Inilah Ancaman Riil Di Negeri Ini - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Sunday, April 4, 2021

Inilah Ancaman Riil Di Negeri Ini


Hadi Sasongko (Direktur POROS)

Dampak teror bom di Makassar beberapa hari lalu, sebagian kalangan menuding syariah dan khilafah adalah ancaman bagi negeri ini. 

Kita semua tahu, syariah dan khilafah adalah bagian dari Islam. Sebagaimana disebut dalam al Quran surah al-Anbiya ayat 107, Nabi Muhammad saw. dengan risalah Islamnya, diturunkan oleh Allah SWT sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin). Bila risalah Islam diturunkan sebagai rahmat, bagaimana mungkin syariah dan khilafah, yang merupakan bagian dari ajaran Islam itu, dianggap sebagai ancaman? Ini tentu tidak masuk akal. Ini pasti hanya anggapan orang yang tidak paham atau salah paham, atau perkataan orang yang sangat membenci Islam yang takut kepentingan busuk dan segala kejahatannya dihentikan oleh Islam. Sejatinya, syariah dan Khilafah itu justru akan menyelamatkan negeri ini.

Syariah akan menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan akibat sistem sekular. Khilafah akan menghentikan neoimperialisme yang kini tengah menimpa negeri-negeri Islam, termasuk Indonesia, yang dilakukan oleh negara adikuasa. Kejahatan adikuasa hanya mungkin bisa dihentikan oleh kekuatan adikuasa juga. Itulah Khilafah.

Jika kita menelaah ancaman riil, ada dua ancaman utama terhadap negeri ini. Pertama: sekularisme dengan neo-liberalnya yang makin memurukkan negeri ini. Sejak Indonesia merdeka, telah lebih dari 60 tahun negeri ini diatur oleh sistem sekular, baik bercorak sosialistik pada masa Orde Lama, bercorak kapitalistik pada masa Orde Baru dan bercorak neoliberal pada masa reformasi ini. Dalam sistem sekular, syariah tidak pernah secara sengaja selalu digunakan. Agama Islam, sebagaimana agama dalam pengertian Barat, hanya ditempatkan dalam urusan individu dengan tuhannya saja, misalnya pada saat shalat, puasa, zakat, haji, kelahiran, pernikahan dan kematian. Dalam urusan sosial kemasyarakatan, syariah Islam ditinggalkan. Karena itu, di tengah-tengah sistem sekularistik ini, lahirlah berbagai bentuk tatanan yang jauh dari nilai-nilai Islam. Sebutlah tatanan ekonomi yang kapitalistik, perilaku politik yang oportunistik dan machiavellistik, budaya hedonistik yang amoralistik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik, sikap beragama yang sinkretistik serta sistem pendidikan yang materialistik.

Akibatnya, bukan kebaikan yang diperoleh oleh rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim itu, melainkan berbagai problem berkepanjangan yang datang secara bertubi-tubi. Lihatlah, meski Indonesia adalah negeri yang amat kaya dan sudah lebih dari 70 tahun merdeka, bila kita menggunakan garis kemiskinan yang dibuat oleh World Bank 2 USD/orang/hari, ada lebih dari 100 juta orang terpaksa hidup dalam kemiskinan. Puluhan juta angkatan kerja menganggur. Jutaan anak putus sekolah. Jutaan lagi mengalami malnutrisi. Hidup semakin tidak mudah dijalani, sekalipun untuk sekadar mencari sesuap nasi. Beban kehidupan bertambah berat seiring dengan kenaikan harga-harga yang terus menerus terjadi. Ajaib! Ini negeri agraris dengan panjang pantai paling panjang di seluruh dunia. Namun, beras masih impor, bawang merah impor, bahkan garam juga impor. Bagi mereka yang lemah iman, berbagai kesulitan yang dihadapi itu dengan mudah mendorong mereka untuk melakukan tindak kejahatan. Berbagai bentuk kriminalitas mulai dari pencopetan, perampokan maupun pencurian dengan pemberatan serta pembunuhan dan tindak asusila, budaya permisif, pornografi dengan dalih kebutuhan ekonomi terasa semakin meningkat tajam. Fenomena LGBT juga marak dimana-mana. Tak aneh jika oleh AFP Indonesia pernah dinobatkan sebagai negara paling liberal setelah Rusia. Sejak krisis melanda negeri ini 1998, kriminalitas dilaporkan meningkat 1000%, angka perceraian meningkat 400%, penghuni rumah sakit jiwa meningkat 300%. Korupsi juga meningkat. Wajar bila lantas orang bertanya, sudah 75 tahun merdeka, hidup kok makin susah.

Kedua: Neoimperialisme. Indonesia memang telah merdeka. Namun, penjajahan ternyata tidaklah berakhir begitu saja. Nafsu negara adikuasa untuk tetap melanggengkan dominasi mereka atas Dunia Islam, termasuk terhadap Indonesia, tetap bergelora. Neoimperialisme dilakukan untuk mengontrol politik pemerintahan dan menghisap sumberdaya ekonomi negara lain. Melalui instrumen utang dan kebijakan global, lembaga-lembaga dunia seperti IMF, World Bank dan WTO dibuat tidak untuk sungguh-sungguh membantu negara berkembang, tetapi sebagai cara untuk melegitimasi langkah-langkah imperialistik mereka. Akibatnya, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak lagi merdeka secara politik. Penentuan pejabat, misalnya, khususnya di bidang ekonomi, harus memperturutkan apa mau mereka. Wajar bila kemudian para pejabat itu bekerja tidak untuk rakyat, tetapi untuk kepentingan “tuan-tuan’ mereka. Demi memenuhi kemauan “tuan-tuan” itu, tidak segan mereka merancang banyak aturan yang merugikan rakyat. Lihatlah UU Kelistrikan yang pernah dianulir oleh Mahakamah Konstitusi, UU Migas dan UU Penamanan Modal yang penuh dengan kontroversi, juga UU SDA. Mereka juga membuat kebijakan yang merugikan negara. Lihatlah penyerahan blok kaya minyak Cepu kepada Exxon Mobil, pembiaran terhadap Exxon yang terus mengangkangi 80 triliun kaki kubik gas di Natuna meski sudah 25 tahun tidak diproduksi dan kontrak sudah berakhir Januari 2007 lalu; juga bagaimana sikap Pemerintah terhadap Freeport serta terhadap investasi dari Cina dalam megaproyek Kereta Cepat, listrik 35.000 MW dan lainnya. Tak pelak lagi, rakyatlah yang akhirnya menjadi korban, seperti yang kita saksikan sekarang.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here