Wacana Presiden Soal Revisi UU ITE Butuh Bukti


Fajar Kurniawan (analis senior PKAD) 

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuka kemungkinan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mendapatkan sambutan dari masyarakat. Mereka meminta ada langkah konkret untuk menindaklanjuti inisiatif tersebut.

UU ITE ini pada dasarnya dirancang untuk mengatur transaksi keuangan yang mengarah pada elektronik dan digitalisasi, jadi tidak tepat digunakan untuk mempidanakan orang karena pendapatnya. Namun ada beberapa catatan terkait pasal-pasal yang kerap dipersoalkan dalam UU ITE dan dianggap pasal karet khususnya pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2. Pasal 27 ayat 3 mengatur tentang defamasi alias pencemaran nama baik. Pasal itu dinilai berpotensi digunakan untuk merepresi ekspresi legal warga, aktivis, dan jurnalis. Pasal itu juga berpotensi digunakan untuk merepresi warga yang mengkritik polisi, pemerintahan, dan presiden. Sedangkan, pasal 28 ayat 2 mengatur tentang ujaran kebencian. Pasal itu dinilai dapat disalahgunakan menjadi alat represi kekuasaan.

Pidana itu bersifat ultimum remedium artinya upaya akhir. Tidak bisa sedikit-sedikit karena berbeda pendapat terus ditangkap dan dipenjara. Apalagi delik-delik yang digunakan masih debatable tidak definitif sebagaimana seharusnya yang diatur dalam UU Pidana. Lalu, di mana jaminan hak konstitusional rakyat untuk merdeka dalam berpikir dan menyatakan pendapatnya?


 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post