Muhasabah : dari HTI hingga FPI


Daniel Mohammad Rosyid

Sulit menolak kesimpulan bahwa HTI membangkitkan kesadaran politik ummat Islam pada saat Muhammadiyah asyik dengan kompleks sekolah, kampus dan rumah sakitnya dan NU dengan pesantrennya.  HTI memberi inspirasi soal berpolitik tanpa partai politik. Ini gagasan yang bahkan telah dibayangkan oleh para pendiri bangsa sehingga UUD45 asli sebelum diamandemen tidak memberi pijakan konstitusional bagi partai politik. Parpol memperoleh pijakan konstitusional setelah UUD45 diamandemen menjadi UUD2002 yang oleh dr. Zulkifli Ekomei disebut sebagai UUD45 palsu. Sejarah kontemporer Indonesia mutakhir kini semakin menunjukkan bahwa Parpol lebih berbahaya daripada ormas manapun. 

FPI boleh dikatakan melanjutkan perjuangan HTI dalam politik praktis, dengan prestasi fenomenalnya saat peristiwa 212 lalu Pilkada DKI yang memenangkan Anies  atas Ahok. Sejak saat itu, FPI yang semula merupakan organisasi nahy munkar yang paling ditakuti oleh para pelaku bisnis maksiyat, berubah menjadi FPI semi-parpol dengan ikut mendukung calon-calon tertentu  dalam berbagai Pilkada. Bahkan dalam sebuah kesempatan, HRS minta agar dikaji sebuah kemungkin bernegara tanpa partai politik. 

Pada saat HTI bertransformasi menjadi berbagai simpul kegiatan non-formal yang sangat dinamis, FPI pun segera sejak pembubarannya  telah bertransformasi menjadi berbagai kelompok kegiatan "FPI non-formal". Gejala ini dimungkinkan oleh internet yang menjadi enabler bagi ke kebangkitan organisasi baru yang bekerja secara network. Lihat saja jamaah Facebookiyah ataupun YouTubiyyah sebagai jejaring dengan pengikut melebihi 2Milyar manusia dari seluruh pelosok planet bumi ini. Tidak ada regulasi yang bisa secara efektif mencegah cara kerja jejaring ini. Gerakan prodemokrasi di HongKong maupun Myanmar baru-baru ini dimungkinkan oleh internet.  

Apa hikmah dari kasus HTI dan FPI ? Untuk keperluan muhasabah, kedua jejaring pimpinan ini perlu terus membuka diri untuk lebih melebur ke dalam komunitas Islam yang sebenarnya makin menjadi minoritas. Jangan sampai timbul pertanyaan dari ormas-ormas pendahulu  soal nasab atau DNA sejarah perjuangan dari tokoh-tokoh HTI dan FPI. Sejak proyek sekulerisasi besar-besaran, terutama sejak Orde Baru 1970an, ummat Islam makin terpuruk secara politik dan ekonomi. Melalui persekolahan massal paksa, bangsa ini dicuci otak untuk secara perlahan tapi pasti disiapkan menjadi buruh yang cukup trampil untuk menjalankan mesin2,  sekaligus cukup dungu untuk bekerja bagi kepentingan pemilik modal. Pada saat yang sama, ummat Islam diubah dari muslimun menjadi Islamiyyun alias abangan penganut sekulerisme radikal. 

Seorang Gus dari Jawa Tengah mengatakan pada saya, jika HRS hendak disebut sebagai Imam Besar, seharusnya dibuka dialog antara penggiat FPI dengan tokoh-tokoh ormas lain yang lebih senior. Jika tidak, HRS akan hanya sekedar menjadi Imam Besar bagi FPI saja.  Ada kesan bahwa sebagian tokoh FPI di sekeliling HRS justru tampak makin eksklusif lalu menutup HRS dari peluang berdialog ini setelah prestasi 212 yg fenomenal dan Pilkada DKI itu. Juga banyak calon Pilkada yang diusung oleh FPI justru tidak mendapat dukungan para ulama dan tokoh-tokoh ormas lain. Prestasi 212 bisa jadi telah membuat elite FPI menjadi semakin jumawa jika tidak bisa disebut sombong. 

Benar yang dikatakan Dr. Abdullah Hehamahua baru-baru ini jika ormas-ormas Islam membiarkan kasus kriminalisasi HTI dan FPI ini berlangsung terus tanpa perlawanan,  kriminalisasi ini akan menimpa ormas-ormas lain yang lebih tua dan lebih besar serta tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh "FPI baru" perlu mengubah strategi komunikasinya agar memperoleh pengertian sekaligus simpati yang lebih besar dari tokoh-tokoh  ormas pendahulunya. Ormas-ormas inipun perlu bangun dari tidur politiknya yang panjang paling tidak dengan melindungi adik-adik kecilnya yang lebih muda.

Malang, 27/3/2021.


 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post