Konsep Produksi Pertanian Dalam Islam


 Muhammad Amin,dr,MKed.Klin. SpMK (Direktur Poverty Care)


Kebijakan di sektor produksi primer ditujukan untuk menjamin ketersedian pangan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi ditempuh dengan  menggunakan sarana produksi pertanian yang lebih baik seperti bibit unggul, pupuk dan obat-obatan serta menyebarluaskan teknik-teknik modern yang lebih efisien di kalangan petani.   Untuk menjamin hal itu, negara harus menyediakan modal secara gratis bagi yang tidak mampu agar mereka dapat mengolah lahan yang dimilikinya. Dengan cara ini petani-petani yang tidak mampu tidak akan terbebani untuk mengembalikan utang.  Dengan demikian, produksi pertanian mereka benar-benar dapat digunakan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan pokok mereka.


Adapun ekstensifikasi dilakukan untuk mendukung perluasan lahan pertanian.  Negara akan mendorong masyarakat untuk menghidupkan tanah mati dengan jalan mengolahnya. Rasulullah saw. bersabda:


مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ


Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya  (HR al-Bukhari).


Negara juga akan memberikan tanah secara cuma-cuma (iqtha’) kepada orang yang mampu dan mau bertani namun tidak memiliki lahan pertanian atau memiliki lahan pertanian yang sempit. Hal itu ditunjukkan oleh kasus Bilal al-Muzni yang telah diberi tanah secara cuma-cuma oleh Rasulullah saw. Yang seperti ini banyak contohnya. Bahkan negara akan memaksa siapa saja yang memiliki lahan pertanian untuk mengolahnya. Jika mereka tidak mengelolanya selama lebih dari tiga tahun, maka tanah tersebut akan diambil dan diberikan kepada siapa saja yang mau mengolahnya. Sistem pencabutan hak kepemilikan dan jangka waktunya ini diambil dari hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah ini. Umar bin al-Khaththab ra. pernah mengatakan, “Orang yang memagari tanah tidak berhak (atas tanah yang telah dipagarnya) setelah (membiarkannya) selama tiga tahun.”


Bahkan seorang pemilik tanah tidak boleh menyewakan tanah pertanian. Ia tidak boleh menyewakan tanah  dengan sewa yang berupa makanan ataupun yang lain, yang dihasilkan dari pertanian tersebut, atau apa saja yang dihasilkan dari sana.


أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ اْلأَرْضِ


Rasulullah saw. melarang penyewaan tanah (lahan) (HR Muslim, an-Nasa’i dan Ahmad).


Rafi’ bin Khadij menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:


مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلاَ يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ وَلاَ بِرُبُعٍ وَلاَ بِطَعَامٍ مُسَمًّى


Siapa saja  yang memiliki tanah, hendaklah ia menanaminya atau menyerahkannya kepada saudaranya untuk ditanami tanpa kompensasi dan jangan menyewakannya dengan sepertiga, atau seperempat dan jangan dengan makanan yang disepakati (jenis dan jumlahnya) (HR Abu Dawud, an-Nasa’i dan Ibn Majah).


Larangan penyewaan lahan pertanian secara ekonomi dapat dipahami sebagai upaya agar lahan pertanian dapat berfungsi secara optimal. Artinya, seseorang yang mampu mengolah lahan harus memiliki lahan, sementara siapapun yang tidak mampu dan tidak mau mengolah lahan tidak dibenarkan untuk menguasai lahan pertanian.


Untuk menjamin ketersediaan pangan, negara menerapkan kebijakan yang tegas untuk mencegah upaya konversi lahan pertanian menjadi lahan-lahan non-pertanian seperti perumahan dan industri.  Lahan pertanian dipertahankan untuk lahan pertanian.  Adapun daerah kurang subur dapat diperuntukkan untuk lahan perumahan dan perindustrian. Namun demikian, tidak boleh juga mengkonversi hutan-hutan milik umum menjadi lahan pertanian dengan alasan untuk produksi pertanian. Sebab, kepemilikan umum tetap harus dipertahankan sebagai kepemilikan umum yang bersifat tetap dalam pengelolaan negara. Mempertahankan kepemilikan umum—semisal hutan, tambang dan lain-lain—tetap dalam pengelolaan negara juga akan mencegah terjadinya perusakan lingkungan hidup sebagai dampak  pengelolaan SDA yang tidak bertanggung jawab.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post