SKB 3 MENTERI BAK MENEMBAK ”CENDERAWASIH” DENGAN MERIAM - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, February 22, 2021

SKB 3 MENTERI BAK MENEMBAK ”CENDERAWASIH” DENGAN MERIAM


Oleh Wahyudi al Maroky (Dir. PAMONG Institute)

Di tengah wabah corona yang melanda kita, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang ajaib. Ada tiga menteri Rezim Jokowi yang mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB). Mendikbud Nadiem Makarim bersama Mendagri Tito Karnavian dan Menag Yaqut Cholil Qoumas, sepakat menerbitkan SKB 3 Menteri.

SKB 3 Menteri itu terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah negeri jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ada tiga keputusan krusial diantara enam keputusan dalam SKB terkait penggunaan pakaian seragam di sekolah negeri tersebut. Utamanya poin 3, 4 dan 5 dari keputusan tersebut yang perlu dikaji kembali.

Penulis memberikan empat catatan penting atas SKB 3 Menteri ini, sbb;

PERTAMA, Diantara Tujuan bernegara itu Mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas itu tak sekedar pintar secara intelektual, namun juga harus cerdas secara spiritual. Tak sekedar Baik dan selamat di dunia tapi juga selamat di akhirat nanti.

Inilah makna sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Manusia yang cerdas sekaligus Bertakwa. Negara harus mendorong rakyatnya agar menjadi manusia indonesia yang CERDAS sekaligus PATUH dan TAAT atas ajaran agamanya masing-masing. Selanjutnya mereka kompak dan bersama-sama memajukan negaranya.

Poin ke-3 SKB ini tampaknya tak sejalan dengan semangat membentuk manusia Indonesia yang bertakwa. Pada poin ke-3 isi SKB itu termuat;
“Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.”

Bagaimana mungkin akan terwujud manusia bertakwa, jika ada hal yang diwajibkan oleh ajaran agama justru tidak boleh diwajibkan oleh Pemda dan sekolah? Ini dapat dimaknai, ketika pemda dan sekolah ingin membentuk manusia yang cerdas dan bertakwa justru tak boleh mewajibkannya.

Makna sebaliknya membolehkan manusia di sekolah untuk melanggar aturan agama dan menjadi manusia yang membangkang kepada perintah Tuhan. Jika perintah Allah SWT sang Pencipta semesta alam saja dibolehkan untuk dilanggar bagaimana pula dengan perintah pemerintah?

Ketika ajaran Agama mewajibkan seorang berpakaian menutup aurat (berjilbab), ini ajaran yang baik. Ajaran yang sejalan dengan Perintah Allah SWT sang Pencipta semesta alam. Namun, mengapa hal itu tak boleh diwajibkan oleh pemda dan pihak sekolah? Ini aneh.

KEDUA, Aturan yang sesuai ajaran agama mestinya didukung bukan dicabut. Negara perlu hadir untuk menciptakan masyarakat yang taat, tertib dan teratur. Pemerintah Mesti berupaya untuk meminimalisir pelanggaran atas aturan yang berlaku. Baik aturan negara maupun aturan agama. Oleh karenanya, Pemda dan Sekolah yang berupaya untuk mengatur dan mendorong masyarakat agar lebih teratur dan menaati aturan agamanya mesti didukung bukan dilarang. Apalagi harus dicabut.
Dalam hal ini, poin ke-4 SKB tersebut sangat bertentangan dengan tujuan dimaksud. Semestinya aturan yang sudah baik dan sesuai aturan agama harus didukung dan dikuatkan bukan malah di cabut. Sebagaimana termuat dalam SKB tersebut;
“Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak SKB 3 Menteri ini ditetapkan.”

Ini SKB yang memberi ruang orang untuk berani melanggar aturan Kewajiban Agama. Mestinya yang sudah sesuai aturan agama didukung dan diperkuat.

KETIGA, Negara hadir untuk Melindungi dan melayani, bukan mengacam. Rakyat diberikan pemahaman secara baik agar secara sadar menerapkan aturan dan menjadi manusia bertakwa. Negara hadir bukan mengancam rakyat tapi melindungi dan melayaninya.

Poin ke-5 SKB ini tentu tak sejalan dengan semangat melindungi dan melayani rakyatnya. Sebagaimana termuat dalam SKB tersebut; “Jika terjadi pelanggaran terhadap SKB 3 Menteri ini, maka sanksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar: Pemda bisa memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, atau tenaga kependidikan.

Gubernur memberikan sanksi kepada bupati/wali kota. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sanksi kepada gubernur. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan sanksi kepada sekolah terkait bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya. Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) akan melakukan pendampingan praktik agama yang moderat dan bisa memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi”. (Kompas.com )

Semangat melindungi dan melayani rakyat mestinya menjadi spirit bersama para pejabat. Jangan punya semangat untuk menghukum. Lebih baik punya semangat membebaskan daripada punya semangat menghukum. Apalagi sampai menghukum pihak yang tak bersalah.
Pemda dan sekolah yang telah mengeluarkan aturan untuk mewajibkan apa yang diwajibkan ajaran agama mestinya didukung. Bukan malah diminta dicabut. Apalagi sampai diancam. Ini sebagai ihtiar negara untuk mecerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya.

Ya, manusia yang cerdas intelektual sekaligus cerdas spiritual. Bukan membentuk manusia cerdas yang tak bermoral dan tak beradab. Bukankah korupsi di negeri ini banyak dilakukan oleh orang cerdas, berpendidikan tinggi tapi rendah iman dan takwa?

KEEMPAT, kebijakan yang rasional dan proporsional. Suatu kebijakan idealnya dikeluarkan setelah melakukan kajian mendalam dengan argumentasi rasional dan proporsional. Jika sekedar mengatur urusan Seragam sekolah, bukankah bisa dikeluarkan oleh seorang menteri saja? Bahkan bisa saja cukup dilakukan oleh Pemda masing-masing sebagai wujud otonomi daerah dan demi menjaga kearifan lokal. Lebih dari itu sebagai cerminan kebinekaan kita sebagai bangsa yang kaya budaya.

Walhasil, SKB 3 Menteri ini bukan memberikan solusi atas rendahnya kualitas pendidikan kita. Sebaliknya, justru membuat kegaduhan baru yang tak lucu. Bahkan berpotensi mengancam kebinekaan dan kearifan budaya lokal.
Ibarat menembak burung cendrawasih yang sangat indah, namun menggunakan senjata meriam. Ia bukan sekedar membunuh burung cendrawasih yang cantik itu, namun sekaligus menghancurkan keindahannya. Ya, Membunuh dan menghancurkan keindahan ciptaan Allah SWT.

Adanya SKB itu, semestinya dapat mendorong sekolah untuk megeluarkan aturan yang mewajibkan apa-apa yang telah diwajibkan ajaran agama masing-masing. Agar saling menghormati, tanpa saling mengganggu satu sama lainnya. Sekaligus menjaga indahnya kebinekaan negeri ini sembari meraih ridho Illahi.

Semoga Allah lindungi negeri ini dari berbagai wabah dan bencana. aamiiin.

NB : Penulis pernah Belajar Pemerintahan pada STPDN 1992 angkatan ke-4, IIP Jakarta angkatan ke-29 dan MIP-IIP Jakarta angkatan ke-08.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here