Mengatasi Teror KKB di Papua - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Thursday, March 11, 2021

Mengatasi Teror KKB di Papua


Slamet Sugianto – Pusat Kajian dan Analisis Data 

Mengapa pemerintah tidak melakukan tindakan tegas pada pemberontak OPM dan tidak menilainya sebagai aksi terorisme dan tidak memasukkan OPM sebagai organisasi teroris ? Padahal aksi terror yang dilakukan oleh OPM apalagi dengan menembak aparat keamanan dan anggota masyarakat jelas merupakan teror dan menciptakan suasana terror di masyarakat ?. Rentetan pertanyaan dari sebuah diskusi yang diberi title Rembug Tandur Sumilir FGD Spesial Kerjasama Kasepuhan TV dengan Pusat Kajian dan Analisis Data yang mengundang penulis bersama Cak Mahfudz Abdullah, Direktur Indonesia Change dan Cak Agung Wisnuwardana, Direktur Indonesia Justice Monitor. Penulis sendiri mewakili Pusat Kajian dan Analisis Data dengan Host Cak Yuli Sarwanto. Diskusi Catatan Akar Rumput itu dikreasi oleh Cak Umar Syarifudin yang telah melahirkan banyak penulis potensial memenuhi jagad medsos.

Urgensi Separatisme dan Terorisme pada KKB 

Mengurai dan menjawab rentetan pertanyaan itu untuk menguak tema : Mengatasi Teror KKB di Papua sama halnya menyingkap apa akar persoalan Papua sebenarnya. Dengan memahami akar persoalan Papua akan sangat membantu menjawab pertanyaan bagaimana mengatasi terror KKB di Papua. Secara faktual, ada target kepentingan politik dan ekonomi berbeda antara separatisme dengan terorisme dari aspek sasaran, ideologi dan wilayah. Separatisme hanya ditujukan pada kelompok yang berkeinginan memisahkan diri dari wilayah dengan aspirasi kemerdekaan kawasan tertentu. Sedang terorisme lebih ditujukan pada kelompok Islam yang berjuang dengan Islam melalui jalan jihad/qital maupun dakwah untuk semua negeri negeri Islam yang menjadi obyek pengaruh kepentingan politik dan ekonomi barat di bawah komando AS. Pada perkembangannya meluas menggunakan istilah radikalisme. Jika separatisme spektrum jangkauannya dalam kawasan tertentu secara terbatas, namun terorisme spektrum jangkauannya bersifat global. Separatisme pembelaannya diadvokasi secara opini oleh kekuatan internasional sedang terorisme diadvokasi oleh komunitas komunitas Islam di berbagai negeri Islam. Di Indonesia misalnya oleh Tim Pengacara Muslim (TPM).

Membangun opini tentang KKB sebagai representasi gerakan separatisme dengan mencoba mengadvokasi terorisme adalah bentuk ketidak jelian memahami keberadaan kedua istilah tersebut dalam peta konstelasi persoalan Papua. Alasannya, baik separatisme maupun terorisme pada dasarnya digunakan sebagai alamat tertuduh/kesalahan. Apalagi dibawa pada konteks menuntut ketidak adilan perlakuan dalam penindakan hukum (law of enforcement) karena kedua istilah tersebut pada hakekatnya bentuk kapitalisasi dalam kerangka cengkeraman kekuatan kapitalisme global melalui pintu investasi. Jadi urgensinya bukan terletak pada bagaimana menuntut perlakuan terhadap KKB sebagai representasi kekuatan separatisme agar diberlakukan layaknya terhadap terorisme, dengan stempel sebagai organisasi teroris, melainkan memahami hubungan separatisme dan terorisme dengan negara yang direpresentasikan oleh rezim penguasa dalam pusaran konstelasi kepentingan kapitalisasi global.

Kelompok kelompok di balik latar KKB 

Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa bicara mengatasi KKB di Papua sama halnya dengan bicara tentang bagaimana mengatasi dan mengelola akar masalah Papua. Kini dan sudah lama Papua telah menjadi isu internasional. Keberadaannya bisa dilihat dari beberapa anasir dalam peta konstelasi persoalan di Papua antara lain :  Pertama, KKB – Kelompok Kriminal Bersenjata itu sendiri di antara 4 kelompok yang menyerukan Papua Merdeka dan eksisting di panggung opini dunia antara lain : 1) Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua—ULMWP) dibentuk pada 7 Desember 2014 di Vanuatu, yang menggabungkan Republik Federal Papua Barat (Federal Republic of West Papua, NRFPB), Koalisi Pembebasan Nasional Papua Barat (West Papua National Coalition for Liberation, WPNCL), dan Parlemen Nasional Papua Barat (National Parliament of West Papua, NPWP) di bawah pimpinan Benny Wenda 2) TPNPB – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – sayap militer OPM dibentuk 26 Maret 1973, sedang OPM tahun 1965 3) TRWP – Tentara Revolusi West Papua dan 4) KNPB – Komite Nasional Papua Barat didirikan tahun 1961. Kedua , NGO – Non Govermental Orgnization (LSM) yang mengontrol berbagai dampak investasi baik berkaitan dengan isu HAM maupun kerusakan lingkungan. Ketiga, MNC – Multi National Corporation ( Freeport, British Oil dan Petro China) dan investor local nasional yang berkolaborasi. Keempat, Negara melalui Pemerintah pusat, daerah dan perangkat militer TNI & Polri yang menjaga kepentingan investasi dan investor atas nama kepentingan nasional. Dan kelima, Masyarakat sipil Papua terdiri dari pendatang dan asli dengan proporsi lebih banyak pendatang yang cenderung terbelah dan masih banyak yang terbelakang.

KKB dan Akar Masalah Papua 

Jadi mengatasi teror KKB – Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua tidak bisa dipisahkan dengan mengatasi akar masalah Papua. Dan akar masalah Papua sesungguhnya adalah keberadaan investasi Papua yang mengeksploitasi SDA disertai dengan pendekatan militerisme, dan dipenuhi dengan dugaan pelanggaran HAM, di sisi lain menyisakan problem SDM yang masih terbelakang, terpinggir, dan terasing. Serta problem lingkungan yang mengancam eksistensi kelestarian lingkungan hidup penduduk asli Papua. Ini semua adalah karakter utama sistem kapitalisme sekuler liberal.

Keberadaan KKB dalam konstelasi seperti diatas bisa dimaknai sebagai : 1) Efek samping atau respon sporadis, 2) Alamat kesalahan sekaligus 3) Pengalihan  isu utama daripada problem sistemik keberadaan investasi eksploitasi SDA dengan pendekatan keamanan sebagai buffering system. Pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang paling diuntungkan dari keberadaan investasi, bagaimana skema investasi, bagaimana wujud faktual divestasi saham, seperti apa proporsi antara tingkat massif dan optimalnya investasi dengan tingkat kesejahteraan rakyat Papua, bagaimana dengan kutukan SDA, seberapa urgensi infrastruktur yang dibangun dengan kondisi sosio kultur masyarakat Papua dan lain lain. Dan perlu dicatat bahwa masyarakat asli Papua itu sekitar 1 koma sekian juta daripada total 4 juta populasi Papua.

Jika diilustrasikan maka posisi Indonesia dalam konstelasi problem Papua yang telah menjadi isu internasional dimana intervensi kekuatan politik internasional memainkan peran dominan. adalah sebagai berikut :
1) Negara RI telah menjadi penjaga dari eksploitasi SDA di Papua yang menjadi kepentingan para investor/kapitalis baik lokal nasional maupun internasional. 
2) Negara RI melalui pemerintah pusat dan daerah dievaluasi dan dikontrol terus kinerja pengawalan dan penjagaan eksploitasi SDA. Siapa yang mengontrolnya, siapa lagi kalua bukan NGO maupun PBB atas dugaan pelanggaran HAM dan kerusakan LKH.

Keberadaan eksploitasi SDA yang membawa dampak sistemik itulah yang menyebabkan disparitas sosial dan politik. Termasuk berhadap hadapannya kelompok kelompok masyarakat yang tidak sepakat karena kepentingan kelestarian lingkungan hidupnya dengan aparat TNI dan Polri. Pertanyaannya sekali lagi siapa yang paling diuntungkan ?

Pada akhinya munculnya KKB juga bisa diartikan sebagai : Pertama, ketidakberdayaan pemerintah pusat dalam tata kelola Papua sebagai destinasi kekayaan SDA sangat besar untuk kepentingan rakyat Indonesia terutama rakyat Papua asli.  Kedua, tersumbatnya saluran aspirasi rakyat Papua sebagai rakyat terdampak akibat keberadaan investasi terutama kerusakan lingkungan dan problem kepemilikan lahan atau tanah. Ketiga, adanya intervensi global sebagai bagian dari kepentingan ekonomi investasi agar tetap dalam kendali negara negara investor. 

Ke depan, dengan keberadaan UU OBL dan UU Minerba yang telah direvisi yang memunculkan LPI – Lembaga Pengelola Investasi dan Bank Tanah akan berpotensi semakin masifnya eksploitasi SDA Papua yang kaya raya. Misalnya di Intan Jaya yang diduga terdapat informasi tentang potensi 8,1 juta ton emas. Pemetaan tanah dengan pemindahan status hak milik tanah atas nama investasi akan berpotensi terjadi.

Keberadaan KKB dan isu korupsi daerah di Papua patut diduga sebagai bentuk pengalihan akar masalah Papua tentang keberadaan investasi yang sarat dengan kepentingan investor dan kapitalis local nasional yang berkolaborasi dengan investor dan kapitalis global. Disparitas sosial dan politik dan disintegrasi sosial dan politik patut diduga sebagai bagian dari skenario menciptakan ketergantungan secara politik dan ekonomi. Baik ketergantungan politik dan ekonomi antara pusat dengan daerah maupun ketergantungan politik dan ekonomi nasional dengan internasional melalui pintu investasi untuk kepentingan investor.

Solusi Mengatasi KKB dan Masalah Papua 

Solusi mengatasi KKB dalam pusaran masalah Papua adalah dengan merubah paradigma penguasa untuk bisa melepaskan ketergantungan ekonomi melalui ketergantungan politik dalam mengelola SDA Papua yang sangat strategis. Keberadaan MNC yang dominan dalam investasi Papua harus segera dihentikan karena ini sesungguhnya biang akar masalah Papua. Jika tidak, akan selalu terjadi berbagai persoalan di Papua yang merupakan bagian dari menciptakan ketergantungan oleh cengkeraman kapitalis global yang direpresentasikan oleh MNC. Persoalannya, seberapa political will rezim penguasa saat ini yang menempatkan Demokrasi sebagai sistem politik pengampu dari lahrinya berbagai kebijakan public termasuk tata Kelola SDA. 

Keberadaan UU OBL dan UU Minerba yang baru justru mengonfirmasi dugaan kecenderungan ketergantungan ekonomi semakin tinggi dengan diberikannya karpet merah investasi selebar lebarnya. Perlu adanya referensi sistem kehidupan dari sistem ideologi yang mampu mewujudkan keberdayaan ekonomi dan politik bahkan mengenyahkan segala bentuk ancaman dan cengkeraman kapitalisme oleh negara negara kapitalis global. Dan sejarah telah mencatat bahwa Islam telah mampu mewujudkan kejayaan dan kemuliaan hidup saat diterapkan sebagai sebuah sistem kehidupan di bawah naungan sistem negara sebagaimana dipraktekkan oleh Baginda Rasullullah SAW yakni Khilafah Islamiyah ‘Ala Minhajin Nubuwwah yang teruji secara yuridis, historis dan empiris. Allahu a’lam bis showab. []


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here