Reshuffle Untuk Apa?


Taufik S. Permana (Direktur Geopolitical Institute)

Hari - hari ini muncul isu perombakan atau reshuffle kabinet setelah usulan Presiden Jokowi untuk menggabungkan Kemenristek dan Kemendikbud serta pembentukan Kementerian Investasi disetujui DPR. Berbagai spekulasi pun berkembang soal isu dua pos kementerian tersebut.

Perombakan kabinet (reshuffle) disambut oleh sebagian pihak. Mereka percaya, perombakan kabinet sudah tepat dan akan berdampak positif. Namun, perombakan kabinet itu menunjukkan ada yang kurang dalam manajemen pemerintahan Jokowi-Amin. Boleh jadi yang paling mendasar adalah pemilihan orang yang tak tepat; sekadar memenuhi tuntutan partai koalisi dan pihak-pihak yang telah berjasa dalam pemenangan Jokowi-JK dalam Pilpres lalu. 

Ini merupakan karakter bawaan dari sistem politik demokrasi. Karena itu, dalam perombakan kabinet pun, kompromi dengan sejumlah pihak pendukung Jokowi-Amin tak bisa dihindari. Itu artinya, masalahnya tetap masih sama.

Perombakan kabinet dikatakan untuk memperkuat kinerja. Harapannya, koordinasi akan membaik sehingga kinerja berbagai kementerian akan meningkat. Namun, hal itu diragukan. Pasalnya, nuansa kuat kinerja pemerintah berpaham ekonomi neoliberal. Karena itu sebagian masyarakat melihat perombakan kabinet yang dilakukan Presiden tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. 

Selain itu, peningkatan kinerja tidak cukup hanya dengan perombakan menteri. Pasalnya, menurut penilaian berbagai pihak, menteri-menteri teknis yang berhubungan langsung dengan program juga bermasalah. Karena itu dipercaya akan ada perombakan kabinet lagi, khususnya pada pos menteri-menteri teknis.

Perombakan kabinet yang dilakukan lebih difokuskan untuk mengatasi kondisi perekonomian yang lambat. Saat ini nilai kurs rupiah masih melemah Rp 14 ribuan perdolar. Daya beli masyarakat masih rendah. Harga-harga kebutuhan pokok berpotensi melambung. Jika kelesuan ekonomi terus berlanjut, ancaman PHK massal bisa menjadi kenyataan. 

Di sisi lain, nilai rupiah lemah karena Pemerintah mengadopsi sistem fiat money (uang kertas). Kekayaan alam dan tambang dikuasai oleh swasta bahkan asing. Pajak dijadikan tumpukan pemasukan negara. Pemerintah pun melakukan liberalisasi di berbagai sektor di antaranya di bidang pelayanan publik, pendidikan, energi, listrik dan BBM. Konsekuensinya, berbagai subsidi untuk rakyat akan dihapus.

Akibat kebijakan neoliberal, peran Pemerintah untuk menggiatkan perekonomian juga sulit dilakukan. Di antaranya karena penyerapan anggaran yang masih rendah. Proyek Pemerintah yang lebih bersifat padat modal—bukan padat karya—seperti proyek infrastruktur tidak akan berpengaruh besar terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Efek proyek-proyek itu juga butuh waktu lama. Itu pun menyimpan ancaman karena sebagian besarnya didanai dari utang luar negeri.

Jelas, peran Pemerintah memang sulit diharapkan secara langsung. Pasalnya, dalam sistem neoliberal, peran Pemerintah sengaja makin dipinggirkan khususnya di bidang ekonomi, terutama di sektor-sektor vital yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Alhasil, semua keruwetan ini berakar pada kebijakan dan sistem ekonomi neoliberal. Karena itu perombakan kabinet saja tidak akan cukup mengatasi persoalan jika Pemerintah tidak segera mencampakkan kebijakan dan sistem ekonomi neoliberal yang menjadi biangnya.


 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post