Gerilya Mudik Hari Raya



Oleh : Nindira Aryudhani, S. Pi, M. Si

(Koordinator LENTERA)

 

Larangan mudik Lebaran diperpanjang dan diperketat dari 22 April hingga 24 Mei 2021. Sebelumnya larangan mudik hanya dari 6-17 Mei. Larangan itu dibuat untuk menekan penularan Covid-19 (detik.com, 27/4/2021).

 

Hal itu tercatat dalam Surat edaran mudik Lebaran 2021 yang mengatur perluasan waktu pengetatan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN), yakni H-14 larangan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan di H+7 larangan mudik (18-24 Mei 2021). Aturan ini dilengkapi dengan sanksi jika ada masyarakat yang nekat tetap mudik Lebaran.

 

Meski demikian, seiring dengan pelarangan tersebut, ‘angkutan gelap’ penyelundup pemudik justru mulai bergerilya menawarkan jasanya. Di beberapa grup diskusi di Facebook, tawaran jasa angkutan mudik itu sudah mulai marak (detik.com, 25/4/2021).

 

Pandemi, Mudik atau Tidak?

 

Bagaimana pun, langkah strategis menyikapi pandemi adalah lockdown (karantina wilayah). Ini sudah jelas sebagaimana sabda Rasulullah saw : “Apabila kalian mendengar wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu maka janganlah keluar darinya.” (HR Muslim).

 

Kita tentu tahu bagaimana latar belakang tsunami Covid-19 di India saat ini. Diantara penyebabnya adalah pengabaian protokol kesehatan oleh masyarakat, yang kemudian diperparah oleh kerumunan massa saat hari besar keagamaan.

 

Meski memang di saat yang sama, penguasa kita juga mengeluarkan aturan yang berstandar ganda, yakni dengan melonggarkan pariwisata, tapi setidaknya sebagai kaum yang beriman hendaklah kita tetap menepati lockdown karena memang hal itu ajaran Islam.

 

Mudik/silaturahim hari raya juga bagian dari ajaran Islam. Namun saat pandemi, tentu aspek keselamatan dan kesehatan harus diprioritaskan.

 

Karena itu, sebagai makhluk yang terikat dengan syariat Allah SWT, semestinya kita lebih berpihak pada kemashlahatan hukum syariat. Agar hukum syariat itu tidak diposisikan sebagai tertuduh terjadinya penyebaran wabah. Na’udzu billaahi.

 

Allah SWT berfirman : “… dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (TQS Al-Baqarah [2] : 195).

 

Masih ingat bukan, kunjungan kerabat dari luar kota yang berstatus zona merah, ternyata memicu penularan Covid-19 dari orang yang tanpa gejala?

 

Dilema Mudik?

 

Larangan mudik, bagaimana pun, berefek domino bagi banyak pihak. Pengusaha jasa angkutan umum, sopir angkutan umum, porter/kurir barang penumpang di stasiun/terminal bus, dsb. Mereka yang biasa mengais rezeki di sektor ini jelas terdampak.

 

Apalagi mereka yang honornya harian dan hanya bersumber dari penumpang. Mereka hanyalah pekerja lepas dan tidak bergantung dengan majikan mana pun. Tak pelak, dilema pasti melanda. Bayangkan, hendak hari raya, tapi mereka tak ada dana. Yaa Allah.

 

Inilah sebenarnya hikmah kebijakan lockdown ketika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh penguasa. Rakyat tak perlu terpaksa mencari nafkah di tengah pandemi, karena selama lockdown kebutuhan ekonomi mereka dipenuhi oleh penguasa. Yang tentu saja, penguasa yang bersangkutan memang benar-benar mengurus urusan rakyatnya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah saw : “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

 

Islam memiliki negara Khilafah Islamiah yang siap melaksanakan sunnah Rasul-Nya tersebut. Khilafah adalah negara yang mandiri dan independen. Khilafah memiliki sistem ekonomi yang berlandaskan Islam, sebagai sistem ekonomi yang stabil, maju, dan tahan krisis. Sekali pun pada saat lockdown akibat pandemi.

 

Kemudian, bagi rakyat yang ingin mudik, penguasa akan memberikan fasilitas pengganti atas kebijakan larangan mudik. Penguasa tetap menjaga dan menjamin rasa bahagia rakyat menyambut hari kemenangan. Ini agar rakyat tidak mencuri-curi kesempatan untuk mudik, apalagi sampai bergerilya, yang tentunya bisa berujung pidana.

 

Fasilitas itu bisa berupa jaminan kemudahan serta perangkat teknologi informasi dan komunikasi agar rakyat tetap bisa silaturahim dengan tetangga serta keluarga yang dekat dan juga jauh di kampung halaman, kendati versi online/daring.

 

Berikutnya, penguasa bisa mengadakan salat Idul Fitri secara terbatas yang disiarkan melalui jaringan media ke seluruh penjuru negeri. Kemudian dalam rangka suasana hari raya Idul Fitri, penguasa juga menyiarkan tayangan-tayangan penjaga semangat ketaatan di berbagai media. Penguasa pun lebih menganjurkan tiap keluarga Muslim untuk salat Idul Fitri berjamaah di rumah masing-masing.

 

Penguasa menjamin distribusi zakat fitrah dari muzakki dan kepada mustahiq. Penguasa juga bisa mengirimkan parsel-parsel hari raya untuk tiap keluarga Muslim di seluruh negeri. Demikian halnya dengan keluarga yang nonmuslim.

 

Tapi di sisi lain, penguasa juga konsisten melakukan lockdown selama libur hari raya dengan tidak membuka tempat wisata, yang tidak menutup kemungkinan tetap berpotensi memicu klaster penularan baru. Karena memang konsep pengaturan mobilitas rakyat oleh Khilafah selama hari raya di tengah lockdown, tidak berorientasi ekonomi semata.

 

Khatimah

 

Demikianlah ketika hari raya di rumah saja, namun dikelola dengan panduan syariat oleh penguasa yang amanah dalam mengurus urusan umat. Meski hari raya diliputi berbagai keterbatasan mobilitas, tapi in syaa Allah akan tetap menuai berkah dan pahala.

 

Firman Allah SWT : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan.” (TQS Al-Anfal [8] : 24).


 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post