Impor Beras untuk Kepentingan Siapa? - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Thursday, March 11, 2021

Impor Beras untuk Kepentingan Siapa?


Oleh: Ahmad Rizal - Dir. ELFIKRA (Elaborasi Fikiran Rakyat)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah berkomitmen untuk menjaga ketersediaan, termasuk stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan dalam negeri di tengah pandemi COVID-19.

Dalam paparan di rapat kerja Kementerian Perdagangan Airlangga menyebut untuk menjaga ketersediaan stok beras sebesar 1-1,5 juta ton, setelah adanya Bansos Beras PPKM, antisipasi dampak banjir, dan pandemi COVID-19 dilakukan upaya impor beras 500 ribu ton untuk CBP dan 500 ribu ton sesuai kebutuhan Bulog.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perdagangan M Lutfi mengungkapkan untuk masalah beras sudah ditentukan oleh Menko Bidang Perekonomian. Impor beras ini akan digunakan sebagai iron stock atau barang yang disimpan di Bulog sebagai cadangan dan selalu ada.

"Jadi tidak bisa dipengaruhi panen atau apapun karena ini dipakai untuk iron stock, sudah disepakati dan diperintahkan. Waktu, tempat, dan harga ada di tangan saya," jelasnya. (detik.com)

BANYAK PENOLAKAN

Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), Sutarto Alimoeso, mengingatkan jajaran Bulog di periode tahun ini untuk segera melakukan penyerapan panen raya secara maksimal. Apalagi, kata Alimoeso, bulan Maret dan April adalah bulannya produksi, dimana para petani mulai menyambut datangnya pundi-pundi.

"Panen Maret dan April ini harus segera diserap, sebab kalau tidak petani dan penggilangan akan jadi korban karena mereka tidak punya outlet. Oleh sebab itu menurut saya, tahun ini belum perlu mengeluarkan kebijakan impor," ujar Alimoeso dikutip dari siaran pers, Kamis (11/3).

Terkait alasan pemerintah impor beras sebagai stok, hal ini mendapat sanggahan dari Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas menegaskan, saat ini tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan impor. "Alasan (pemerintah) untuk menjaga stok, tapi itu tidak bisa dijadikan alasan," kata Dwi saat dihubungi wartawan, Kamis (10/3/2021).

Dia memberikan data bahwa saat ini produksi beras dalam negeri dalam posisi aman. Hal itu terlihat dari anomali harga gabah kering panen di tingkat petani. Di mana terjadi penurunan sejak Oktober 2020.

"Terus turunnya harga gabah kering di tingkat petani ini menandakan bahwa stok beras sangat memadai, karena biasanya sejak akhir tahun itu naik. Tapi ini kenapa mengalami penurunan, artinya stok beras nasional cukup," jelasnya.

Penolakan impor beras ini juga disampaikan oleh anggota DPR RI. Anggota Komisi IV DPR tidak setuju dengan rencana pemerintah untuk impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini disaat panen raya di berbagai daerah. 

"Saya tidak habis pikir, petani sampai bulan Mei ini akan panen raya, kok malah mau impor, apa tidak kasihan dengan nasib petani?" kritik anggota Komisi IV DPR Daniel Johan saat dihubungi, Kamis (11/3/2021).

Menurutnya, rencana impor saat ini sangat tidak tepat, dan belum tentu Bulog juga siap menampung beras impor karena impor pada tiga tahun lalu saja, masih tersisa ratusan ribu ton beras. 

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah pun menyatakan, "2-3 minggu lagi April awal sudah panen, misal di Indramayu. Bahkan sebagian wilayah sudah panen yang nanam duluan, Bojonegoro, Ngawi, sebagian di wilayah agak selatan udah mulai panen," katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (8/3/21).

IMPOR BERAS UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

Saat ini di beberapa wilayah Indonesia sudah memasuki masa panen yaitu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, serta Kalimatan Selatan. Awal Maret hingga Mei merupakan masa panen raya petani Indonesia. Lantas rencana impor beras untuk kepentingan siapa?

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Arif Satria juga menolak kebijakan pemerintah tersebut, karena impor beras hanya akan meresahkan petani. Prof. Arif Satria menyarankan pemerintah untuk melakukan langkah strategis dalam menyambut panen raya yang sebentar lagi memasuki puncak. Dalam hal ini perlu adanya sinergi antara Kementerian Pertanian (Kementan), Bulog dan berbagai instansi yang harus dilakukan.

Jika impor terjadi, maka dampaknya akan sangat serius terhadap harga dan itu akan merugikan petani. Pemerintah harus menghargai petani yang sudah bersusah payah, berjerih payah dan bekerja keras untuk memberikan suplai pangan untuk Indonesia.

Jadi, apabila menurut data dan pendapat para ahli bahwa impor beras ini justru merugikan petani, lantas untuk kepentingan siapa?

Jangan salahkan rakyat jika menduga-duga dengan penuh kecurigaan terhadap beberapa pemangku kebijakan di negeri ini yang sedang "bermain" demi menuai keuntungan untuk segelintir elit. Ini masalah serius!


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here