Tolak Perpres Miras! - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, March 1, 2021

Tolak Perpres Miras!

Agung Wisnuwardana (Direktur Indonesia Justice Monitor)


Legalisasi miras ditetapkan oleh pemerintah. Aturan produksi miras tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Perpes tersebut diteken Presiden Jokowi pada 2 Februari 2021 ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan soal miras tercantum dalam lampiran III Perpres, yakni soal daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Bidang usaha miras masuk di dalamnya.


Langkah ini jelas kontraproduktif terhadap berbagai upaya untuk menghadang laju perusakan generasi yang diakibatkan oleh jeratan minuman beralkohol, juga belitan narkoba. Langkah ini juga sekaligus menguatkan bahwa selama ini upaya penanggulangan persoalan miras, narkoba, dan zat berbahaya lainnya tampak tidak serius.


Permasalahan minuman keras di Indonesia, sesungguhnya berpangkal dari penerapan sistem kapitalisme. Sistem ini akan membuka ruang bermunculannya bisnis haram termasuk minuman keras. Prinsipnya, selama ada permintaan pasar, menguntungkan bagi pengusaha dan ada pemasukan buat negara, maka bisnis apapun termasuk yang merusak masyarakat akan difasilitasi.


Bisa dipastikan, jika legalisasi industri dan investasi miras diterapkan, peredaran minuman keras akan semakin merajalela dan tentu akan sangat berbahaya bagi moralitas rakyat karena akan memicu aneka ragam bentuk kejahatan, karena kita tahu bahwa minuman keras adalah pangkal kejahatan (al khamru ummul khabaits). 


Adanya Perpres Miras menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengacu kepada kepentingan bisnis (kapitalis) daripada kepentingan penjagaan moralitas rakyatnya. Inilah cermin dari penguasa sekuler-kapitalistik.


Syariat Islam jelas mengharamkan minuman keras (khamr) (Al-Maidah [5]: 90) dan memandang meminum khamr sebagai kemaksiatan besar dan pelakunya harus dijatuhi sanksi had. Adapun had peminum khamr adalah dijilid 40 kali dan bisa lebih dari itu.


Islam juga mengharamkan dan menghilangkan semua hal yang terkait dengan khamr, mulai dari perizinan, produksi (pabrik), distribusi (toko yang menjual minuman keras), hingga yang meminumnya. Semuanya dilaknat Allah swt. 


Dalam hal ini, pemerintah wajib mengambil kebijakan mencabut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 dan menggantinya dengan kebijakan yang melarang total miras mulai dari hulu hingga hilir. Bahaya khamr dan semua keburukan akibatnya hanya akan bisa dihilangkan dari masyarakat dengan penerapan syariah Islam secara utuh.


Karena itu, impian kita akan masyarakat yang tentram, bersih, bermartabat dan bermoral tinggi, hendaknya mendorong kita melipatgandakan perjuangan untuk menerapkan syariah Islam

 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here