Betulkah Ada Tidak Adanya Hukum Syariat Tergantung Pada Ada Tidaknya Mashlahat? - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, March 22, 2021

Betulkah Ada Tidak Adanya Hukum Syariat Tergantung Pada Ada Tidaknya Mashlahat?


Suardi Basri (Bidang Edukasi - HRC) 

'Illat adalah maqshud al-syaari' min syar’i al-hukm (maksud dari Pembuat syariat ketika mensyariatkan sebuah hukum).[Taqiyyuddin al-Nabhaniy, al-Syakhshiyyah al-Islaamiyyah, juz 3, hal. 337]

Pada dasarnya, jalb al-mashaalih wa dar' al-mafsadaat (mengambil mashlahat dan meninggalkan mafsadat) bukanlah ‘illat bagi hukum-hukum syara', dan juga bukan dalil bagi hukum syara'. Jalb al-mashaalih wa dar' al-mafsadaat juga bukan 'illat bagi syari’at Islam secara menyeluruh.

Adapun nash yang dijadikan dalil bahwa ‘illat untuk seluruh syari’at Islam adalah jalb al-mashaalih wa dar` al-mafsadaat, sesungguhnya sama sekali tidak menunjukkan bahwa jalb al-mashaalih wa dar` al-mafsadaat merupakan ‘illat hukum, akan tetapi hanya menunjukkan hikmah diturunkan dan diterapkannya syari’at Islam. Firman Allah swt “Wa maa arsalnaaka illa rahmatan lil ‘alaamin”, sangat jelas ditunjukkan di sini, bahwa rahmat bagi penjuru alam tersebut dinisbahkan kepada syari’at yang dibawa oleh Mohammad saw, bukan dinisbahkan kepada penetapan hukum-hukum yang bersifat rinci. 

Dengan kata lain, rahmat pada ayat itu hanyalah hasil (natijah) dari penerapan syari’at, bukan sebagai “sebab” (‘illat) bagi pensyari’atan hukum Islam. Sebab, ayat ini tidak mengandung ‘illat sama sekali. Karena tidak mengandung ‘illat, maka ayat ini tidak boleh dita’lilkan.

Oleh karena itu, statement yang menyatakan bahwa ”ada tidak adanya hukum syariat tergantung pada ada tidaknya mashlahat”, jelas-jelas salah dan keliru. Pasalnya, mashlahat bukanlah ’illat pensyariatan hukum Islam, akan tetapi ia hanyalah natijah (hasil) yang akan didapat manusia tatkala menerapkan syariat Islam. Contohnya, Allah swt dan RasulNya telah menetapkan larangan bagi wanita memegang tampuk kekuasaan negara, hukuman mati bagi orang murtad, larangan mengkonsumsi riba, kewajiban sholat, puasa, haji, jihad, dan lain sebagainya. Hukum-hukum semacam ini tidak akan berubah, dan tidak boleh diubah dengan alasan tidak lagi mashlahat. Sungguh tercelalah orang yang membolehkan riba dengan alasan mashlahat, menghapus kewajiban sholat, jihad, puasa, zakat, dan lain sebagainya karena sudah tidak dianggap membawa mashlahat.

Walhasil kemashlahatan bukanlah ’illat pensyariatan hukum Islam, baik secara parsial maupun menyeluruh. Pasalnya, tidak ada satupun dalil yang mendasari perkara ini. Jika ada sebagian pihak berusaha menyodorkan dalil, sesungguhnya dalil-dalil tersebut tidak mengandung ’illat, namun hanyalah natijah atau hikmah hukum. Sholat misalnya, jika dilaksanakan dengan benar bisa mencegah seseorang dari kekejian dan kemungkaran. Namun mencegah kekejian dan kemungkaran bukanlah ’illat pensyariatan sholat.

Seandainya ’illah pensyariatan sholat adalah ”mencegah kekejian dan kemungkaran”, tentunya jika seseorang telah mampu mencegah dirinya dari tindak keji dan mungkar, niscaya ia tidak perlu lagi sholat. Sebab, al-’illatu taduuru ma’a ma’luul wujuudan wa ’adaman (’illat itu beredar dengan ada atau tidak adanya yang di’illati).


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here