Realitas Bahwa Khilafah Islamiyyah Pernah Hadir di Nusantara


Ilham Efendi (Direktur RIC)

Pernah ada tokoh yang inti pernyataannya bahwa ideologi khilafah yang bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia adalah subversif yang tidak boleh leluasa hidup mengembangkan ajarannya dinegara ini.

Yang pertama, khilafah bukan ideologi. Ideologi itu ya Islam. Khilafah bagian ajaran dari ideologi Islam. Jumhur ahlus sunnah telah menyatakan kewajiban khilafah. Al-‘Allamah Abu Zakaria an-Nawawi, dari kalangan ulama mazhab Syafii, mengatakan, “Para imam mazhab telah bersepakat, bahwa kaum Muslim wajib mengangkat seorang khalifah.” (Imam an-Nawawi, Syarh Shahîh Muslim, XII/205).

Ulama lain dari mazhab Syafii, Imam al-Mawardi, juga menyatakan, “Menegakkan Imamah (Khilafah) di tengah-tengah umat merupakan kewajiban yang didasarkan pada Ijmak Sahabat. (Imam al-Mawardi, Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah, hlm. 5).

Sungguh mengherankan bila ada seorang yang mengaku alim namun mengingkari pendapat para ulama madzhab. Apalagi mereka yang mengaku-aku sebagai ahlus sunnah wal jama’ah semestinya mengetahui bahwa perkara ini adalah bagian dari ma’lumun min ad-din bi adl-dlarurah. Perkara yang telah diketahui urgensitasnya. Para pecinta ahlus sunnah seharusnya berada di garda terdepan dalam perjuangan penegakkan khilafah dan syariat, karena para ulama ahlus sunnah memang telah mewajibkan hal demikian.

Imam Ibnu Hazm mengatakan, “Mayoritas Ahlus-Sunnah, Murjiah, Syiah dan Khawarij bersepakat mengenai kewajiban menegakkan Imamah (Khilafah). Mereka juga bersepakat, bahwa umat Islam wajib menaati Imam/Khalifah yang adil yang menegakkan hukum-hukum Allah di tengah-tengah mereka dan memimpin mereka dengan hukum-hukum syariah yang dibawa Rasulullah saw.” (Ibnu Hazm, Al-Fashl fî al-Milal wa al-Ahwâ’ wa an-Nihal, IV/87).

Demikian pula Imam Asy Syaukani dalam Nailul Authar jilid 8 hal. 265 menyatakan: “Menurut golongan Syiah, minoritas Mu’tazilah, dan Asy A’riyah, (Khilafah) adalah wajib menurut syara’.” Ibnu Hazm dalam Al Fashl fil Milal Wal Ahwa’ Wan Nihal juz 4 hal. 87 mengatakan: “Telah sepakat seluruh Ahlus Sunnah, seluruh Murji`ah, seluruh Syi’ah, dan seluruh Khawarij, mengenai wajibnya Imamah (Khilafah).”

Pernyataan di atas sekaligus menolak realitas bahwa khilafah Islamiyyah dan penerapan syariat Islam telah lama hadir di Nusantara, sebelum dihancurkan kolonial Kristen Portugis dan Belanda, lalu mereka menggantikannya dengan sekulerisme dan demokrasi. Kesultanan Islam seperti Sriwijaya Islam, Mataram Islam, Samudera Pasai hingga Jayakarta yang diperintah oleh Fatahillah adalah realitas sejarah kegemilangan Islam di tanah air.

Juga bagaimana para alim ulama rela menjadi martir syuhada melawan penjajahan Barat yang menyebarkan sekulerisme dan misi zending Kristen ke seantero Nusantara. Sosok Pangeran Diponegoro yang menobatkan dirinya sebagai Sultan Abdulhamid Erucakra Sayidin Panatagama Khalifat Rasulullah Sayidin Panatagama, menunjukkan jati dirinya sebagai pemimpin yang berjiwa Islam dan memperjuangkan pelaksanaan syariat Islam melawan VOC Belanda.

Sikap ini juga bertentangan dengan pendiri Nahdlatul Ulama KH Wahab Hasbullah yang turut berpartisipasi dalam Kongres Khilafah pada bulan Febuari 1926. Sayangnya acara tersebut disabotase oleh kolonial Inggris melalui antek mereka Ibnu Saud, penguasa Hijaz.

Satu-satunya alasan mengapa muncul pernyataan yang bertentangan dengan pendapat para ulama salafush sholeh, adalah motif politik tidak terpuji untuk mendiskreditkan ajaran Islam dan para pejuang syariah. Motif ini adalah mata rantai imperialisme Barat terhadap dunia Islam yang memanfaatkan sejumlah tokoh Islam dan politisi muslim untuk melawan arus kebangkitan Islam.

Barat telah memahami sejak lama bahwa upaya menghancurkan Islam tidak bisa dilakukan melalui jalur militer, akan tetapi harus dimulai dari akar perjuangannya, yakni ajaran Islam. Maka bermunculanlah studi-studi orientalisme yang bertujuan menghujamkan pisau beracun berupa perang pemikiran dan peradaban terhadap kaum muslimin yang telah meninggalkan dien mereka.

Di antara serangan berbahaya yang mereka lakukan adalah mendidik kaki tangan mereka dari kalangan pemikir dan politisi muslim untuk mengkampanyekan sekulerisme. Bila pemikiran sekulerisme dapat diinduksikan ke dalam pemikiran umat, maka agama dan kehidupan akan terpisah. Selanjutnya akan terjadi pemisahan agama dari negara dan aturan politik. Berikutnya sistem kenegaraan dan sistem politik dunia Islam akan digantikan dengan ajaran demokrasi yang memiliki beragam derivatnya. Seperti di tanah air, pemikiran demokrasi disulap menjadi demokrasi ala Indonesia dimodifikasi agar dapat diterima oleh rakyat Indonesia.


 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post