TOLAK FREEPORT! - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, March 26, 2021

TOLAK FREEPORT!


Hadi Sasongko (Direktur Political Grassroots)

Freeport dipersoalkan. Sebab keberadaannya terindikasi telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup sehingga merusak lingkungan. Ada dugaan dengan kekuatan uangnya, perusahaan ini bisa membeli apapun dan siapapun untuk mempertahankan kepentingannya.

Potensi inilah yang membuat perusahaan ini sejak lebih dari 48 tahun bisa bercokol di negeri ini, menguras kekayaan alamnya, dan tak tersentuh. Maka, masalah Freeport tidak mungkin bisa diselesaikan kecuali dengan memerdekakan negeri ini dari hegemoni AS. Dominasi AS di negeri ini tidak mungkin bisa diakhiri, kecuali dengan bangkitnya rakyat, khususnya umat Islam di negeri ini untuk melawan penjajahan tersebut.

Hanya saja, kesulitan rakyat dan umat Islam di negeri untuk melepaskan diri dari penjajahan terbentur dengan banyaknya komprador yang berkepentingan negara penjajah itu. Belum lagi, penyesatan opini dan politik yang mereka lakukan begitu massif, membuat rakyat dan umat di negeri ini sulit melepaskan diri dari jeratan mereka.

Namun, dengan izin dan pertolongan Allah, semuanya itu sedikit demi sedikit telah berhasil diatasi. Karena ada partai politik idelogis yang mempunyai kesadaran politik, yang terus-menerus membina rakyat dan umat di negeri ini sehingga rakyat mulai sadar. Bangkitnya kesadaran baru rakyat dan umat ini juga menandai era baru, kembalinya sistem Islam, yang akan mengakhiri semua bentuk penjajahan di muka bumi. Termasuk di negeri ini.

Kebijakan Dalam Perspektif Islam

Mengakhiri kontrak karya dengan Freeport bukan masalah mengakhiri kontrak biasa, tetapi mengakiri kontrak karya dengan perusahaan negara penjajah. Di sinilah masalahnya. Karena itu, sangat susah dilakukan dengan cara biasa. Mereka juga akan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan keberadaannya. Karena itu, dibutuhkan dukungan rakyat dan umat.

Dukungan ini penting, karena tanpa itu, siapapun yang berkuasa, termasuk sistem Islam sekalipun akan mengalami kesulitan untuk mengakhiri masalah ini. Memang benar, bagi penguasa sangat mudah mengambil langkah, jika negeri ini sudah dibersihkan dari agen, kacung dan komprador negara penjajah. Karena, solusinya dalam pandangan Islam sudah sangat jelas.

Betapa tidak, dengan tegas Nabi SAW menyebutkan, bahwa “Kaum Muslim bersyarikat dalam tiga hal: air, padang dan api.” [HR Ahmad]. Karena itu, status tambang ini jelas merupakan milik umum, dan harus dikembalikan ke tangan umat [rakyat]. Dengan begitu, segala bentuk kesepakatan, termasuk klausul perjanjian dengan PT Freeport, begitu ketika sistem Islam ditegakkan dinyatakan batal.

Sebab, Nabi SAW menyatakan, “Bagaimana mungkin suatu kaum membuat syarat, yang tidak ada dalam kitabullah. Tiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah, maka batal, meski berisi seratus syarat. Keputusan Allah lebih haq, dan syarat Allah lebih kuat.” [Lihat, al-Hindi, Kanz al-‘Ummal, hadits no. 29615].

Perusahaan ini juga tidak harus dibubarkan, tetapi cukup dibekukan sementara, dan diubah akadnya. Dengan demikian, statusnya pun berubah, dari milik private menjadi milik publik dan negara. Selain bentuknya menggunakan perseroan saham (PT terbuka), yang jelas diharamkan, dan harus diubah, juga aspek kepemilikan sahamnya akan dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya. Karena akad ini batil, maka mereka hanya berhak mendapatkan harta pokoknya saja. Sedangkan keuntungannya haram menjadi hak mereka.

Karena cara mereka memiliki harta tersebut adalah cara yang haram, maka status harta tersebut bukanlah hak milik mereka. Maka, harta tersebut tidak boleh diserahkan kepada mereka, ketika PT terbuka tersebut dibatalkan. Demikian halnya, ketika perusahaan private tersebut dikembalikan kepada perusahaan publik dan negara, maka pemilik yang sebenarnya adalah publik dan negara, bukan private. Dengan begitu, individu-individu pemilik saham sebelumnya, tidak berhak mendapatkan keuntungan dari apa yang sebenarnya bukan haknya. Kecuali, harta pokok mereka.

Dengan dinormalisasikannya kembali perusahaan publik dan negara sesuai hukum Islam, negaralah yang menjadi satu-satunya pemegang hak pengelolanya. Dalam hal ini, negara bisa mengkaji, apakah bisa langsung running, atau tidak, bergantung tingkat kepentingan perusahaan tersebut. Jika sebelumnya perusahaan ini untung, maka keuntungannya bisa diparkir pada pos harta haram. Karena, ini merupakan keuntungan dari PT terbuka, yang statusnya haram. Selain itu, ini juga keuntungan yang didapatkan individu dari harta milik publik dan negara. Setelah itu, keuntungan ini pun menjadi di tangan umat, dan boleh digunakan untuk membiayai proyek atau perusahaan milik negara atau publik yang lainnya.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here