadhi al-Qudhat fi al-Islam, hal. 9).

Karena kedudukannya yang penting dan strategis, maka Islam tidak hanya mengatur mekanisme peradilannya, tetapi juga membersihkan para pemangkunya dengan berbagai kriteria yang ekstra ketat. Selain kriteria Muslim, baligh, berakal, merdeka, mampu dan adil (al-Kasani, Bada’i as-Shana’i, Juz VII/2-4), untuk jabatan tertentu, seperti Qadhi Qudhat dan Qadhi Madzalim, misalnya, tidak boleh dijabat oleh perempuan, karena merupakan bagian dari pemerintahan, dan atau bersentuhan langsung dengan pemerintahan. Bahkan, untuk Qadhi Madzalim harus  mujtahid (Zallum, Nidzam al-Hukmi fi al-Islam, hal. ). Selain itu, ada kriteria umum yang harus dimiliki oleh semua hakim, seperti tegas tetapi tidak kasar, lembut tetapi tidak lemah, cerdas, sadar, tidak lengah dan tertipu ketika memutuskan, bersih hatinya, wara’, bijak, jauh dari sikap tamak, baik terhadap materi maupun jabatan.. (Ibn Qudamah, al-Mughni, Juz IX/21).

Selain kriteria di atas, Islam juga menetapkan mekanisme yang jelas dalam pengangkatan qadhi. Karena qadhi ini adalah wakil Khalifah, maka Khalifahlah orang yang mengangkat qadhi (al-Mawardi, Adab al-Qadhi, Juz I/137). Meski, bisa juga pengangkatan tersebut didelegasikan kepada Qadhi Qudhat (Ibn Katsir, al-Bidayah wa an-Nihayah, Juz X/180). Dalam mengangkat mereka, baik Khalifah maupun Qadhi Qudhat akan memilih orang yang layak dan tepat. Untuk mengetahui mereka, bisa bertanya kepada para ulama, bisa juga melalui fit and proper test, agar bisa mengetahui kelayakan dan keadilannya (Ibn Qudamah, al-Mughni, Juz IX/38).


 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post