Freeport Ini Siap? Kok Terkesan 'Kebal' - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, March 26, 2021

Freeport Ini Siap? Kok Terkesan 'Kebal'


Adam Syailindra (Koordinator Forum Aspirasi Rakyat)

PT Freeport Indonesia (PTFI) menargetkan produksi konsentrat tembaga dan emas pada 2021 ini naik hampir dua kali lipat dibandingkan capaian produksi pada 2020 lalu. Berdasarkan siaran pers Freeport McMoran (FCX), pemegang 48,76% saham di PTFI, belum lama ini mengungkapkan bahwa PTFI menargetkan produksi konsentrat tembaga sekitar 1,4 miliar pon pada 2021 ini, naik 73% dibandingkan capaian produksi pada 2020 yang tercatat sebesar 809 juta pon. Sementara produksi emas pada 2021 ini ditargetkan naik 65% menjadi 1,4 juta ons dari 848 ribu ons pada 2020. (cnbcindonesia.com)

Siapa Freeport? Untuk membuat sejahtera rakyat yang mana? Jika kita analisis, berdasarkan dokumen-dokumen diplomatik Pemerintah Amerika Serikat, Bradley R Simpson, dalam bukunya, Economist With Guns, mengungkapkan bagaimana peran Pemerintah AS dalam memfasilitasi masuknya investor-investor AS termasuk Freeport ke Indonesia. Freeport sebenarnya telah berusaha menjalin kesepakatan dengan Pemerintah Soekarno, namun tidak mendapatkan respon. Dua bulan setelah direktur informasi dan iklan Freeport, James Moyer, menjadi staf Gedung Putih. Peluang itu kembali terbuka. Saat berlangsungnya pembersihan PKI oleh militer, Freeport melakukan negosiasi dengan sejumlah jenderal di Indonesia.

Pada April 1966, petinggi Freeport Forbes Wilson dan Robert Duke menemui pejabat Departemen Luar Negeri AS untuk mendapatkan jaminan investasi di Indonesia. Mereka juga menginginkan agar kontrak investasi mereka dalam bentuk konsesi, bukan dalam bentuk bagi hasil (production sharing contract) yang memberikan Pemerintah kontrol lebih besar atas perusahaan pertambangan.

Soeharto yang saat itu telah menerima mandat menjalankan pemerintahan dari Presiden Soekarno melalui Supersemar 1966, menindaklanjuti proposal Freeport dengan meminta Menteri Pertambangan, Bratanata, dan Menteri Luar Negeri, Adam Malik, meninjau Papua. Hasilnya, kedua pejabat itu merekomendasikan agar investasi itu segera ditindaklanjuti.

Masalahnya, regulasi yang akan menjadi payung hukum investasi itu belum ada. Dr. Jusuf Ismael, Direktur Kerjasama Ekonomi Multilateral kala itu, meminta bantuan kepada Kedutaan AS untuk memformulasikan undang-undang investasi. Pemerintah AS kemudian memfasilitasi proses tersebut. Konsultan Van Sickle Associate yang berbasis di Denver AS ditunjuk untuk membantu ekonom Widjojo Nitisastro dalam menyusun rancangan UU tersebut. Setelah itu, Pemerintah Indonesia kembali meminta masukan dari Kedutaan AS agar rancangan itu sesuai dengan sudut pandang investor AS. Sesuai dengan arahan para pengacara Departemen Luar Negeri AS, Widjojo merevisi draf itu sehingga memberikan jaminan ‘liberalisasi maksimal’ bagi investasi asing. Akhirnya, pada April 1967, Freeport secara resmi mendapat kontrak dari Menteri Pertambangan sekaligus menjadi perusahaan asing pertama yang berinvestasi pada masa Soeharto.

Peran Pemerintah AS untuk memuluskan investasi Freeport tidak berhenti sampai di situ. Denise Leith dalam bukunya, The Politics of Power: Freeport’s in Suharto Indonesia, mengungkapkan bahwa Pemerintah AS juga telah memberikan jaminan atas pinjaman senilai US$ 60 juta yang diberikan oleh lembaga kreditur negara itu kepada Freeport untuk memulai pembangunan proyek di Papua. Bechtel, perusahaan konstruksi raksasa asal AS, ditunjuk untuk membangun infrastrukturnya.

Kuatnya peran Pemerintah AS dalam investasi Freeport diakui oleh Muhammad Sadli, Ketua Komite Penanaman Modal Asing pada awal pemerintahan Soeharto. Ia mengakui bahwa kontrak Freeport dilakukan bukan hanya karena pertimbangan ekonomi, namun juga pertimbangan politik, yakni untuk mendapatkan dukungan militer dan jaminan politik dari AS yang memiliki ekonomi terbesar dan kekuatan paling berpengaruh di dunia. Kehadiran Freeport di Indonesia menjadi penting bagi AS. Semakin besar keuntungan Freeport McMoran, pajak yang didapatkan Pemerintah AS akan semakin besar.

Kuatnya pengaruh Freeport di mata Pemerintah AS dan Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari latar belakang direktur dan komisaris yang duduk di perusahaan itu. Henry Kissinger, misalnya, mantan menteri Luar Negeri AS (1973-1977), memiliki peran penting di Freeport. Pada tahun 2000, misalnya, ketika Presiden Abdurrahman Wahid hendak merenegosiasi investasi PT Freeport Indonesia, Kissinger terbang ke Indonesia membantu Dirut Freeport, Jim Bob Moffett, menekan Pemerintah. Hasilnya, bukan hanya renegosiasi itu gagal, Gus Dur malah mengangkat Kissinger sebagai penasihat politiknya.

Dalam Laporan Tahunan 2014 Freeport McMoran, induk perusahaan PT Freeport Indonesia, nama Kissinger masih tercantum sebagai direktur emiritus, mantan direktur yang secara aktif menjadi penasihat. J. Stapleton Roy, mantan Dubes AS di Indonesia (1996-1999), saat ini masih menjabat sebagai komisaris Freeport McMoran bersama dengan John Bennett Johnston, mantan senator AS dari Louisiana (1972-1997) yang kini berprofesi sebagai pelobi Pemerintah. Adapula Gabrielle McDonald, mantan hakim yang pernah menangani sengketa AS-Iran.

Freeport merupakan simbol bagaimana kuatnya penjajahan kapitalisme dalam bentuk investasi di negara ini. Eksistensi Freeport juga menjadi cermin betapa lemahnya Pemerintah dan kuatnya konspirasi mereka untuk melanggengkan eksistensi perusahaan-perusahaan asing dalam mengeruk kekayaan alam negeri ini. Walhasil, ketamakan Freeport dan perusahaan asing lainnya tidak hanya bisa dihentikan oleh keberanian dan ketegasan, namun juga oleh negara yang kuat yang mampu untuk menghadapi negara, institusi dan regulasi global yang menjadi pelindung eksistensi Freeport dan perusahaan asing lainnya.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here