Antara Belanja Hari Raya dan Waspada Corona



Oleh : Cucu Setiawati

(Aktivis Majelis Taklim Ar-Rahmah)

 

Berburu baju baru telah menjadi adat wajib bagi sebagian  besar penduduk negeri ini setiap menjelang hari raya idul fitri. Bahkan kebiasaan ini juga sangat didukung oleh Menteri  Keuangan Sri Mulyani.

 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, punya cara jitu mendongkrak perekonomian yang lagi lesu karena pandemi. Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu minta rakyat tetap beli baju saat Lebaran nanti, meski mudiknya tetap dilarang (wartaekonomi.co.id, 24/4/2021).

 

Tujuannya, agar masyarakat tetap suka cita menyambut lebaran. Dengan demikian kegiatan ekonomi juga tetap berjalan, meski mudik dilarang.

 

Tak lama setelah pernyataan tersebut, muncul berita membludaknya pengunjung pusat perbelanjaan di Jakarta. Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat kembali disesaki pengunjung padahal masih dalam masa pandemi Covid-19. Rata-rata para pengunjung datang untuk berburu baju baru jelang Lebaran Idul Fitri 2021 (Liputan6.com, 2/5/2021).

 

Miris memang di saat pandemi belum benar-benar dinyatakan usai, warga seperti acuh dan merasa aman hanya dengan perlindungan masker saja. Padahal protokol kesehatan belum diterapkan secara maksimal. Larangan kerumunan dan aturan jaga jarak sudah mulai diabaikan.

 

Sungguh ironi, bahkan paradoks. Kebijakan pemerintah tidak tegas dan membingungkan masyarakat sejak awal pandemi. Diantaranya, masjid dan sekolah masih dilarang berfungsi, namun pusat perbelanjaan tetap terbuka hingga kini. Apalagi alasannya demi mendorong konsumsi untuk perbaikan ekonomi. Wajar jika masyarakat dari awal menilai bahwa pemerintah sungguh tidak serius menangani masalah pandemi ini.

 

Fakta membludaknya pusat-pusat perbelanjaan menjelang hari raya, menunjukkan kepada kita, bahwa potensi penyebaran virus penyebab Covid-19 tidak bisa diputus hanya melalui kesadaran individu masyarakat. Masyarakat bukanlah hanya kumpulan dari individu-individu saja, namun juga ada aturan yang dijalankan didalamnya. Aturan itulah yang akan menjamin ketegasan yang berlaku di tengah masyarakat, karena aturan dibuat untuk mewujudkan keteraturan. Maka jelas di sinilah dibutuhkan sentralisasi kebijakan yang selaras dan konsisten. Karena penguasa adalah pihak yang menjadi penanggung jawab terlaksananya seluruh urusan masyarakat.

 

Jika memang kerumunan dilarang, maka aturan pembatasan mobilitas umum -termasuk pemberlakukan protokol kesehatan- harus tegas dilakukan di berbagai tempat/fasilitas umum. Jika masjid dan sekolah dibatasi, semestinya aturan serupa juga diberlakukan di pusat-pusat perbelanjaan. Jangan karena dalih ekonomi sehingga masjid dan sekolah yang memang bukan lembaga ekonomi seperti dianaktirikan. Sementara pusat-pusat perbelanjaan dianakemaskan.

 

Meski Islam mensyariatkan lockdown sebagai solusi strategis penanggulangan pandemi, namun Islam tidak melarang dalam mengekspresikan kegembiraan menyambut hari raya dengan berbelanja. Dengan ini diperlukan aturan berlapis agar apa pun kondisinya, upaya pencegahan penularan Covid-19 juga tetap bisa dilakukan. Misalnya dengan memfasilitasi belanja secara online atau delivery order.

 

Karena, menghindari dan menjaga diri dari hal yang membahayakan jiwa itu wajib. Dari Abu Said Sa’ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ”Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain.” (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah).

    

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post