Kapitalismelah Biang Krisis Pangan


 Muhammad Amin,dr,MKed.Klin. SpMK (Direktur Poverty Care)


Indonesia dihadapkan pada solusi terbatas dalam menghadapi kenaikan harga pangan dunia yang terus berlanjut. Indeks Harga Pangan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO Food Price Index/FFPI) pada April bertengger di 120,9 poin atau naik 1,7 persen dibandingkan dengan indeks pada Maret 2021. Indeks ini juga 30,8 persen lebih tinggi dibandingkan dengan April 2020. Kenaikan pada April juga menjadi indikasi tren harga pangan yang terus merangkak dalam 11 bulan terakhir, sekaligus memecahkan rekor  indeks tertinggi sejak Mei 2014. FAO melaporkan kenaikan pada April disumbang oleh naiknya sejumlah komoditas. Kontribusi kenaikan terbesar berasal dari gula, minyak nabati, daging, produk susu, dan serealia. Dari kelompok komoditas tersebut, sebagian diimpor Indonesia dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.(bisnis.com)


Peningkatan polulasi  penduduk dunia sesungguhnya tidak lebih besar dari peningkatan produksi pangan dunia.  Sejak akhir Perang Dunia II populasi  penduduk dunia telah bertambah dua kali lipat, sementara  produksi pangan dunia meningkat tiga kali lipat. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya dunia mampu memberi makan bagi semua penghuninya. Krisis harga pangan yang terjadi saat ini bukan disebabkan oleh kekurangan bahan pangan, melainkan karena distribusi yang rusak.  Rusaknya distribusi inilah yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya berbagai permasalahan ekonomi, termasuk krisis pangan yang melanda dunia saat ini.  Rusaknya distribusi ini adalah dampak logis dari diterapkannya sistem ekonomi kapitalis secara global.


Di dalam negeri dampak krisis pangan sudah terasa dengan naiknya berbagai harga kebutuhan pangan pokok seperti beras, gula, minyak goreng dan lain sebagainya. Ironisnya, berbagai kebijakan pertanian dan pangan yang ambil oleh Pemerintah semakin memperparah krisis pangan, terutama setelah Indonesia masuk pasar bebas. Pemerintah melakukan langkah privatisasi, liberalisasi, deregulasi terhadap produk pertanian dan pangan yang berakibat pada dikuasainya sektor pertanian dan pangan nasional oleh swasta dan asing.


Dengan sistem kebijakan dan praktek ini, Indonesia kini bergantung pada pasar internasional. Ketika terjadi gejolak di pasar internasional, kita langsung terkena dampaknya. Kasus kedelai 2008 ini sebenarnya bukanlah yang pertama. Ada kasus-kasus sebelumnya seperti beras pada tahun 1998, susu pada tahun 2007 dan minyak goreng pada tahun 2007. Hal yang sama kini terjadi pada beberapa komoditas pangan vital seperti beras, kedelai, jagung, gula, singkong, gandum dan minyak goreng  yang masih bergantung pada pasar internasional.


Krisis pangan yang terjadi semakin diperparah oleh para spekulan yang selama ini bermain di pasar uang, valas dan modal ternyata berspekulasi juga di pasar komoditi melalui bursa berjangka komoditas. Dampaknya terlihat dengan terus meningkatnya harga-harga komoditi pokok. Padahal produksi dunia terus meningkat tajam yang seharusnya dapat menurunkan harga komoditi tersebut.


Akibatnya, rakyat semakin sengsara.  Apalagi setelah mereka mengalami “musibah” akibat kenaikan harga BBM, kenaikan TDL, biaya kesehatan dan pendidikan yang mahal. Ironisnya ini semua terjadi juga sebagai akibat dari dampak kebijakan Pemerintah yang meliberalisasi perdagangan dan industri di sektor sumberdaya alam, energi, kesehatan dan pendidikan serta pertanian.


Krisis energi dan krisis pangan pada awal tahun 2008 ini menunjukkan bahwa tesis tentang pasar bebas akan memberikan kesejahteraan ternyata tidak berlaku untuk sebagian besar masyarakat dunia.  Kesejahteraan hanya dinikmati negara maju dan perusahaan raksasa. Bahkan sejak perdagangan bebas ini dipromosikan WTO, angka kelaparan di dunia semakin meningkat dari 800 juta jiwa (1996) menjadi 853 juta jiwa (2007).


Untuk mengatasinya, jelas diperlukan suatu sistem alternatif yang mampu mengatasi krisis pangan sebagai akibat logis dari rusaknya sistem kapitalis.  Sistem anternatif tersebut haruslah mampu mengatasi rusaknya distribusi yang terjadi di sektor pertanian mulai dari distribusi sarana produksi pertanian (saprotan) hingga distribusi hasil pertanian.  Sistem alternatif itu juga harus mampu mencegah terjadinya kegiatan spekulatif yang dapat memicu gejolak pasar. Sistem alternatif itu adalah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam diyakini mampu mengatasi masalah krisis pangan. Sistem ekonomi Islam dengan politik pertaniannya sejak dari awal mampu mencegah terjadinya kerusakan  distribusi di sektor produksi pertanian, sektor pengolahan hasil pertanian serta sektor perdagangan hasil pertanian.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post