Kapan Lagi Indonesia Free Dari Freeport? - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, March 26, 2021

Kapan Lagi Indonesia Free Dari Freeport?


M. Arifin (Tabayyun Center) 

Saat pandemi covid-19 masih mendera, masyarakat menanyakan kembali keberadaan PT Freeport Indonesia (PTFI). Muncul dugaan PTFI sengaja mengulur pembangunan smelter untuk memastikan perpanjangan kontrak. PTFI telah mengajukan permintaan perpanjangan kontrak hingga 2031. 

Untuk memastikan itu, PTFI “menyandera” soal pembangunan smelter. PT Freeport berjanji akan membangun smelter, namun sebagai syaratnya, Pemerintah harus memberikan perpanjangan kontrak hingga 2031. “PTFI akan memulai konstruksi pembangunan smelter ketika kepastian kelanjutan operasi pertambangan sampai dengan 2031 diterima PT Freeport Indonesia.”

 Akar Masalah 

Di antara masalah yang dihadapi negeri-negeri kaum Muslim saat ini, termasuk Indonesia, adalah privatisasi aset publik atau negara. Hal ini dikarenakan para penguasa negeri-negeri kaum Muslim itu adalah mitra negara-negara raksasa kapitalis. Karena ulah merekalah, banyak aset publik dan negara jatuh ke tangan individu, baik asing maupun domestik. Sebut saja, jatuhnya Indosat ke tangan Singapura, tambang emas di Papua ke tangan Freeport Mc Moran, dan masih banyak yang lainnya.

Di samping privatisasi aset publik dan negara ini hukumnya haram—kepemilikan terhadap masing-masing aset ini telah ditetapkan oleh Allah; kepemilikan umum sebagai hak publik, dan kepemilikan negara sebagai hak negara—, juga karena kepemilikan ini tidak boleh diubah, kecuali dengan izin yang diberikan oleh hukum syara’. Selain itu, keharaman privatisasi ini juga datang dari aspek yang menyebutkan bahwa penguasaan asing terhadap aset ekonomi suatu negeri, khususnya negeri Muslim, bertujuan untuk mengokohkan penguasaan mereka terhadap negeri tersebut. Ini sama dengan membuka pintu bagi kaum kafir untuk menguasai kaum Muslim. Jelas hukumnya haram (TQS. An-Nisa’ [04]: 141).

Karena itu, begitu Khilafah berdiri, seluruh bentuk kebijakan seperti ini akan dinyatakan batal demi hukum. Meskipun, kebijakan ini melibatkan individu atau negara lain. Sebabnya jelas, kebijakan ini terang-terangan telah melanggar hukum syara’. Selain itu, syarat-syarat yang ditetapkan dalam berbagai perjanjian ini merupakan syarat-syarat yang menyalahi hukum Islam. Dengan tegas Nabi SAW bersabda, “Bagaimana mungkin suatu kaum membuat syarat, yang tidak ada dalam Kitabu-Llah. Tiap syarat yang tidak ada dalam Kitabu-Llah, maka batal, meski berisi seratus syarat. Keputusan Allah lebih haq, dan syarat Allah lebih kuat.” (Lihat, al-Hindi, Kanz al-‘Ummal, hadits no. 29615)

Dengan dibatalkannya kebijakan privatisasi ini, maka konsekuensinya, perusahaan publik atau negara yang dikuasai oleh individu, akan ditata ulang oleh Khilafah berdasarkan hukum syara’. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak harus dibubarkan, tetapi cukup diubah akadnya. Dengan demikian, statusnya pun pasti berubah, dari milik privat menjadi milik publik dan negara. Perusahaan-perusahaan itu sekarang bentuknya menggunakan perseroan saham (PT Terbuka)—yang jelas diharamkan dan harus diubah—, maka nantinya aspek kepemilikan sahamnya akan dikembalikan kepada masing-masing individu yang berhak. Akan tetapi, dikarenakan akad ini batil, maka mereka hanya berhak mendapatkan harta pokoknya saja, sedangkan keuntungannya haram menjadi hak mereka.

Ditambah lagi, karena cara mereka memiliki harta tersebut adalah cara yang haram, maka status harta tersebut bukanlah hak milik mereka. Karena bukan merupakan hak milik mereka, maka harta tersebut tidak boleh diserahkan kepada mereka ketika PT Terbuka tersebut dibatalkan. Demikian halnya, ketika perusahaan privat tersebut dikembalikan kepada perusahaan publik dan negara, maka pemilik yang sebenarnya adalah publik dan negara, bukan privat. Dengan begitu, individu-individu pemilik saham sebelumnya—setelah dibatalkan—tidak berhak mendapatkan keuntungan dari apa yang sebenarnya bukan haknya.

Dengan dinormalkannya kembali perusahaan publik dan negara berdasarkan hukum Islam, maka negaralah yang menjadi satu-satunya pemegang hak dalam mengelolanya. Dalam hal ini, negara bisa mengkaji, apakah bisa langsung running atau tidak, bergantung tingkat urgensitas perusahaan tersebut. Jika menyangkut layanan publik, tentu sangat urgen, sehingga tidak boleh berhenti. Misalnya, seperti PLN, Telkom, PAM, Tol, dan lain-lain. Jika dengan pengembalian saham milik privat tadi menyebabkan perusahaan tidak berjalan, maka Khilafah boleh saja untuk sementara tidak mengembalikan saham tersebut, tentu dengan kerelaan pemiliknya. Akan tetapi, jika bisa dan terpaksa, maka Khilafah bisa menyuntikkan dana dari sumber lain. Begitu seterusnya hingga layanan publik ini tidak terganggu.

Jika sebelumnya perusahaan ini untung, sebagaimana kasus Indosat, Freeport, dan lain-lain, maka keuntungannya bisa diparkir pada pos harta haram, sebab, ini merupakan keuntungan dari PT Terbuka dan merupakan keuntungan yang didapatkan individu dari harta milik publik dan negara, tentu statusnya haram. Keuntungan yang haram ini menjadi halal ketika sudah di tangan Khilafah, dan boleh digunakan untuk membiayai proyek atau perusahaan milik negara atau publik yang lainnya.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here