Stop Freeport! - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Wednesday, March 24, 2021

Stop Freeport!


 


Fajar Kurniawan (Analis Senior PKAD)


Sebagai perusahaan yang lama berdiri, PT Freeport Indonesia sering mengundang kontraversi. Perusahaan tambang asal AS itu terus ngotot untuk memperpanjang kontraknya. Padahal sejak hadir tahun 1967 lalu, besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan itu baik dari aspek ekonomi, kemanusiaan dan lingkungan.


Bahkan demi menjaga keamanan investasinya, Freeport menetapkan standar keamanan yang cukup ketat. Meski tidak pernah mengakui secara terbuka, berbagai temuan di lapangan menunjukan bahwa Freeport telah membayar aparat militer Indonesia untuk mengamankan perusahaan itu. Sejumlah mantan militer, polisi serta intelijen dari Indonesia dan AS dipekerjakan untuk menjaga keamanan perusahaan itu.


Freeport juga dikenal sebagai perusahaan yang tidak ramah lingkungan. Limbah tailing yang merupakan residu pertambangan perusahaan itu dibuang tanpa melalui pengolahan yang sesuai standar. Dampaknya, sumberdaya alam di sekitar wilayah pertambangan seperti Sungai Ajkwa, muara, hutan mangrove dan hutan tropis di sekitarnya ikut tercemar. Kadar pencemaran lingkungan yang tinggi tidak hanya mengganggu kesehatan penduduk, namun juga membatasi mereka untuk memanfaatkan sumberdaya alam itu. Ironis memang, di satu sisi Freeport mampu mengirim miliaran dolar ke AS, sementara penduduk Indonesia, khususnya penduduk Papua, sebagian besar hidup dalam kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.


Freeport juga kerap membangkang terhadap regulasi Pemerintah di sektor pertambangan. UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur pembatasan luas lahan pertambangan, kewajiban divestasi saham hingga keharusan melakukan pemurnian produk dalam negeri. Meski telah diundangkan sejak tahun 2009, implementasi UU itu hingga saat ini belum bisa diterapkan secara utuh. Freeport bahkan berpandangan UU itu tidak berlaku untuk dirinya yang izinnya dalam bentuk Kontrak Karya (KK). Bahkan berdasarkan surat teguran Dirjen Minerba kepada Freeport terungkap bahwa meskipun Pemerintah dan Freeport telah membahas amandemen naskah KK sejak Oktober 2014 sampai Maret 2015, Freport baru menyetujui 2 pasal secara utuh dari 20 pasal yang dibahas.


Meskipun demikian, Pemerintah tetap bersikap lunak kepada Freeport. Sejumlah peraturan turunan dari UU Minerba, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri (Permen) berkali-kali direvesi hanya untuk mengakomodasi kepentingan Freeport dan perusahaan pertambangan raksasa lainnya seperti Newmont. Pada Permen ESDM No.7/2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral disebutkan bahwa perusaahaan pertambangan wajib melakukan pengolahan dan pemurnian selambat-lambatnya 6 Mei 2012. Aturan ini kemudian dicabut atas keputusan MA. Selanjutnya, Pemerintah menerbitkan Permen ESDM No. 11 yang memperpanjang batas waktu kewajiban pengolahan dan pemurnian hingga Januari 2014. Setelah itu Pemerintah kembali merevisi aturannya dengan menerbitkan Permen ESDM No.1/2014 yang mengizinkan ekspor tembaga dengan kadar konsentrat 15%, berubah dari aturan sebelumnya yang mensyaratkan minimal 99% kadar pemurnian-nya. Permen itu juga memberikan kelonggaran kepada perusahaan tambang untuk mengekspor konsentrat hingga 2017. Perubahan demi perubahan dilakukan untuk mengakomodasi Freeport dan Newmont yang kadar konsentrat-nya baru 30-40% serta belum memiliki progres dalam pembangunan smelter. Meski selalu mengancam melakukan penghentian ekspor karena tidak dianggap tidak serius membangun smelter, setiap kali izin ekspor perusahaan itu habis, Pemerintah tetap melakukan perpanjangan izin ekspor.


Dalam pembayaran royalti, PP No. 9/2012 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak telah menetapkan bahwa royalti tembaga sebesar 4%, emas 3,75%, dan perak 3,25%. Namun, Freeport hanya bersedia membayar royalti 1% untuk emas dan 3,5% untuk tembaga. Baru pada Juli 2014, setelah negosiasi yang cukup alot, Freeport bersedia mematuhi aturan itu.


Berdasarkan masalah ini, perlu ada sikap dasar. Pemerintah, demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, berkehendak untuk mengelola barang tambang yang ada di Papua. Sikap dasar ini harus disampaikan secara tegas dan terbuka, disertai dengan seruan kepada seluruh rakyat, khususnya rakyat di Papua, polisi dan tentara, anggota Parlemen, dunia usaha, tokoh masyarakat dan birokrat untuk mendukung keputusan ini.


Kepada rakyat juga harus dijelaskan bahwa barang tambang yang jumlah kandungannya sangat melimpah seperti yang saat ini dikelola Freeport adalah milik rakyat. Dengan penjelasan itu, insya Allah rakyat pasti mendukung perjuangan untuk mewujudkan pengelolaan barang tambang itu dan kekayaan alam lain secara benar. Dengan dikelola secara benar, kekayaan alam negeri ini yang begitu melimpah akan mampu menyejahterakan rakyatnya.


Selanjutnya, dilakukan persiapan-persiapan secara teknis, ekonomi, yuridis dan politis untuk pengambilalihan itu agar operasi di sana tetap bisa berjalan meski di awal pengambilalihan agak tersendat. Secara yuridis harus dikaji agar tidak mudah bagi siapapun untuk mempersoalkan secara hukum. Secara ekonomis harus diperhitungkan biaya yang diperlukan dan berapa lama keadaan bisa normal kembali. Lalu secara politis harus siap menghadapi setiap tekanan baik dari dalam maupun luar negeri atas keputusan ini. Kami tidak yakin, keputusan Pemerintah untuk menghentikan kontrak karya ini akan mendapat dukungan luas dari masyarakat, kecuali dari segelintir orang yang merasa bakal dirugikan dengan keputusan ini. Kalau dari segi teknis dan ekonomi saya yakin kita mampu. Secara politik kita juga bisa menghadapi.


Sayang, sikap dasar seperti ini tidak ada. Karena itu kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus terus menekan Pemerintah untuk memutus kontrak itu. Bila tekanan itu dengan keras terus-menerus dilakukan, seperti dalam kasus Blok Mahakam, insya Allah hasilnya akan seperti yang kita harapkan.


Rakyat hendaknya tidak lagi percaya pada sistem kapitalis-sekular karena telah terbukti hanya menguntungkan segelintir orang dan menyengsarakan rakyat banyak seperti yang selama ini terjadi.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here