Duh, APBN Bertumpu Pada Pajak, Cukai, Plus Utang - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, March 12, 2021

Duh, APBN Bertumpu Pada Pajak, Cukai, Plus Utang


Yuli Sarwanto (Direktur FAKTA) 

Utang luar negeri Indonesia tembus 6000 triliun. Sedangkan APBN 2021 bertumpu pada pendapatan pajak dan cukai. Selain itu, model APBN yang didesain terus menerus defisit juga menyulitkan Indonesia untuk bisa keluar dari ketergantungan utang. Dengan kondisi ini, hal yang harus dikhawatirkan adalah debt overhang atau overhang utang, yaitu kondisi ketika utang semakin berat sehingga membuat ekonomi sulit tumbuh tinggi. Ibaratka kapal, waktu kapal sudah kelebihan muatan, maka akan sulit bergerak cepat.

Sementara Pajak makin dijadikan sandaran penerimaan negara. Sebaliknya, penerimaan dari sumberdaya alam dan BUMN justru tidak dioptimalkan. Ini sungguh aneh. Pasalnya, negeri ini memiliki kekayaan alam yang sangat besar dan BUMN yang jumlahnya 130 lebih. Namun, sumbangan penerimaan dari hasil kekayaan alam dan BUMN justru tidak dinaikkan.

Target penerimaan pajak yang makin besar itu terlalu pede. Pasalnya, dalam perekonomian yang melambat, optimisme penerimaan pajak dengan basis asumsi seolah-olah ekonomi berjalan normal jelas kurang sejalan. Perusahaan dan pelaku usaha akan sulit ditingkatkan pungutan pajaknya dalam situasi perekonomian melambat. Selama lima tahun ini saja, realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target. 

Untuk merealisasi target penerimaan pajak biasanya dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan perluasan wajib pajak, dengan memperbanyak individu dan perusahaan yang membayar pajak. Pihak yang selama ini mendapat fasilitas keringanan pajak seperti UMKM, sektor informal, dan sebagainya mungkin tidak akan ada lagi. Pelaku usaha kecil dan menengah seperti pedagang pasar, toko kelontong, warung dan sejenisnya mungkin akan dikenai pajak.

Kedua, dengan mengatur besaran pajak dan cara penghitungan pajak. Kemungkinan penghasilan akan dikenai pajak progresif yang nilainya akan makin besar. Yang termasuk dalam cara ini adalah mengubah penghitungan pajak menjadi dari total omset, bukan dari penghasilan riil, yakni keuntungan dari usaha.

Peningkatan penerimaan pajak itu bermakna, beban bagi rakyat akan makin besar. Padahal selama ini beban rakyat sudah amat berat.

Di sisi lain, negeri ini memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Misal, cadangan terbukti yang dikuasai Freeport saja total potensi pendapatannya bisa mendekati Rp 2.000 triliun. Ini baru dari satu tambang. Sayang, kekayaan yang besar itu bukannya dimaksimalkan untuk penerimaan negara dengan dikuasai dan dikelola langsung oleh negara, tetapi malah diserahkan kepada swasta bahkan asing. Ironis! Rakyat diharuskan menanggung pembiayaan negara—antara lain lewat pajak—yang makin berat, pada saat yang sama kekayaan sangat besar milik rakyat justru diserahkan kepada swasta/asing. 

Sungguh hal itu dalam pandangan Islam merupakan kemaksiatan. Rasul saw. bersabda:

« مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرعِيهِ اللهُ رَعِيَّة، يَموتُ يَوْمَ يَمُوتُ وهو غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلا حَرَّمَ اللهُ عليه الجَنَّةَ»

Tidaklah seorang hamba yang Allah angkat untuk mengurusi urusan rakyat itu mati pada hari dia mati, sementara dia menipu (mengkhianati) rakyat, kecuali Allah mengharamkan bagi dia surga (HR al-Bukhari dan Muslim).


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here