Politik Lahan Pertanian Dalam Konsep Islam (2)

Aminudin Syuhadak (Direktur LANSKAP) 


Setiap jenis penggunaan lahan sudah tentu membutukan persyaratan-persyaratan kondisi lahan tertentu. Untuk pertanian pangan, misalnya, dibutuhkan lahan yang subur, iklim yang sesuai, tersedia sumber air, lereng yang relatif datar, dan sebagainya. Persyaratan tersebut tentu berbeda dengan jenis penggunaan untuk industri atau perumahan. Untuk bangunan pabrik atau rumah, tidak membutuhkan lahan yang subur, bahkan lahan yang berbatu atau berpasir bisa digunakan. Masalah semacam ini seringkali diabaikan atau setidaknya diremehkan. Seolah ada anggapan bahwa pertanian bisa dikembangkan di sembarang tempat. Sehingga bila ada sebidang lahan pertanian yang dialihfungsikan untuk non-pertanian, dianggap dengan mudah dapat dicarikan lahan penggantinya. Tentu anggapan ini salah dan bisa berakibat fatal.


Perlu diketahui bahwa persyaratan-persyaratan kondisi tanah yang diperlukan untuk pengembangan pertanian, khususnya tanaman pangan, jauh lebih “rigid” dari pada untuk non-pertanian. Artinya, untuk keperluan pertanian tanaman pangan, alternatif lahan yang tersedia lebih sedikit dibandingkan untuk non-pertanian. Kalau ada lahan yang cocok untuk pertanian, hampir dipastikan cocok pula untuk perumahan dan yang lainnya. Tapi belum tentu sebaliknya. Masalah lain adalah, konversi lahan pertanian untuk keperluan non pertanian, dapat dikatakan bersifat irreversible (tidak dapat balik). Artinya, jika ada lahan yang awalnya digunakan untuk pertananian, lalu dialihfungsikan untuk komplek industri atau perumahan, maka lahan tersebut tidak dapat dialihfungsikan kembali untuk pertanian seperti pada awalnya. Kalaulah hal itu bisa dilakukan, maka diperlukan perlakukan dan penanganan yang sulit dan memakan waktu.


Di sinilah perlunya upaya-upaya serius untuk menjaga lahan yang cocok untuk pengembangan pertanian agar tetap berfungsi sebahgai lahan pertanian. Jangan sampai lahan-lahan yang cocok (sesuai) untuk pertanian pangan terus digusur untuk penggunaan non-pertanian; sementara usaha pertaniannya justru dialihkan ke tempat lain yang tandus. Terkait hal ini, gagasan untuk menetapkan adanya lahan pertanian abadi atau lahan pertanian pangan berkelanjutan sangatlah tepat.


Dalam pandangan Islam, sah-sah saja bagi negara membuat kebijakan menetapkan lahan-lahan tertentu dengan jumlah luasan tertentu untuk dijadikan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan; baik lahan tersebut statusnya milik umum, milik negara, atau bahkan milik individu. Lahan tersebut, siapa pun pemiliknya, harus tetap difungsikan sebagai lahan pertanian dengan segala sarana penunjangnya. Dengan kata lain, lahan ini tidak boleh dialihfungsikan untuk keperluan non-pertanian.


Sebab, negara adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk menjamin kebutuhan pangan bagi seluruh rakyatnya. Karena itu, politik pertanian harus diarahkan untuk mencapai produksi bahan pangan yang dapat memenuhi kebutuhan rakyat. Hal ini hanya mungkin terwujud bila tersedia lahan pertanian dalam jumlah (luasan) yang memadai. Untuk menjamin tersedianya lahan dalam jumlah yang memadai inilah, negara bisa menetapkan adanya lahan pertanian pangan berkelanjutan.


Memang benar, jika produksi pangan tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri, bisa saja negara mengimpor bahan pangan dari luar negeri. Hanya saja, kebijakan ini bisa dilakukan jika kondisinya memang memaksa; misalnya karena musim paceklik, atau terjadi bencana alam yang menyebabkan kegagalan panen, dan sebagainya.


Adapun dalam kondisi normal, maka negara harus mampu mewujudkan kemandirian pangan. Negara tidak boleh membuka peluang sedikit pun terciptanya ketergantungan dengan pihak luar, apalagi ketergantungan terhadap bahan pangan yang merupakan kebutuhan pokok bagi rakyat. Sebab, jika hal ini terjadi, negara akan mudah dilemahkan oleh pihak asing. Selain itu, mengimpor produk pertanian dari luar, berarti mengeluarkan devisa; dan ini merupakan pemborosan devisa.


Padahal, negara sangat membutuhkan devisa itu untuk membangun sektor industri, yang merupakan strategi pokok pembangunan, yaitu menjadikan negara menjadi negara industri yang kuat dan maju.


Apabila ada individu rakyat yang memiliki lahan pertanian di wilayah yang ditetapkan negara sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, lalu dia ingin mengalihfungsikan untuk perumahan, misalnya, maka negara bisa mengambil alih lahan tersebut dengan memberikan penggantian yang memuaskan dan tidak merugikan. Jadi, dalam hal ini, negara betul-betul konsisten dalam mengawal kebijakan politik pertaniannya, dengan tanpa merugikan rakyat.


 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post