Hah...?! 3 Periode? - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, March 22, 2021

Hah...?! 3 Periode?


Oleh: Ahmad Rizal - Dir. ELFIKRA (Elaborasi Fikiran Rakyat) 

Mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono mengusulkan amendemen UUD 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Tujuannya, kata dia, agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa mencalonkan lagi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

"Amendemen UUD 1945 untuk masa jabatan presiden menjadi tiga periode bagi presiden yang sudah terpilih dua kali. Agar Jokowi dan SBY bisa kembali mencalonkan lagi di Pilpres 2024," cuit Arief Poyuono seperti dikutip dari lini masa akun Twitternya, @bumnbersatu, Sabtu (13/3/2022). (sindonews.com) 

UTANG SELANGIT? 

Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini mengatakan peningkatan utang pemerintah yang naik signifikan mulai terjadi pada era Presiden Joko Widodo saat ini.

Didik mencontohkan, jumlah utang Indonesia pada 2019 mencapai sekitar Rp921 triliun, Rp275 triliun untuk membayar bunga utang dan Rp475 triliun untuk membayar pokok utang. Padahal, utang pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak lebih dari Rp500 triliun.

"Jadi setiap tahun ke depannya Indonesia bayar utang kira-kira Rp1.000 triliun, ini 1.500 persen dari anggaran untuk pendidikan, katanya, Kamis (1/10/2020).

Untuk diketahui bahwa saat ini posisi utang pemerintah di level Rp 6.074,56 triliun, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,68 persen.

ANTI-KRITIK? 

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum untuk Semua (YLBHI) Asfinawati, mengatakan ucapan Jokowi terkait masyarakat diminta tetap kritis justru kontra narasi berbagai kritik dan data, indeks tentang pelanggaran hak sipil, dan kemunduran demokrasi Indonesia.

"Pernyataan ini secara formil kan positif, tapi kalau tidak ditindaklanjuti dengan kebijakan, cuma menjadi lip service," kata Asfin saat dihubungi Tempo, Senin, 15 Februari 2021.

Ucapan Asfin bukan tanpa dasar. Jika merujuk pada hasil sigi Indikator Politik Indonesia pada 25 Oktober 2020 silam, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat menunjukan adanya 57,7 persen masyarakat sepakat bahwa aparat semakin semena-mena dalam menangkap warga yang tak sejalan pandangan politiknya dengan pemerintah.

Adapun yang tak sepakat dengan hal ini, mencapai 36,5 persen dan yang tak menjawab 5,8 persen. Survei tersebut dilakukan pada 24 September hingga 30 September 2020 terhadap 1.200 responden, dengan menggunakan panggilan telepon karena pandemi Covid-19.

MEMUSUHI KELOMPOK ISLAM? 

Jejak pemerintahan jokowi juga dinilai masyarakat memusuhi kelompok Islam yang berseberangan dengan pandangan politiknya. Hal ini bisa dinilai melalui dugaan kriminalisasi ulama yang kritis kepada rezim. HRS, Ustadz Alfian Tandjung, Habib Bahar bin Smith, Ustadz Abdul Shomad, dan beberapa ulama lain yang sangat getol memberikan kritik kepada pemerintahan jokowi adalah contoh korban dugaan kriminalisasi.

Tidak hanya sosok ulama, bahkan di era jokowi Ormas Islam yang kritis juga mendapat persekusi seperti HTI dan FPI. Bahkan sekedar gagasan atau ide pun mendapatkan tindakan yang tak jauh beda, contohnya ide tentang Khilafah yang selalu dicitra burukkan sebagai ide radikal, padahal itu hanyalah ajaran islam yang tidak hanya berasal dari Qur'an dan Sunnah, namun juga ada di berbagai kitab-kitab para ulama dengan penjelasan yang detail. Adapun menyebarkan ide tersebut hanyalah konsekuensi dakwah. 

PRAKTIK POLITIK DINASTI?

Media asing menyoroti anak dan mantu Presiden Joko Widodo yang mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini.

Dalam artikel yang berjudul "Indonesian politics is becoming a family affair", media Inggris The Economist mengatakan Jokowi pernah bersumpah bahwa para politisi baru di lingkaran keluarganya tidak akan bergantung padanya.

Pernyataan itu sempat dimuat dalam buku autobiografi Jokowi yang diterbitkan pada 2018 lalu.

"Menjadi presiden bukan berarti menyalurkan kekuasaan kepada anak-anak saya," tulis The Economist dalam berita yang diunggah Kamis (3/12), mengutip perkataan Jokowi dalam autobiografinya.

Tapi, media tersebut menulis, Jokowi nampaknya sudah berubah pikiran ditandai dengan majunya sang putra Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobby Nasution dalam pilkada 9 Desember di bawah naungan PDI-P. Padahal, keduanya tidak memiliki pengalaman dan latar belakang politik.

Gibran saat ini telah dilantik sebagai Wali Kota Surakarta, posisi yang dulu diemban sang ayah. Sementara Bobby kini menjabat sebagai Wali Kota Medan.

MASIHKAH LAYAK BERLANJUT? 

Setidaknya dari beberapa hal di atas patut dijadikan pertanyaan layakkah kepemimpinan rezim saat ini dilanjutkan? Masih banyak hal yang juga patut disoroti seperti mengeluarkan sejumlah UU yang lebih berpihak kepada para pengusaha/kapitalis, merosotnya ekonomi, dugaan keterlibatan "kudeta parpol", dll. 

Mendengar wacana 3 periode memang akan memunculkan respon wajar, "Hah...?! 3 Periode?".


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here