Perlukah Redenominasi?


Aminudin Syuhadak (Direktur LANSKAP) 

Sebagaimana diberitakan sindonews.com (8/2/2021) Wacana redenominasi rupiah kembali muncul ke permukaan pasca beredarnya uang kertas baru bergambar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial (medsos). Namun, hal itu langsung dibantah oleh Bank Indonesia (BI) yang menyebut belum ada rupiah baru yang sudah diredenominasi.

Adapun wacana redenominasi rupiah sudah bergulir cukup lama. Bahkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana melakukan penyederhanaan nilai rupiah atau redenominasi, ditandai dengan terdapat di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.

Tidak hanya itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah atau RUU Redenominasi juga ditetapkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2020-2024.

Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures, Ariston Tjendra mengatakan, setidaknya terdapat dua hal yang membuat redenominasi rupiah menjadi penting, yaitu dari sisi image dan dari sisi efisiensi transaksi.

Ariston juga mengatakan, jika wacana redenominasi rupiah tidak akan dilakukan secepatnya, karena saat ini Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19 dan kemungkinan baru terealisasi setelah pandemi bisa dikendalikan. 

Catatan

Umumnya redenominasi dilakukan pasca terjadi hyperinflasi yang menyebabkan nilai suatu mata uang merosot tajam. Kebijakan teknis tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meyakinkan publik bahwa masa inflasi tinggi telah berakhir. Dengan demikian, redenominasi bukan merupakan penyebab stabilitas moneter namun merupakan hasil dari proses stabilisasi. Redenominasi sekaligus merupakan bentuk pengakuan kepada publik  atas kesalahan kebijakan ekonomi sebelumnya yang telah mendorong terjadinya inflasi tinggi dan memburuknya nilai tukar domestik di pasar internasional.

Keuntungan dari redenominasi antara lain terjadinya efisiensi dalam pencatatan nilai mata uang karena pencatatan nol akan lebih sedikit seperti pada transaksi jual beli, label harga, laporan akuntansi, catatan statistik, dan perangkat lunak pengolahan data. Disamping kepraktisan, aspek psikologis berupa tingkat kepercayaan terhadap mata uang tersebut diharapkan lebih tinggi karena nilainya terlihat lebih kuat terhadap mata uang lain.

Secara operasional proses redenominasi mata uang nasional tidak mempunyai efek pada inflasi jika kondisi perekonomian relatif stabil. Hanya saja jika yang perlu dijaga adalah sejauh mana presepsi publik menilai dampak dari kebijakan tersebut. Jika publik berespektasi bahwa akan terjadi inflasi pasca kebijakan tersebut maka dalam jangka pendek kebijakan redenominasi akan dapat mendorong terjadinya inflasi. Publik yang memiliki ekspektasi yang tinggi pada inflasi setidaknya akan melakukan beberapa penyesuaian antara lain: menukar uangnya dalam bentuk mata uang lain, atau membelanjakan uangnya pada barang-barang berharga seperti emas dan tanah. Dengan demikian, nilai tukar mata uang tersebut justru melemah. Barang impor semakin mahal sehingga menyebabkan inflasi (imported inflation). Selain itu, inflasi di dalam negeri akibat tingginya permintaan barang juga akan menggerek inflasi sehingga mendorong Bank Sentral untuk melakukan pengetatan moneter dengan menaikkan suku bunga. Jika pengetatan tersebut berlangsung lama maka sektor riil akan terpukul akibat naiknya suku bunga kredit. Dampak inflasi tersebut tidak hanya merugikan masyarakat kecil yang tidak dapat melindungi aset mereka namun juga pegawai dan buruh yang tidak memiliki daya tawar untuk mengkompensasi inflasi dengan kenaikan upah.

Kemampuan bank sentral dalam mensosialisasikan kebijakan redenominasi sangat menentukan tingkat kepercayaan publik pada aspek positif kebijakan itu baik tujuan, waktu serta mekanisme operasionalnya. Sayangnya persoalan sosialisasi di negeri ini seringkali bermasalah sehingga kebijakan pemerintah tidak berjalan optimal sebagaimana yang terjadi pada konversi minyak tanah ke gas, BLT dan Raskin.  Bank sentral Rusia misalnya gagal meyakinkan publik bahwa redenominasi Rubel tidak akan membuat harga naik.  Sebaliknya rumor yang menyatakan sebaliknya justru lebih mempengaruhi publik sehingga membuat inflasi naik dari 28 persen menjadi 86 persen pada 1999. Hal yang sama juga terjadi pada Afganistan (2002) ketika pemerintah negara itu memotong tiga angka nol mata uang Afgani. Rakyat negara itu justru berbondong-bondong memborong mata uang dollar dan mata uang baru menyebabkan nilai mata uang lama merosot tajam.

Dalam masa transisi redenominasi, pihak swasta yang menjual barang dan jasa harus mengeluarkan biaya ekstra karena harus menuliskan dua harga pada label produk yang mereka jual atau setidaknya tenaga tambahan untuk memberi penjelasan. Selain itu, pemerintah dan swasta juga terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan harmonisasi dan perubahan sistem pencatatan manual dan elektronik yang berhubungan dengan mata uang tersebut. Bank Sentral dalam jangka waktu tertentu juga harus menganggarkan biaya untuk mencetak uang baru dan menarik uang lama. Di saat yang sama, pemerintah dan DPR dituntut untuk melakukan sinkronisasi undang-undang dan pembuatan aturan baru terkait redenominasi tersebut.

Redenominasi sebenarnya tidak perlu dilakukan jika pemerintah mampu menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dalam jangka panjang. Meski harus diakui bahwa untuk melakukan hal itu tidak mudah. Hal ini karena rupiah sebagaimana mata uang lainnya merupakan standar mata uang kertas (fiat money) yang sifatnya rentan digrogoti inflasi. Ini karena, otoritas moneter saat ini tidak lagi diikat oleh ketentuan untuk mengkaitkan antara jumlah uang beredar dengan cadangan emas atau mata uang kuat lainnya sejak diakhirinya perjanjian Bretton Woods tahun 1971. Dengan demikian, masing-masing bank sentral berwenang untuk meningkatkan jumlah uang beredar dengan mencetak uang yang lebih banyak sehingga menyebabkan inflasi bahkan di beberapa negara terjadi hyperinflasi.


 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post