Politik Lahan Pertanian Dalam Konsep Islam (1)


 Aminudin Syuhadak (Direktur LANSKAP)


Alih fungsi lahan yang terjadi saat ini pada dasarnya terjadi akibat politik pembangunan yang tidak jelas arahnya dan tidak terintegrasi, sehingga kebijakan pembangunannya cenderung pragmatis. Sering kali pembangunan di satu sektor harus mengorbankan sektor lain. Prinsipnya, apa yang menguntungkan saat ini, itulah yang dilakukan, tanpa pertimbangan jangka panjang. Karena itu wajar jika lahan-lahan subur kelas-I, bahkan beririgasi, seperti di Karawang, Bekasi, dan Bali, misalnya, dengan cepat beralih fungsi menjadi komplek industri, perumahan, atau hotel. Sebab, dalam perhitungan jangka pendek, bisa jadi hal itu memang jauh menguntungkan secara ekonomis dari pada untuk usaha pertanian.



Inilah salah satu penyebab mengapa Indonesia yang sejak dulu dikenal sebagai negara agraris, namun kemajuan sektor pertaniannya masih jauh dari harapan. Sektor pertanian Indonesia masih tertinggal dengan nagara-negara lain. Alih-alih mampu mengekspor berbagai produk pertanian yang ada, yang terjadi malah sebaliknya, pasar dalam negeri Indonesia justru dibanjiri produk-produk pertanian dari luar. Mayoritas rakyat yang berprofesi sebagai petani pun tidak tampak tanda-tanda perbaikan nasibnya. Kondisinya bahkan sebaliknya, lahan usaha petani semakin sempit dan posisi mereka semakin terjepit.



Memang benar, setiap sektor pembangunan, sudah tentu membutuhkan lahan. Membangun pabrik, rumah, jalan, pasar, dan fasilitas-fasilitas lainnya, sudah pasti membutuhkan lahan. Di sinilah pentingnya kebijakan politik pembangunan yang terarah, terpadu, dan konsisten. Saat ini ilmu perencanaan pengembangan wilayah sudah mencapai kemajuan yang pesat. Seluruh wilayah yang ada, bisa dipetakan potensinya masing-masing. Juga bisa dibuat prediksi dalam jangka panjang, seiring dengan pertambahan penduduk, berapa kebutuhan lahan untuk perumahan, perindustrian, perkantoran, pertanian, konservasi, dan sebagainya. Dengan teknologi yang ada, tidak sulit untuk dibuat peta pengguaan lahan yang sesuai dengan potensi dan daya dukungnya, yang selanjutnya bisa dijadikan dasar dalam pembuatan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).



Dengan acuan RUTR inilah seharusnya alokasi pengguaan lahan dikendalikan dan dikontrol. Hanya saja, masalah yang sering terjadi adalah, mesikpun RUTR sudah ditetapkan, dengan pertimbangan-pertimbangan pragmatis, hal itu dilanggar. Di sinilah diperlukan adanya political will untuk mengawal kebijakan politik pembangunan yang sudah dirumuskan secara terarah dan terpadu. Jadi, adanya rumusan politik pembangunan yang terarah dan terpadu merupakan suatu keharusan. Selanjutnya rumusan tersebut diimplementasikan dengan political will yang kuat dan konsisten. Dengan cara inilah alokasi pengguaan lahan dapat dikendalikan dan dikontrol sesuai daya dukung lahan dan peruntukannya secara tepat.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post