Selamatkan Emas Indonesia - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, March 26, 2021

Selamatkan Emas Indonesia


Lukman Noerochim (peneliti senior FORKEI)

Forbes Internasional pernah merilis, bahwa Indonesia menduduki posisi nomer dua dengan cadangan emas terbanyak di dunia. Bahkan, tahun 2015 saja, terjadi peningkatan sebanyak 20 persen.

Tak hanya Indonesia, keseluruhan produksi emas dari 10 negara terbaik yang memiliki tambang emas mengalami peningkatan produksi sebanyak 1,8 persen menjadi 3.211 ton per tahun.

Freeport yang memiliki dua kawah besar tambah emas dan tembaga ini pada tahun 2014 bisa memproduksi 38.8 persen dari total produksi tambah dunia. Sedangkan di tahun 2015 mencapai angka 42.3 persen.

Indonesia menduduki posisi kedua merupakan tambang emas terbanyak dalam segi produksi. Indonesia berada dibawah Uzbekistan dengan total produksi hingga 61 persen.

Sedangkan, yang lainnya seperti negara Australia, Papua Nugini, dan Meksiko berada dibawah Indonesia. Negara lain seperti Amerika dan Peru menduduki posisi nomer enam dan nomer lima. Sedangkan Peru menduduki posisi nomer tujuh.

Menyorot Papua 

Sebetulnya Potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, khususnya Papua sangatlah besar. Selain berbagai potensi barang tambang yang sudah terkena seperti emas, tembaga, minyak bumi, gas alam dlll, Papua juga mempunyai areal hutan yang teramat luasnya.

Sementara secara geografi, Papua mempunyai dasar potensi ekonomi yang terpisah-pisah seperti letak kota/daerah kabupaten yang terpisah oleh keadaan topografi. Karena itu potensi dan kekayaan alamnya berlainan pula antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, misalnya :

Kabupaten Merauke menghasilkan kopra, karet, padi, udang, kulit buaya dan ternak;

Kabupaten Pak-Fak menghasilkan palawija dan kayu;

Kahupaten Sorong menghasilkan kopra, kayu dan ikan laut;

Kabupaten Yapen Waropen menghasilkan coklat dan kayu;

Kabupaten Jayapura menghasilkan kopra, coklat, kayu. dan ikan laut; dan

Kabupeten Manokwari menghasilkan kelapa sawit.

Dengan kondisi semacam ini dapat dipastikan menggiurkan para penjajah ekonomi untuk turut menjarah kekayaan alam Papua. Melalui kaki tangannya (antek-anteknya) para penjajah akan menggunakan segala cara untuk bisa menjarah kekayaan alam di negeri ini, tak terkecuali di Papua yang sangat menggiurkan itu.

Dominasi Freeport?

Sikap lemahnya bergaining pemerintah bisa dibuktikan dengan tindakan pemerintah yang berkali-kali melakukan negosiasi dengan perusahaan tersebut. Kepemilikan saham Freeport Indonesia di atas 90 persen dikuasai perusahaan asal Amerika Serikat (AS), yaitu Freeport McMoran. Sisanya, dipegang oleh pemerintah Indonesia. PT Freeport dan sejumlah perusahaan tambang juga enggan tunduk pada Peraturan Pemerintah yang membatasi kepemilikan wilayah kerja yakni maksimal 100.000 hektare untuk perusahaan mineral dan 50.000 hektare untuk perusahaan batubara.

Saat ini, wilayah kerja Freeport telah mencapai 1,8 juta hektare dan Vale Indonesia tercatat sekitar 180.000 hektare. Jika mengacu pada peraturan tersebut maka sebagian besar wilayah pertambangan Freeport harus diserahkan kepada pemerintah.

Secara ekonomis, cadangan PT Freeport memang sangat besar. Freeport memperkirakan cadangan bijih yang siap ditambang  pada saat itu mencapai 2,6 milyar ton.

Tidak hanya itu, aturan mengenai pengelolaan SDA di negara ini memang didesain agar pihak swasta, termasuk di dalamnya investor asing, diberi kesempatan yang sangat besar. Adapun pemerintah hanya sebagai regulator yang mendapatkan pajak dan royalti semata. Ini menunjukkan bahwa akar persoalannya adalah liberalisasi di sektor SDA yang mendapatkan payung UU, menjadi pondasi atas legalnya pengerukan kekayaan alam milik rakyat ini.

Eksplorasi emas oleh PT Freeport merupakan kesalahan besar. Sejak tahun 1967, berapa ribu triliun hasil emas melayang ke luar negeri? Memang pemerintah mendapatkan pajak dan sebagainya. Akan tetapi, bisa dipastikan angkanya jauh lebih kecil dari hasil yang diperoleh asing. Andai tambang tersebut sepenuhnya dikelola oleh negara, dana yang tidak sedikit itu tentu bisa diselamatkan untuk menyejahterakan rakyat. Begitu juga dengan barang tambang lain.

Solusi Final

Emas, air, listrik, minyak bumi, dan barang-barang tambang lainnya adalah harta kekayaan yang diciptakan Allah SWT untuk dinikmati umat dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. Jika negara menguasainya, maka hal tersebut hanyalah agar tidak dikuasai individu ataupun pihak asing. Lebih penting dari itu, agar negara dapat mengatur pemanfaatannya untuk kepentingan seluruh rakyat. Sebab, merekalah pemilik yang sesungguhnya, atau barang tambang itu adalah kepemilikan umum.

Semua orang tahu alam Indonesia sangat kaya. Areal hutannya termasuk paling luas di dunia. Tanahnya subur, alamnya indah. Indonesia juga adalah negeri yang memiliki potensi kekayaan laut yang luar biasa. Ironisnya, di balik kekayaan Indonesia yang begitu melimpah, justru lilitan utang luar negeri menenggelamkan bangsa Indonesia dalam krisis multidimensional yang berkepanjangan. Rakyat semakin terpuruk dalam kemiskinan dan penderitaan. Pertanyaannya, siapa yang harus menanggung beban utang yang sedemikian besarnya itu? Tidak lain tentu saja adalah rakyat Indonesia sendiri.

Umat Islam harus menyadari, pengelolaan SDA adalah perkara yang sangat vital dan berkesinambungan dengan manajemen dan kebijaksanaan. Degradasi pengelolaan sumberdaya alam lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia karena tidak mengikuti dan menerapkan kaidah-kaidah syariat, serta keberanian manusia dalam melawan kaidah-kaidah tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Berbagai persoalan krusial sebagai implikasi yang timbul karena tidak diterapkannya aturan pengelolaan sumber daya alam yang benar, sangat kita rasakan akibatnya hingga kini. Permasalahan ini berpangkal dari tidak tegaknya aturan main regulasi penerapan dan mekanisme pengelolaan sumber daya alam.

Dalam konsep Islam, jelas SDA dikelola oleh negara untuk rakyat. Sumber daya alam yang potensinya melimpah merupakan milik umum yang harus dikelola secara profesional dan transparan oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada publik. Dengan demikian, potensi pendapatan yang dapat diraup negara akan lebih besar dibandingkan dengan sistem saat ini yang hanya mengandalkan penerimaan dari pajak dan royalti. Dana-dana yang melimpah tersebut, dalam jangka panjang, cukup untuk mendanai berbagai pelayanan publik yang selama ini dikomersilkan oleh negara, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih, dan energi listrik serta gas.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here