Hukum Fiqih Seputar Kontrak


 Budiharjo, S.H.I 


Al-‘Aqd (akad/kontrak) berasal dari kata ‘aqada–ya’qidu–‘aqd[an]; jamaknya adalah al-‘uqûd.  Secara bahasa al-’aqd bermakna ar-rabth (ikatan), asy-syadd (pengokohan), at-taqwiyah (penguatan).  Jika dikatakan, ‘aqada al-habla (mengikat tali), maksudnya adalah mengikat tali satu dengan yang lain, mengencangkan dan menguatkan ikatannya. Al-‘aqdu juga bisa bermakna al-‘ahdu (janji) atau al-mîtsâq (perjanjian). Adapun al-’uqdah (jamaknya al-‘uqad) adalah obyek ikatan atau sebutan untuk sesuatu yang diikat.  Di dalam al-Quran kata ’aqada disebutkan sebanyak tujuh kali dalam tujuh ayat: kata ’aqada bermakna sumpah (QS 4: 33; 5: 89); al-’uqûd bermakna al-’ahdu atau janji (QS 5: 1; 20: 27); ‘uqdah bermakna ikatan (QS 2: 235, 237) dan al-‘uqad bermakna simpul atau buhul (QS 113: 4).


Menurut al-Jashash sumpah disebut ’aqd jika berupa sumpah untuk perkara yang akan datang.


Pada awalnya kata ’aqada digunakan untuk benda padat seperti tali dan bangunan, namun kemudian dengan majaz isti‘ârah kata ini juga diterapkan untuk selainnya seperti: ’aqd al-bay’ (akad jual-beli), ‘aqd al-’ahd (akad perjanjian), ‘aqd an-nikâh (akad nikah), dsb.  Dalam konteks ini, ’aqada dimaknai sebagai ilzâm (pengharusan) dan iltizâm (komitmen atau irtibâth/pertautan). 


Abu Bakar menyatakan, al-’aqd adalah apa yang diakadkan (diwajibkan) oleh orang yang berakad atas suatu perkara yang harus ia lakukan, atau ia akadkan terhadap orang lain untuk melakukannya, dalam bentuk mengharuskan atau mewajibkan perkara itu kepadanya. 


Al-’aqd, meski asalnya secara bahasa bermakna asy-syadd (pengencangan), ia  kemudian mengalami transformasi makna, seperti sumpah dan akad; akad jual beli dan sebagainya.  Yang dimaksud tidak lain adalah kewajiban memenuhi apa yang disebutkan dan ditawarkan.  Ini tidak lain diimplementasikan pada sesuatu yang ditunggu pemenuhannya ke depan.  Jual-beli, nikah, ijârah dan seluruh akad dengan kompensasi disebut sebagai akad karena masing-masing pihak telah mewajibkan diri untuk memenuhinya.


Makna tersebut kemudian dalam penggunaannya lebih menonjol dan menjadi ’urf (tradisi).  Karena itu, secara ‘urf, al-’aqd adalah iltizâm al-jânibayn li syay’in wa muqâbiluhu (komitmen dua pihak untuk suatu perkara berikut kompensasinya).


Menurut Ibn Manzhur, “Jika Anda berkata. ’âqadtuhu, atau ’aqadtu ’alayhi, maka takwilnya adalah: Anda mengikat (mengharuskan) dia atas hal itu dengan istîtsâq (meminta janji/komitmen) dan membuat kontrak (kesepakatan) dan perjanjian.”


Dengan demikian, al-’aqd  adalah transaksi dan kesepakatan, atau komitmen dengan konotasi al-istîtsâq. Itu tentu tidak akan terjadi, kecuali di antara dua pihak yang saling berakad. Adapun al-‘ahd (janji) bisa berlangsung dari satu pihak saja.  Karenanya, al-‘ahd lebih umum daripada al-‘aqd, karena tidak semua al-‘ahd (janji) merupakan al-‘aqd (akad). Sebaliknya, semua al-‘aqd (akad) merupakan al-‘ahd (janji). 


Al-‘aqd adalah salah satu jenis tasharruf (perilaku) yang bersifat qawliyah yang kehendaknya berasal dari kedua belah pihak. Adapun tasharruf yang kehendaknya berasal dari satu pihak saja bukan merupakan al-‘aqd. Karena itu, setiap al-‘aqd merupakan tasharruf, namun tidak semua tasharruf merupakan al-‘aqd.


Syariah menjelaskan al-‘aqd dalam kedua maknanya sebagai al-‘aqd dan al-‘ahd. Di dalam penjelasan syariah tentang akad jual-beli, ijârah, nikah dan akad-akad lainnya, terlihat jelas bahwa keterikatan, komitmen dan janji itu diwujudkan dengan ijab dan qabul di antara kedua pihak yang berakad.  Az-Zarkasyi, setelah menjelaskan makna al-‘aqd secara bahasa, berkata, “Lalu al-‘aqd ditransformasikan secara syar‘i menjadi irtibâth al-îjab bi al-qabûl (keterikatan atau pertautan ijab dengan qabul), seperti akad jual-beli, nikah dan sebagainya.”


Dalam buku Qawâ’id al-Fiqh dinyatakan, “Al-‘Aqd (menurut) fukaha adalah keterikatan bagian-bagian tasharruf secara syar‘i dengan ijab dan qabul; atau al-‘aqd merupakan keterikatan (komitmen) dua pihak yang berakad dan kesengajaan keduanya atas suatu perkara. Dengan demikian, al-‘aqd merupakan ungkapan mengenai keterikatan ijab dan qabul (’ibârah ’an irtibâth al-îjâb wa al-qabûl).


Hanya saja, agar bisa dinilai sebagai akad secara syar‘i, akad harus berlangsung dalam dan untuk konteks yang sesuai dengan syariah.  Akad juga membawa konsekuensi atau implikasi hukum sesuai dengan konteksnya.  Karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian akad secara syar‘i adalah keterkaitan antara ijab dan qabul dalam bentuk yang disyariahkan, yang melahirkan implikasi akad sesuai dengan konteksnya (irtibâth al-îjâb bi qabûl ’alâ wajh[in] masyrû‘[in] yuzhhiru atsarahu fî mahallihi).


Definisi ini menegaskan, bahwa adanya ijab dan qabul saja belum cukup. Karena ijab dan qabul tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bentuk yang  disyariatkan. Jika semuanya ini terpenuhi, maka akad tersebut membawa implikasi. Inilah yang dimaksud yuzhhiru atsarahu fî mahallihi. Akad nikah, misalnya, mempunyai implikasi dihalalkannya farji wanita untuk pria yang menikahinya, dan begitu sebaliknya.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post