Saat Krisis Pangan Mengancam


Hadi Sasongko (Direktur POROS)

Indonesia mendapatkan kabar buruk lantaran indeks pangan nasional harus kalah dari negara yang miskin. Bahkan Indonesia kalah dari negara yang jauh dari kata berkembang yaitu Ethiopia dalam hal indeks pangan ini.

Hal ini berdasarkan FSI (Food Sustainability Index) yang menempatkan Indonesia di urutan ke-60 dari 67 negara terkait keberlanjutan pangan.

Indeks kelaparan Global Indonesia memiliki skor 19.1 sama dengan Kamerun dan Gambia. Ini harus menjadi peringatan serius bagi ketersedian pangan di rakyat kecil dan pinggiran pedesaan.

Di samping itu, berdasarkan indeks keamanan pangan global, Indonesia berada di peringkat 62 dari 113 negara, dengan mengantongi skor 63 dari 100. Peringkat keamanan pangan Indonesia pada 2019, tercatat di bawah Vietnam yang peringkat 53 dan Thailand yang di peringkat 51.

Peringkat Indonesia itu juga jauh di bawah Malaysia yang menempati peringkat 28. Ada masalah food security index kita yang emang ini ternyata bermasalah kalau kita ini jauh di bawah Malaysia.

Menurut ukuran FAO, suatu negara dikatakan rawan pangan jika 30% lebih penduduknya mengalami kekurangan gizi. Ukuran ini tentu sangat tidak manusiawi. Bayangkan saja, kalau penduduk Indonesia 225 juta, maka baru dikatakan rawan pangan jika dijumpai 67 juta penduduknya mengalami kekurangan gizi.

Dalam pandangan Islam, meskipun hanya satu atau dua orang saja yang kelaparan, sudah bisa dikatakan terjadi krisis pangan. Sebab, Islam memandang bahwa pangan merupakan salah satu kebutuhan primer (pokok), di mana negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pangan rakyatnya secara merata individu-perindividu. Jadi, negara tidak boleh memandang pemenuhan kebutuhan pangan ini secara kolektif; kalau jumlah produksi dan stok beras, misalnya, sudah sama atau melebihi kebutuhan kolektif masyarakat, lalu dikatakan tidak ada masalah. Ini cara pandang kapitalis namanya. Padahal ketika produksi dan stok beras cukup atau tersedia, tidak otomatis setiap orang bisa mendapatkannya.

Ada 3 kemungkinan penyebab krisis pangan. Pertama: distribusi pangan yang buruk. Ini terjadi ketika produksi pangan di suatu negara sebenarnya cukup secara kolektif, atau surplus. Namun, karena sistem distribusinya buruk, beberapa orang tidak bisa mendapatkannya. Distribusi yang buruk ini terjadi ketika harga dijadikan sebagai unsur tunggal pengendali distribusi. Artinya, orang dipaksa mendapatkan bahan makanan dengan cara membeli; tidak ada mekanisme lain kecuali dengan cara membeli. Kalau dia tidak mampu membeli berarti dia tidak berhak mendapatkan bahan pangan tersebut.

Kedua: produksi pangan yang minus. Artinya, jumlah produksi pangan lebih kecil daripada jumlah kebutuhan untuk seluruh rakyat. Ini bisa terjadi karena adanya musibah seperti kekeringan, banjir, serangan hama, dan lain-lain, yang menyebabkan terjadinya kegagalan panen. Bisa juga terjadi karena kondisi pertanian di suatu negara memang lemah sehingga tingkat produksi pertaniannya rendah.

Ketiga: karena kombinasi dari dua kemungkinan di atas, yaitu distribusinya buruk dan produksinya juga minus.

Islam mewajibkan negara untuk menjamin kebutuhan pokok rakyat, di antaranya adalah kebutuhan pangan. Mekanismenya, negara wajib menyediakan lapangan perkerjaan dan mendorong rakyat untuk bekerja. Dengan cara ini diharapkan rakyat mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun, jika karena satu dan lain hal, ada di antara rakyat yang tidak bisa bekerja, karena cacat, tua renta, dll, maka keluarganyalah yang wajib menanggung kebutuhannya. Itu pun jika keluargannya mampu. Jika tidak mampu maka negaralah yang wajib memberi makan kepada mereka secara gratis.


 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post