Fenomena Pajak Dalam Sistem Kapitalisme


Yuli Sarwanto (Direktur FAKTA)

Sebagian masyarakat mengeluh. Di berbagai lini tersentuh pungutan pajak. Implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 6/PMK.03/2021 sebagai dasar penarikan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) atas penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer menuai banyak sorotan. 

Banyak pihak yang menginginkan peraturan tersebut sebaiknya ditinjau ulang. Pasalnya rakyat masih dibelit kesulitan menghadapi Covid-19. Meskipun pada 2020 dan 2021 pemerintah mengucurkan stimulus, tidak semua menikmatinya. Oleh karena itu, tidak tepat memungut pajak pulsa, kartu perdana, token dan vuocher. Apalagi, saat ini pemerintah masih memberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali.

Masyarakat telah merogoh kocek lebih dalam untuk membeli pulsa dan token listrik dalam rangka work from home dan belajar daring. Bila pemerintah tiba-tiba memajakinya, pemerintah semakin membebani rakyat di saat pandemi.

Bila kita temui keluhan di masyarakat, ada banyak masyarakat yang keberatan pajak. Sebagian bisa jadi para pembayar pajak berabggapan bahwa ternyata pajak hanya sebagai alat eksploitasi untuk kepentingan para kapitalis dan birokrat.

Dalam sistem ekonomi Islam, penerimaan negara tidak boleh bertumpu pada pajak. Menurut Abdul Qadim Zallum dalam bukunya, Sistem Keuangan Negara dalam Sistem Islam, sumber pendapatan negara bertumpu pada pengelolaan negara atas kepemilikan umum seperti sumber daya alam di antaranya kekayaan hutan, minyak, gas, dan barang-barang tambang lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pada pemilikan umum ini, hanya negara yang b erperan sebagai pengelola. Dengan demikian, syariat Islam melarang pemberian hak khusus kepada orang atau kelompok orang (swasta), apalagi swasta asing. Sayangnya, yang justru terjadi adalah banyak kekayaan alam (hasil hutan, minyak bumi, barang tambang, dan lain-lain)–yang sejatinya milik rakyat–diserahkan begitu saja kepada swasta bahkan swasta asing, atas nama swastanisasi dan privatisasi. Jutaan ton emas dan tembaga di bumi Papua, misalnya, diserahkan kepada PT Freeport, sedangkan miliaran barel minyak di Blok Cepu diserahkan kepada Exxon Mobil. Kontrak blok gas tangguh yang berpotensi merugikan negara Rp 750 triliun (25 tahun) diberikan ke Cina.

Oleh karena itu, yang kita butuhkan saat ini bukan pemimpin yang terus-menerus memoroti rakyat dengan pajak melalui iklan yang menyesatkan, tetapi yang kita butuhkan adalah pemimpin yang mampu mengembalikan kekayaan alam atau sumber daya alam milik rakyat (saat ini hampir 90 persen sumber daya alam kita dikuasai asing) dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tentu hal ini akan terealisasi kalau kita kita bebas dari cengkeraman neoliberal dan menggantinya dengan sistem ekonomi yang manusiawi, yaitu sistem ekonomi berbasis syariah.


 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post