ALI BAHARSYAH, KORBAN KEZALIMAN NARASI HOAX REZIM JOKOWI - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Thursday, March 11, 2021

ALI BAHARSYAH, KORBAN KEZALIMAN NARASI HOAX REZIM JOKOWI


[Catatan Kriminalisasi Terhadap Aktivis Islam Yang Mengkritik Kebijakan Penguasa]

Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Advokat, Aktivis Pejuang Khilafah


Selama ini, semua ujaran yang mengkritisi rezim, yang disampaikan elemen masyarakat yang kontra rezim, kalau tidak dilabeli pencemaran, kebencian, permusuhan, SARA, pasti dilabeli hoax. Hoax tidak lagi merujuk makna asalnya, yakni berupa kebohongan dan kedustaan yang menyesatkan masyarakat.

Hoax telah didefinisikan sebagai segala kritik yang disampaikan rakyat pada penguasa yang berpotensi mendelegitimasi kekuasaan. Terlepas, kritik tersebut berdasarkan fakta atau kajian analisa.

Kalau kebohongan itu dalam rangka mendukung, menyanjung, dan melambungkan nama rezim, tidak akan disebut hoax. Bahkan, karena batasan definisi ini, sampai-sampai ada pernyataan pejabat yang menyebut sebagai 'Hoax Yang Membangun'.

Kalau hoax dikembalikan kepada makna asalnya, berupa membuat dan mengedarkan kebohongan yang menerbitkan keonaran di tengah masyarakat, tentulah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang layak di hadapkan pengadilan karena banyaknya kebohongan yang disampaikan kepada Publik. Dari kebohongan soal pesanan Mobil Esemka hingga soal di kantongnya ada data dana Rp. 11.000 Triliun.

Ali Baharsyah atau lengkapnya Alimudin Baharsyah hanya mengkritik Presiden Jokowi terkait rencana penerapan kebijakan Darurat Sipil untuk mendampingi pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Padahal, dalam UU Kekarantinaan Kesehatan (UU No 6/2018) disebutkan cara menanggulangi pendemi agar efektif dan ditaati masyarakat adalah dengan mengadopsi kebijakan Karantina Wilayah atau lebih dikenal dengan Lockdown. Ali lantas mempertanyakan, UU tersebut UU Karantina untuk manusia atau untuk hewan ?

Adalah Muanas Alaidid, tanpa surat Kuasa Dari Presiden Jokowi yang melaporkan Ali Baharsyah dengan tuduhan telah menyebar hoax (berita bohong) sehubungan dengan kritik Ali Baharsyah tentang kebijakan Darurat Sipil. Dengan dalih, Presiden Jokowi tidak menerapkan  Darurat Sipil melainkan hanya PSBB, Ali kemudian ditangkap, ditahan, dan diadili dengan tuduhan menyebar hoax, yang ancaman pidananya hingga 10 tahun penjara (pasal 14 Jo 15 UU No. 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Pidana).

Padahal, secara formil maupun materiil kasus Ali Baharsyah ini tidak layak disidangkan, apalagi jika sampai ada vonis bersalah terhadapnya. Mengingat, ada beberapa hal penting yang bermasalah dalam perkara ini, yakni :

Pertama, secara formil jika Ali Baharsyah dituduh menyebar hoax terkait pernyataan Presiden Jokowi, maka Presiden Jokowi harus dihadirkan di persidangan untuk diambil keterangannya. 

Tanpa pemanggilan dan pengambilan keterangan Presiden Jokowi didepan persidangan yang terbuka untuk umum, maka kasus ini tak layak disidangkan. Sebab, keterangan saksi yang bernilai hukum adalah apa yang saksi nyatakan didepan persidangan (sesuai pasal 185 KUHAP).

Kedua, pernyataan Presiden Jokowi ini penting untuk membuktikan, apakah benar Presiden pernah menyampaikan rencana kebijakan Darurat Sipil untuk mendampingi kebijakan PSBB ? Apakah benar Presiden Jokowi pernah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mengatasi pandemi dan bukannya kebijakan Karantina Wilayah ?

Semua substansi pertanyaan ini sebenarnya dapat ditelusuri di berbagai media. Namun, Jaksa tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang dijadikan 'sumber fakta' untuk membuktikan apa yang dinyatakan Ali Baharsyah bertentangan dengan 'sumber fakta' kemudian layak dituduh menyebar hoax.

Ketiga, terbukti dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan Presiden Jokowi sebagai saksi. Padahal, Jaksa mendakwa dan menuntut Ali Baharsyah karena menyebarkan berita bohong (hoax) terkait pernyataan Presiden Jokowi.

Karena itu, jelas dakwaan dan tuntutan Jaksa ini cacat hukum baik secara formil maupun materiil. Bagaimana mungkin, ada seorang Terdakwa dituduh menyebar hoax tanpa saksi yang dihadirkan sebagai sumber rujukan pernyataan asli ?

Karena itu, sudah menjadi kewajiban Hakim untuk menebaskan Ali Baharsyah atau setidak-tidaknya melepaskannya dari segala tuntutan. Karena faktanya, Jaksa tak dapat membuktikan dakwaannya dengan menghadirkan Presiden Jokowi.

Adapun Muanas alaidid dalam laporan ini keterangannya tidaklah bernilai, mengingat orang ini bukanlah Presiden yang memiliki wewenang menerapkan kebijakan PSBB atau Darurat Sipil atau Karantina Wilayah. Semua keterangan dari Muanas sebagai pelapor, hanyalah testimoni de auditu, atau dalam bahasa Jawa disebut sebagai "Jare Konco". Dalam hukum keterangan yang seperti ini, tidak bernilai dan harus dikesampingkan.

Ali Baharsyah telah divonis dengan UU ITE sdi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa bulan yang lalu. Tak puas menzalimi Ali, berkas Ali di split dan kasus tuduhan hoax ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tinggal kekuasaan hakim, kekuasaan lembaga yudikatif, yang dapat mengoreksi kezaliman lembaga eksekutif yang telah dilegitimasi lembaga legislatif. Kekuasaan eksekutif tak lagi dikontrol oleh lembaga legislatif (DPR), tinggal kekuasaan yudikatif (pengadilan) satu-satunya lembaga kekuasaan yang tersisa.

Esok (Selasa, 9/3) bersamaan dengan sidang Gus Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ali Baharsyah akan di vonis. Majelis Hakim wajib membebaskan Ali Baharsyah, atau setidak-tidaknya melepaskannya dari segala tuntutan hukum. Itu jika hukum di negeri ini masih ingin dipercaya publik, dan untuk membuktikan bahwa keadilan itu masih ada di lembaga peradilan. [].


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here