Syariah Islam: Solusi Tuntas Mengatasi Kemiskinan - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Sunday, April 4, 2021

Syariah Islam: Solusi Tuntas Mengatasi Kemiskinan


Muhammad Amin,dr,MKed.Klin. SpMK (Direktur Poverty Care) 

Kemiskinan adalah menjadi salah satu problem serius di Indonesia. Dikabarkan baru-baru ini Bank Dunia memperkirakan ada 32 juta orang miskin di kawasan Asia Timur-Pasifik yang gagal keluar dari jurang kemiskinan pada tahun lalu. Sebab, mereka tertekan krisis ekonomi yang muncul sebagai dampak pandemi virus corona atau covid-19.
Bank Dunia merangkum proyeksi terbarunya dalam laporan terbaru edisi April 2021. Laporan itu dipublikasikan pada hari Jumat (26/3)

Kemiskinan manunggal dalam penerapan sistem kaptalisme. Dalam pandangan Islam, sangat mendesak untuk menghilangkan segera faktor-faktor yang membuat membengkaknya ekonomi balon dan tidak bergeraknya sektor riil, yakni praktik judi dan ekonomi ribawi. Dalam konteks ekonomi, pelarangan bunga bank (riba) dan judi (dalam bursa saham; yang disebut oleh Maurice Alaise sebagai a big casino) dipastikan akan meningkatkan velocity of money, yang pada gilirannya akan melancarkan distribusi kekayaan. Di samping itu, Islam juga memandang problem ekonomi sesungguhnya memang bukan kelangkaan barang (scarcity), melainkan buruknya distribusi. Fakta menunjukkan, kemiskinan terjadi bukan karena tidak ada uang, tetapi karena uang yang ada tidak sampai kepada orang-orang miskin. Kemiskinan juga bukan karena kelangkaan SDA, tetapi karena distribusinya yang tidak merata. Sistem ekonomi kapitalis telah membuat 80% kekayaan alam, misalnya, dikuasai oleh 20% orang, sedangkan 20% sisanya harus diperebutkan oleh 80% rakyat.

Salah satu mekanisime untuk menjamin distribusi secara merata adalah mengatur masalah kepemilikan. Dalam Islam, barang-barang yang menjadi kebutuhan umum seperti BBM, listrik, air, dan lainnya sesungguhnya adalah milik rakyat yang harus dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat. Penetapan harga barang tersebut, karena semua itu milik rakyat, mestinya didasarkan pada biaya produksi, bukan didasarkan pada harga pasar. Kebijakan seperti ini dipercaya akan menjauhkan monopoli oleh swasta dan gejolak harga yang disebabkan oleh perubahan harga pasar, seperti yang sekarang terjadi pada minyak bumi, yang pada akhirnya membuat harga barang-barang publik akan sangat murah dan senantiasa stabil.

Karena itu, sudah saatnya Pemerintah menghentikan privatisasi barang-barang milik umum itu dan mencabut semua undang-undang yang melegalkan penjarahan SDA oleh pihak asing.

Dalam konteks kebutuhan rakyat akan layanan pendidikan dan kesehatan, Islam telah mewajibkan Pemerintah menjamin kebutuhan tersebut. Karena itu, melakukan perubahan paradigma dalam penyusunan APBN untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat agar kebutuhan layanan publik bisa diwujudkan menjadi mutlak karenanya.

Lebih dari itu, sudah saatnya negeri ini diatur oleh syariah Islam. Hanya dengan syariah Islam—yang notabene berasal dari Zat Yang Maha Pengatur, Allah SWT—yang diterapkan oleh negara melalui tegaknya Daulah Khilafah Islamiyah, khususnya dalam konteks pengaturan sistem ekonomi, problem kemiskinan rakyat akan dapat diatasi secara tuntas.

Di samping solusi, penerapan syariah Islam oleh negara juga merupakan wujud ketakwaan umat kepada Allah SWT. Ketakwaan umat inilah yang akan menghasilkan keberkahan hidup, sebagaimana yang telah Allah janjikan.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu sehingga Kami menyiksa mereka disebabkan perbuatan mereka. (QS al-A‘raf [7]: 96).


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here