Rukun Akad


 Budiharjo, S.H.I 


Rukun akad ada tiga: (1) al-’âqidân (dua pihak yang berakad); (2) Shighat al-‘aqd (redaksi akad), yakni ijab dan qabul; (3) Mahallu al-’aqd atau al-ma‘qûd ‘alayhi (obyek akad).


Tanpa ada kedua pihak, tidak akan terjadi akad. Salah satu atau keduanya bisa original untuk dirinya sendiri bisa juga wakil dari orang lain. Yang menjadi obyek akad adalah sesuatu yang di dalamnya ditetapkan implikasi akad dan hukumnya, seperti barang yang dijual-belikan dalam akad jual-beli, utang yang dijamin dalam akad kafâlah, dsb. Lalu îjâb adalah ungkapan salah satu pihak yang berakad akan ketegasan keinginannya untuk melangsungkan akad. Misal, ungkapan bi’tu (aku jual) atau isytaraytu (aku beli). Adapun qabûl adalah ungkapan dari pihak kedua setelah ungkapan ijab, yang mengungkapkan persetujuan dia atasnya.  Ijab dan qabul itu bisa dilakukan secara lisan, tulisan atau dengan sarana lain yang bisa menunjukkan dengan jelas keinginan kedua pihak.


Hal-hal yang berpengaruh atas akad dan membantu dalam memutuskan status hukumnya, apakah sah, batil atau fasad, dsb, ada empat : (1) Shighat (redaksi) akad; (2) Syarat-syarat dalam akad;  (3) Larangan tentang akad; (4) Gharar (penipuan), termasuk kemajhulan (ketidakjelasan).


Adapun terkait dengan syarat akad, ada syarat in‘iqâd akad secara umum yang harus terpenuhi dalam semua akad, yaitu: (a) kelayakan ’âqidân untuk melangsungkan akad; (b) kapabilitas obyek akad bagi hukumnya; (c) akad itu bukan yang terlarang; (d) akad itu memenuhi syarat in‘iqâd khususnya; (e) akad itu mufîd[an], (f) ijab tetap sahih hingga terjadi qabul; dan (g) kesatuan majelis.


Ada pula syarat in‘iqâd khusus untuk akad tertentu, seperti serah-terima barang dalam akad jual-beli dan agunan. 


Akad dikatakan sah jika akad itu ketiga rukunnya ada, sighât-nya sesuai dengan ketentuan syariah, memenuhi syarat-syarat in‘iqâd dan syarat khususnya, tidak ada larangan berkaitan dengan akadnya sendiri dan tidak ada gharar.  Akad yang sah, seluruh implikasi hukumnya berlaku, seperti adanya kepemilikan pembeli atas barang yang dibeli, kepemilikan penjual atas harga barangnya, dsb.


Akad statusnya batil jika tidak memenuhi ketentuan syariah tentang akadnya sendiri atau rukunnya, yaitu: jika salah satu rukunnya kosong, atau tidak memenuhi ketentuan shighât, atau tidak terpenuhi syarat in‘iqâd atau syarat khususnya, atau akadnya sendiri dilarang, atau ada gharar yang menyebabkan batil.  Misal: jika salah satu ’âqid tidak layak melangsungkan akad; atau shighât jual-beli menggantung; atau tidak adanya serah-terima barang yang dibeli atau yang diagunkan; atau jual-beli barang yang bukan atau belum dimiliki; atau barang yang dijual majhûl seperti jual-beli ikan yang masih di dalam air, dsb.  Akad yang batil hakikatnya secara syar‘i tidak terjadi.  Karena itu, semua implikasi hukumnya juga tidak ada (tidak berlaku) di dalam sesuatu yang menjadi obyeknya. Dalam jual-beli yang batil tidak ada pemindahan kepemilikan di antara penjual dan pembali. Artinya, pembeli tidak memiliki barang yang dibeli dan penjual tidak memiliki harga yang ia terima. Akad yang batil haram dilanjutkan. Akad itu harus dikembalikan lagi ke keadaan awal sebelum akad.


Adapun akad yang fasad adalah akad yang diciderai oleh syarat dan sifat yang bertentangan dengan syariat. Seperti terjadinya ghabn fakhisy (mark up harga) dalam akad jual beli, maka akadnya tetap sah, dan bisa dilanjutkan, jika sifat ghabn fakhisy tersebut dihilangkan, atau pihak yang merasa ditipu tidak merasa keberatan dengan penipuan harga yang menimpanya.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post