Penyakit Demokrasi: Menyuburkan Dan Memaafkan Koruptor


Fajar Kurniawan (Analis senior PKAD)

Sebagaimana berita yang beredar luas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penanganan kasus dugaan korupsi terkait penerbitan surat keterangan lunas terhadap obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus ini diteken pada 31 Maret 2021 dan merupakan kali pertama yang dilakukan oleh KPK.

Diperkirakan, dampak SP3 tersebut membuat korupsi di negeri ini diprediksi akan makin marak, apalagi menjelang Pemilu 2024. Dari berbagai kasus korupsi yang terkuak, terlihat pihak yang terlibat korupsi makin luas dan beragam, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, kepolisian, politisi parpol dan aparatur di semua jenjang. 

Ini semua bagian dari konsekuensi demokrasi. Kasus Sjamsul Nursalim dan istrinya sebagai fenomena ujung gunung es. Akarnya adalah demokrasi itu sendiri. Dalam demokrasi perlu dana besar untuk membiayai proses politik dan kepentingan kampanye. Sumbernya bisa dari dana sendiri atau modal dari pemilik modal. Dengan proses politik itu kekuasaan di dapat. Lalu kekuasaan itu dipakai untuk mengembalikan modal dan memberikan keuntungan kepada pemodal, juga untuk memupuk modal untuk mempertahankan kekuasaan pada proses politik berikutnya. 

Jadilah siklus money making power, power making money terus bergulir. Di situlah terjadi persekongkolan politisi-penguasa dengan pemodal, dan juga terjadi korupsi dalam berbagai bentuk dan modusnya. Maka sistem demokrasi padat modal itulah yang jadi biangnya korupsi.

Mendekati Pemilu 2024, skala korupsi diperkirakan makin meningkat karena parpol butuh biaya kampanye. Terlebih lagi, pembiayaan politik di era reformasi semakin tinggi akibat fenomena amerikanisasi metode kampanye. Politisi menggunakan iklan media massa secara massif dan kegiatan politik ditangani profesional. Di tengah kebutuhan biaya politik yang tinggi, jauh lebih mudah mendapatkan rente dengan memperdagangkan otoritas ketimbang mendapatkan pembiayaan dari sumber partai, apalagi umumnya parpol tidak memiliki sumber pendanaan yang jelas. Maka keterlibatan parpol dalam korupsi akan sulit dicegah. Para kader parpol yang menjadi pejabat negara dipaksa mencari sumber dana. Modusnya beragam. Dari kasus-kasus yang terungkap oleh KPK, setidaknya ada 18 modus korupsi yang sering dipakai.

Korupsi politik tidak terjadi hanya pada APBN. Dana politik yang jauh lebih besar bisa diperoleh dengan memperdagangkan kebijakan. Bahkan anggaran dan kebijakan sengaja didesain agar memunculkan peluang korupsi. Korupsi APBN, seperti mark-up, fee proyek, pengambilan dana proyek, hanya modus konvensional. Justru korupsi politik melalui kebijakan yang dibuat otoritas pemerintah, baik di kabinet maupun parlemen, jauh lebih besar tapi sulit terdeteksi.

Pemberantasan korupsi makin payah karena penegakan hukum yang terkesan tebang pilih. Sudah begitu, pembuktian kasus korupsi hanya bertumpu pada penggunaan bukti materiil dan dibebankan kepada penyidik polisi, KPK dan jaksa. Apa yang dikenal asas pembuktian terbalik yang terbukti efektif justru dijauhi. Padahal para koruptor sangat ahli menyamarkan transaksi korupsi sehingga sulit terdeteksi. PPATK telah menemukan 35 modus menyamarkan transaksi tindak pidana korupsi dan pencucian uang oleh anggota DPR.

Jika pun akhirnya koruptor diadili, vonis mereka pun sangat rendah, tidak memberi efek jera sama sekali. Harta yang mereka korupsi pun masih aman karena tidak ada proses “pemiskinan” terhadap koruptor.

Dari semua itu jelaslah, masalah korupsi bukan sekedar masalah person. Korupsi adalah masalah sistem dan ideologi. Sistem demokrasi menjadi biang korupsi dan ideologi sekuler kapitalisme menjadi habitat hidup korupsi. Negeri ini bersih dari korupsi akan terus sebatas mimpi, selama ideologi sekuler kapitalisme dan demokrasi tidak diganti.

Korupsi saat ini bukan hanya karena rakus harta, tapi juga karena motiv kekuasaan. Politisi dan para wakil rakyat yang turut mempengaruhi kebijakan dan pengisian jabatan menjadi salah satu pintu korupsi. Wakil rakyat yang turut memiliki otoritas penganggaran, penentuan kebijakan, penentuan proyek, dan pengisian jabatan memunculkan mafia anggaran, makelar proyek, calo jabatan, dsb. Kekuasaan legislasi membuat undang-undang di tengah desakan biaya politik tinggi, akhirnya UU dan aturan diperdagangkan demi kepentingan kapitalis bahkan asing, dengan imbalan uang. Semua itu ditutup rapat oleh Syariah Islam.


 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post