Benci Produk Luar Negeri? Yakin?


 Oleh : Asma Ramadhani (Siswi SMAIT Al Amri)


"Ajakan untuk cinta produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri. Bukan hanya cinta tapi juga benci. Cinta barang produk kita. Benci barang luar negeri," ujar Jokowi dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan 2021 di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 4 Maret 2021.


Beberapa waktu silam, Presiden Jokowi meminta Kementerian Perdagangan serius membantu pengembangan produk-produk lokal. Masyarakat diarahkan menjadi konsumen loyal produk-produk Indonesia, dan menggaungkan semboyan benci produk luar negeri.


Dipertimbangkan dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 270 juta jiwa, presiden mengatakan strategi yang tepat untuk mengembangkan pasar menjadi penting. Pusat perbelanjaan harus didorong untuk memberikan ruang bagi produk-produk Indonesia, khususnya UMKM.


Sementara itu, ekonom Universitas Indonesia yang juga Direktur Eksekutif Next Policy, Fithra Faisal, menganggap pernyataan benci produk asing bisa menimbulkan retaliasi ke produk Indonesia di luar negeri. Selain itu, Ia menganggap Indonesia belum bisa sepenuhnya lepas dari produk asing.


Di sisi yang berbeda, Indonesia perlu menjaga kestabilan harga produk yang dipasarkan. Pemerintah akan impor 1 juta-1,5 juta ton beras dalam waktu dekat ini, cnnindonesia.com. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan itu dilakukan demi menjaga ketersediaannya di dalam negeri supaya harganya tetap terkendali.


Tak dapat dipungkiri, setiap kebijakan yang diambil pemerintah baik gaungan benci produk luar negeri hingga impor berbagai kebutuhan pokok, yang sangat jelas dalam situsi yang bertolakbelakang ini hanya retorika politik. Gaungan benci produk luar negeri dan cinta produk lokal dibuat seolah-olah ekonomi di Indonesia akan berjalan tanpa campur tangan produk asing.


Faktanya, impor terus berlangsung dalam jumlah besar dan di sektor vital strategis, dengan alasan untuk menjaga agar harga tetap terkendali. Ibarat ekspektasi yang tak sesuai realita. Kebijakan-kebijakan tersebut hanya menjadi buah bibir semata agar mendapat dukungan dari masyarakat.


Seruan benci produk luar negeri juga tidak diimbangi peta jalan yang sungguh-sungguh memandirikan kemampuan dalam negeri. Sumber daya alam Indonesia sebagian besar masih dikuasai asing. Dan tenaga kerja belum sepenuhnya diberi peluang kerja. Perusahaan dan pabrik-pabrik besar di Indonesia mayoritas mengambil tenaga kerja asing.


Pengangguran kelimpungan mencari pekerjaan. Sedangkan sumber daya manusia yang cerdas dan kreatif tak diberi fasilitas untuk menghasilkan karya-karya demi memajukan hasil negeri. Indonesia 'masih' bergantung pada teknologi luar negeri, dan belum bisa bergerak jauh dari kekhawatiran akan harga produk yang meningkat.


Seharusnya sudah saatnya Indonesia Move On dari segala gejolak ekonomi yang semakin tak terkendali. Menelusuri akar masalah yang sedang terjadi, dan memilih solusi yang benar-benar menyelesaikan, bukan hanya menenangkan argumen masyarakat.


Negara seharusnya bisa memberi contoh serta menjamin persaingan ekonomi secara sehat, memberi dukungan kepada setiap bentuk pengembangan produk dalam negeri dan menolak tekanan global perdagangan bebas. 


Untuk merealisasikannya, negara harus memperbaiki akar masalah, yaitu dengan mengubah sistem yang bercokol. Mengganti sistem materialistis ini dengan sistem yang mampu mensejahterakan kehidupan. Dengan sistem Islam.


Di dalam daulah Khilafah yang mengemban syariat Islam, setiap warga negara akan dijamin kebutuhan ekonomi dan lapangan kerjanya. Negara pun akan mampu mengatur perekonomian agar keuangan dan kekayaan negara tetap stabil. Serta menetapkan regulasi impor agar tidak menjadi jalan menguasai dan menjatuhkan kaum muslim.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post