Menelisik Kontra Terorisme Dan Deradikalisasi Ala Barat (2) - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Saturday, March 27, 2021

Menelisik Kontra Terorisme Dan Deradikalisasi Ala Barat (2)


Ilham Efendi (Direktur RIC)

Deradikalisasi adalah bagian dari strategi kontra terorisme. Ketika pendekatan hard measure, belum dianggap bisa mereduksi dan menghabisi seluruh potensi yang mengarah ke tindakan “terorisme”, bahkan dianggap belum efektif menyentuh akar persoalan terorisme secara komprehensif. Begitu juga ketika strategi Law Enforcement dirasa kurang memberikan efek jera dan belum bisa menjangkau ke akar radikalisme. Sekalipun diakui cukup efektif untuk “disruption”, tapi tidak efektif untuk pencegahan dan rehabilitasi sehingga masalah terorisme terus berlanjut dan berkembang.

Deradikasilsasi dibangun atas asumsi adanya ideologi radikal yang mengeksploitasi faktor komplek yang ada (kemiskinan, keterbelakangan, marginalisasi, pemerintahan otoriter, dominasi negara super power, globalisasi dan sebagainya), melahirkan spirit perlawanan dan perubahan dengan tindakan-tindakan teror ketika jalan damai (kompromi) dianggap tidak memberikan efek apapun. Maka ideologi radikal ditempatkan sebagai akar sesungguhnya dari fenomena terorisme. Dalam kerangka pandangan seperti inilah program deradikalisasi dijalankan.

Pelaksana strategi ini telah belajar dari pengalaman Indonesia selama lebih dari 50 tahun menangani  DI/NII telah membuktikan bahwa hard power approach bukan jawaban tepat. Asumsinya selama idologi radikal mereka tidak bisa dinetralisir, selama itu pula mereka terus melakukan aksi terorisme. Mengambil kasus situasi di Afghanistan dan Irak, maka dalam deradikalisasi ada upaya menggeser kepada obyek sasaran lebih luas, yaitu kepada pihak yang dianggap pengusung ideologi radikal-fundamentalis. Yang diposisikan sebagai eksploitator terhadap faktor dan realitas ketimpangan sosial politik dalam konteks global maupun lokal Indonesia.

Drama War on Terrorism dan semua peristiwa turunannya di Indonesia tidak terjadi secara masif kecuali pasca peristiwa WTC  9/11/2001. Kemudian AS secara sepihak membagi dunia menjadi dua: bersama Amerika atau bersama teroris. Dari beberapa dokumen, terungkap dukungan dana mengucur deras hingga mencapai lebih dari 500 juta Euro untuk proyek long term dari negara Eropa (Australia, Denmark, Belanda dan lainnya) kepada Densus 88 dan program peningkatan capacity building terhadap aparat kepolisian dan Intelijen Indonesia. AS sendiri melalui Obama menyiapkan lebih dari 5 miliar US$ untuk membuat program kerjasama keamanan bersama guna menempa badan intelijen internasional dan infrastruktur penyelenggaraan hukum demi melumpuhkan jaringan teroris dari pulau-pulau terpencil di Indonesia hingga ke kota-kota yang membujur di Afrika. Bocoran Wikileaks (yang dimuat di harian Australia The Age,17/12/2010) mengkonfirmasi bagaimana hubungan AS dan sekutunya dengan pemerintah Indonesia dalam isu terorisme.

Ini indikasi yang cukup untuk menjelaskan bahwa proyek deradikalisasi dan kontra radikalisasi adalah bagian dari strategi WOT di mana arahan dan paradigma Barat (AS) menjadi basis implementasinya.

Sesungguhnya Amerika Serikat berkepentingan dalam proyek deradikalisasi. Karena proyek deradikalisasi adalah topeng yang bisa menyembunyikan kepentingan busuk dunia Barat untuk melanggengkan imperialismenya. Deradikalisasi dianggap sebagai cara efektif jangka panjang untuk mewujudkan tatanan di dunia Islam yang ramah dan mengakomodir ideologi Kapitalis-Sekuler yang mereka jajakan. Dan ini klop dengan sistem sekuler yang dijaga siang dan malam keberlangsungannya oleh para penguasa yang mengekor kepada kepentingan Barat dengan mendapat imbalan pujian dan kemaslahatan sesaat.

Lahirnya BNPT menjadi indikasi jelas, proyek kontra-terorisme adalah proyek “longtime” dengan target-target tertentu, dan pemerintah akan secara kontinyu dan simultan serta melibatkan banyak “energi/element/unsur” menjalankan “road map” yang sudah diformulasikan. Yang tidak boleh diabaikan begitu saja adalah, bahwa Indonesia dengan rezimnya saat ini secara establis telah memposisikan sebagai sub-ordinat kepentingan proyek global “war on terorism” yang digelorakan oleh AS dan sekutunya. Dan target-target proyek di level lokal adalah turunan (break down) dari target-target proyek global.

Sejauh ini pemerintah Indonesia dengan kacamata subyektifnya, radikalisme secara dominan dipandang sebagai gejala yang lahir dari tafsiran teologi yang menyimpang, dan abai terhadap realitas sebagai sebuah gejala sosial dari meluasnya sikap apatisme dan frustasi sosial akibat kemiskinan, ketidakadilan, ketidakpastian masa depan, dan tekanan hidup yang berat. Dan situasi itu korelatif dengan peran imperialisme global yang dikomandani Amerika Serikat. Maka berapapun anak-anak negeri ini yang ditembak mati karena alasan terorisme sesungguhnya tidak akan bisa memadamkan potensi lahirnya “teroris-teroris” baru, jika faktor komplek termasuk didalamnya kedzaliman global oleh dunia Barat terhadap dunia Islam tetap ada dan diabaikan.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here