Revisi Total Serta Kriminalisasi Menggunakan UU ITE Harus Dihentikan! - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, February 22, 2021

Revisi Total Serta Kriminalisasi Menggunakan UU ITE Harus Dihentikan!


Agung Wisnuwardana (Direktur Indonesia Justice Monitor)


"Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi UU ini, karena di sinilah hulunya, hulunya ada di sini. Revisi," kata Jokowi dalam acara Pengarahan kepada Pimpinan TNI Polri, Senin, 15 Februari 2021.

Sebelumnya Jokowi meminta masyarakat lebih aktif mengkritik pemerintah, maka ada dua hal yang paling disoroti publik yaitu keberadaan UU Informasi Teknologi dan Elektronik dan buzzer alias pendengung.

Pernyataan Presiden Jokowi soal wacana revisi UU ITE jelas perlu pembuktian, yaitu dengan membebaskan mereka yang telah dikriminalisasi dengan Pidana UU ITE.

Kalangan legislatif perlu melakukan revisi total terhadap Undang-Undang ITE karena dikhawatirkan terbesar masyarakat adalah penyalahgunaan. Dalam perjalanannya di era rezim sekarang UU ITE lebih ditekankan dalam konteks pidana di luar konteks transaksi bisnis.

Padahal UU ITE itu sebetulnya untuk mengatur transaksi bisnis, transaksi ekonomi yang menggunakan informasi elektronik. Contohnya transaksi keuangan mobile banking, internet banking, SMS banking atau e-comerse yaitu berbelanja di internet. Oleh karena itu namanya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).  

Sehingga UU ITE membutuhkan revisi total terutama Pasal 27 Ayat 3 tentang Pencemaran Nama Baik, Pasal 28 Ayat 2 tentang Ujaran Kebencian Terhadap SARA, Pasal 27 Ayat 3 Juncto Pasal 45 tentang Berita Bohong. Pasal - pasal ini sebagai pasal lentur atau pasal karet dan sering digunakan mengkriminalisasi para aktivis yang kritis kepada pemerintah.

Pada Pasal 28 Ayat 2 tentang Ujaran Kebencian Terhadap SARA ada tafsir yang begitu lentur terkait ujaran kebencian. Padahal semestinya UU itu harus membatasi bahwa ujaran kebencian itu, yang pertama deliknya adalah materiil, dan yang kedua harus ada dampak atau akibat yang sifatnya nyata yang dapat terukur dan diukur. 

Walhasil penghapusan pasal karet sangat penting. Berikutnya kriminalisasi menggunakan beleid itu harus dihentikan. Apalagi, ada penyalahgunaan pelaporan UU ITE. Pelapor biasanya punya motif balas dendam, barter kasus, membungkam kritik, shock therapy, dan persekusi kelompok.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here