Mengkritisi Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Thursday, March 11, 2021

Mengkritisi Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035


Indarto Imam (Ketua Forum Lingkar Pendidikan Cemerlang) 

Sejumlah tokoh masyarakay menyatakan keterkejutannya melihat perencanaan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam draf terbaru, frasa agama dihapus dan digantikan dengan akhlak dan budaya.

Visi Pendidikan Indonesia 2035 berbunyi, “Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila.” Sejumlah tokoh menilai memandang hilangnya frasa “agama” sebagai acuan nilai akan berdampak besar pada aplikasi dan ragam produk kebijakan di lapangan.  

Catatan: 

Visi Pendidikan Indonesia 2035 adalah berbasis karakter kebangsaan, dan ini sebenarnya pernah dijalankan bangsa ini di masa awal kemerdekaan. Kecintaan dan pembelaan yang mendalam terhadap negara menjadi bukti pengaruh pendidikan kebangsaan yang pernah dijalankan.  Namun, seperti yang  kita rasakan, pengaruh pendidikan kebangsaan tersebut ternyata bersifat sementara.  Begitu penjajah (Belanda atau tentara Sekutu) hilang dari bumi nusantara, semangat pembelaan terhadap negara mulai mengendur.

Penguatan sikap kebangsaan kembali dikuatkan di era Orde Baru.  Mengusung slogan pembangunan nasional, Pancasila dijabarkan dalam butir-butir P4.  Berbagai penataran dan lomba-lomba yang mengusung pilar-pilar kebangsaan itupun menjadi acara tahunan wajib yang harus diikuti oleh siswa maupun pegawai pemerintah. Benar saja, dukungan dan loyalitas kepada pemerintahan pun kian kuat.  Saking kuatnya, mereka hampir-hampir tidak mampu memilah benang pemisah antara kebaikan dan keburukan yang dijalankan pemerintah. Tiga puluh tahun masa penguatan kebangsaan berbuah kultus pada penguasa yang makin tidak memperhatikan hak-hak rakyatnya. Bom waktu pun meledak, karena pendidikan kebangsaan ternyata menjadi alat bagi penguasa untuk mendominasi kekuasaan dan mengeliminir hak-hak rakyat.

Mungkin ada sebagian pihak yang berpendapat bahwa dengan kuatnya pendidikan kebangsaan, ancaman disintegrasi, separatisme, radikalisme dan anti Indonesia bisa dikendalikan.Dan itu pernah dirasakan bangsa ini di era Orba. Pendapat ini tentu saja tidak sepenuhnya benar, bahkan cenderung membohongi kenyataan. Sebenarnya, gejolak anti pemerintah yang korup sudah berlangsung meski pendidikan kebangsaan diterapkan pada masyarakat.  Namun, penguasa ternyata lebih pintar menyimpan bobrok demokrasi ini sehingga ada kesan mampu mengeliminasi gejolak anti ke-Indonesiaan.  Berbagai tindakan represif pemerintah saat itu mampu dijalankan dengan rapi.  Masyarakat awam akhirnya mampu dibodohi untuk tunduk kepada kekuatan rezim korup atas nama pembelaan kepada negara.

Pendidikan karakter kebangsaan pada sejarahnya terbukti tidak membawa negara ini maju, malah terbelit dengan berbagai persoalan pelik yang beratnya bisa dirasakan hingga tujuh turunan.  Pendidikan karakter kebangsaan hanya menghasilkan robot-robot pembela bangsa yang tidak mampu membedakan benar-salah, halal-haram ataupun baik-buruk. Generasi yang berkarakter kebangsaan juga terbukti tidak mampu menyelesaikan berbagai masalah bangsa yang kini membelit.

Terlebih lagi, sebenarnya akar persoalan bangsa bukanlah terletak pada tidak diterapkannya Idiologi Pancasila, tapi karena sekulerisme yang menggurita. Sebaik apapun orangnya, sesantun apapun perilaku pelaksana negeri ini, bila rusak sistemnya, maka mereka tidak akan mampu mengubah wajah bangsa.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here