Impor Garam: Antara Tak Punya Desain dan Gak Mau Ribet Naikkan Mutu Lokal? - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, March 22, 2021

Impor Garam: Antara Tak Punya Desain dan Gak Mau Ribet Naikkan Mutu Lokal?


Oleh: Ahmad Rizal - Dir. ELFIKRA (Elaborasi Fikiran Rakyat) 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan total impor garam selama 2021 akan mencapai 3,07 juta ton. Angka ini merupakan keputusan rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 25 Januari 2021. Impor ini naik 13,88 persen dari impor 2020 yang hanya berkisar 2,7 juta ton garam.

“Jadi kami akan impor, kami lihat sih 3 juta ton rencana impornya," ucap Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi Safri Burhanuddin dalam diskusi virtual, Rabu (10/3/2021). (tirto.id) 

GARIS PANTAI TERPANJANG KE DUA DUNIA

Indonesia tak cuma terkenal sebagai negara agraris, tapi juga maritim. Hal ini tampak jelas dari kondisi geografis tanah air dengan luasan perairan mencapai 5,8 juta kilometer persegi dan 17.491 pulau pada 2019.

Tak cuma punya pulau yang banyak, Indonesia juga menjadi negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Panjangnya mencapai 95.181 kilometer (km), hanya kalah dari Kanada sekitar 202 ribu km pada 2019.

Modal garis pantai terpanjang kedua di dunia seharusnya memberikan banyak manfaat kelautan bagi Indonesia, termasuk potensi pasokan garam yang besar sehingga mampu mencukupi kebutuhan. Sayangnya yang terjadi di lapangan tidak demikian.

MUTU GARAM LOKAL RENDAH

Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono menyebutkan terdapat sejumlah perbedaan signifikan antara garam produksi lokal dan garam impor. Perbedaan itu terlihat dari kualitas kemurnian garam.

"Jadi garam lokal itu rata-rata maksimal mencapai 94 persen saja kandungan NaCl-nya. Untuk jadi industri harus 97 persen ke atas," kata Achmad di kantornya, Selasa, 20 Maret 2018.

Ihwal kurangnya kemurnian garam lokal ini, Achmad mengatakan, keterbatasan lahan petani menjadi penyebabnya. Petani lokal hanya memiliki luas lahan 1 sampai 2 hektare. Karena itu, petani kesulitan memisahkan tahap pengendapan dan pengkristalan. "Jadi satu ladang dipakai pengendapan, dipakai pengkristalan juga," katanya.

Selain itu, perbedaan cuaca menjadi penyebab perbedaan kualitas garam. Achmad mencontohkan perbandingan kelembapan udara antara Indonesia dan Australia. "Humidity kita kan tinggi, 80 persen, dibanding Australia yang cuma 30 persen.”

TAK SESUAI JANJI

Presiden Jokowi pernah menyatakan agar Indonesia dapat swasembada garam secepatnya. Tak tanggung-tanggung, pemerintah sempat mencanangkan impor garam sudah terealisasi pada tahun 2015.

Dikutip dari laman resmi KKP, demi mewujudkan kemandirian ekonomi, KKP bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sudah merumuskan peta jalan swasembada garam nasional.

Salah satu target jalan yang ingin dicapai yakni agar Indonesia bebas dari impor garam pada tahun 2015.

TAK PUNYA DESAIN INDUSTRI GARAM? 

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) Universitas Gadjah Mada (UGM), Putut Indriyono, menyayangkan rencana tersebut. Apalagi, ia merasa, pemerintah masih belum memiliki desain pengembangan industri garam nasional yang jelas.

Jadi, belum ada strategi komprehensif dan peta jalan. Ia melihat, pemerintah cenderung membuat kebijakan impor cuma merespons kecenderungan permintaan pasar dan tidak melihat sisi strategi pengembangan industri garam jangka panjang.

"Kebijakan cenderung bersifat reaktif jangka pendek dan tidak konstruktif," kata Putut, Selasa (16/3).

Ia pun mengkritik kebijakan membuka keran impor garam tersebut. Menurutnya, kebijakan impor garam terus berulang dan pemerintah tidak pernah belajar dari pengalaman sebelumnya.

”Setiap kali pemerintah membuka impor garam selalu tanpa jawaban kepastian bahwa tahun depan tidak dilakukan kebijakan yang sama,” ucapnya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya memiliki data valid soal kebutuhan garam dan memperhatikan kesejahteraan petani garam. Kebutuhan garam setiap tahun seharusnya sudah diprediksi sehingga ada target pengurangan impor dari tahun ke tahun yang diikuti target kebijakan produksi dalam negeri.

“Bila hal ini dilakukan beberapa tahun ke depan, maka swasembada garam dapat dicapai,” katanya.

Jika hingga saat ini pemerintah belum memiliki desain kebijakan pengembangan garam nasional yang jelas, Puthut menyatakan persoalan kebijakan impor garam akan terus berulang.

Ia berpendapat pandemi Covid-19 membuat proses pengiriman produk ekspor impor terkendala. Untuk itu, kondisi ini semestinya dijadikan momentum untuk meningkatkan produksi garam nasional secara lebih komprehensif dan terukur serta melibatkan petani produsen garam.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperbaiki tata niaga garam yang berpihak kepada petani garam dan industri dalam negeri. “Yang saya lihat, selama ini belum terlihat dari kebijakan pemerintah dalam hal industrialisasi pergaraman," ujar dia..

Menurutnya, soal data antar-instansi pun masih jadi persoalan. "Jika soal data saja masih bermasalah, tidak ada kesepahaman, bagaimana memikirkan soal strategi dan pengembangan produksi garam ke depan,” katanya.

BINGUNG? 

Industri selalu berusaha memenuhi kebutuhannya dengan melakukan impor garam. Jokowi kemudian menyentil jajarannya yang tahu betul mengenai hal ini namun tidak pernah mencari solusinya secara komprehensif.

"Ini harus dicarikan jalan keluarnya. Kita tahu masalah tapi tidak pernah dicarikan jalan keluarnya," kata Jokowi kala itu.

Jokowi mengakui, selama ini persoalan garam hanya disikapi melalui jalan pintas. Ketika industri tidak mampu lagi memenuhi pasokan, maka impor garam pun menjadi sebuah keharusan.

"Ini agar dipikirkan solusinya, sehingga rakyat garamnya bisa terbeli dan yang kedua masih rendahnya produksi garam nasional kita sehingga cari yang paling gampang yaitu impor garam. Dari dulu begitu terus, tidak pernah ada penyelesaian," jelasnya.

KHATIMAH

Impor garam selalu terjadi setiap tahun. Agaknya pemerintah masih belum mengambil pelajaran dari persoalan-persoalan sebelumnya. Sebetulnya petani butuh keterampilan dan modal lebih untuk menaikkan kualitas garam lokal. Tak bisakah uang impor dialihkan untuk menaikkan mutu petani? 

Namun sepertinya hal itu dipandang ribet, belum lagi desain industri garam belum tergambar jelas. Cara instan ya Impor!


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here