Menyelesaikan Sejumlah Problem Di Papua - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, March 22, 2021

Menyelesaikan Sejumlah Problem Di Papua


Aji Salam (ASSALIM Jatim) 

Kepala BPS Provinsi Papua Adriana Helena Carolina di Jayapura, Senin, mengatakan persentase penduduk miskin di Papua untuk daerah perkotaan mengalami peningkatan sebanyak 0,12 persen poin menjadi 4,59 persen (4,47 persen pada Maret 2020) serta perdesaan naik sebanyak 0,19 persen poin menjadi 35,69 persen (35,50 persen pada Maret 2020).

"Peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan, baik perkotaan maupun perdesaan," katanya, dilansir Antara, Senin (15/2).

Menurut Adriana, pada September 2020 sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan di perkotaan sebesar 67,40 persen, sedangkan perdesaan sebesar 78,80 persen. (merdeka.com)

Catatan

Masalah menonjol yang menjadi pemicu berbagai permasalahan di Papua adalah tidak adanya pendistribusian kekayaan alam yang ada di wilayah mereka untuk membangun dan memajukan Papua dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua. Akhirnya dikembangkan asumsi di kalangan sebagian masyarakat Papua, bahwa semua itu terjadi karena yang memerintah dan mengelola semua itu bukan orang asli Papua. 

Jika Papua diperintah dan kekayaannya diatur oleh orang Papua sendiri, atau jika mereka bisa menentukan kebijakan pengelolaan wilayah mereka sendiri, maka dianggap semua itu akan berubah total, kemajuan akan bisa diujudkan di Papua dan taraf hidup masyarakatnya pasti meningkat.

Penguasa harus tampil untuk mengentaskan masalah kemiskinan di Papua. Islam menetapkan bahwa penguasa adalah ra’in (pemelihara) urusan rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat atas sejauh mana terpeliharanya urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan rakyat. Maka konsekuensinya adalah segala hal apalagi kebijakan yang berpotensi merugikan kepentingan rakyat maka harus di selesaikan dan dihilangkan. Itu artinya segala kebijakan dan praktek yang berpotensi menimbulkan kerusakan baik lingkungan, sosial, kesehatan, dan sebagainya harus dihentikan dan dihilangkan. Apalagi Islam dengan tegas mengharamkan segala bentuk kerusakan dan pembuat kerusakan di muka bumi atau mufsidun diancam dengan siksa neraka.

Untuk menjamin agar sistem Islam itu berjalan secara konsekuen dan konsisten maka Islam membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat secara individual ataupun kelompok untuk mengoreksi dan menyampaikan kritik kepada penguasa. Bahkan Islam menetapkan koreksi dan kritik kepada penguasa itu sebagai kewajiban. Kemudian jika penguasa dan aparat negara melakukan kezaliman atas rakyat baik individu maupun kelompok apalagi komunitas, maka rakyat secara individual ataupun kelompok diberi ruang yang luas untuk mengadukan dan memperkarakan kezaliman itu kepada Mahkamah Mazhalim agar kezaliman itu segera dihilangkan. Bandingkan dengan sistem kapitalisme demokrasi bahkan yang dipraktekkan di negara kampiun demokrasi sekalipun, adalah langka rakyat apalagi secara individual bisa memperkarakan dan menuntut penguasa apalagi kepala negara ke muka pengadilan. Apalagi di dalam sistem kapitalisme demokrasi yang dipraktekkan di seluruh dunia saat ini, rasanya tidak ada badan semacam Mahkamah Mazhalim seperti yang ada di dalam Sistem Islam yang terus ada untuk menghilangkan segala bentuk kezaliman negara dan penguasa atas rakyat. Yang ada di dalam sistem kapitalisme demokrasi adalah para pejabat dan penguasa menjadi kelas yang nyaris tak bisa disentuh oleh hukum.

Jadi menyelesaikan masalah Papua dan daerah-daerah lain, adalah dengan menghilangkan kezaliman dan ketidakadilan yang terjadi; mengelola kekayaan negeri demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; mendistribusikan kekayaan itu secara merata dan berkeadilan; memberikan keadilan kepada semua tanpa deskriminasi atas dasar suku, etnis, warna kulit, ras, agama, kelompok dan cara pandang dan kriteria sektarian lainnya. Juga dengan mewujudkan pemerintah yang bisa menjalankan semua itu, pemerintah yang betul-betul berperan sebagai ra’in pengatur dan pemelihara segala urusan dan kemaslahatan rakyat. Dan tunduk itu masyarakat harus memiliki peluang dan diberi ruang untuk mengoreksi penguasa jika terjadi kebengkokan sehngga bisa dijamin pelaksanaannya secara konsekuen dan konsisten.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here