Saatnya Indonesia Bersih Dari Partai Dan Sistem Korup!


 Suardi Basri (HRC) 


Puspoll Indonesia merilis hasil survei terbaru yang menempatkan PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai politik dengan elektabilitas tertinggi.


PDIP juga dianggap pro pemberantasan korupsi dan mewakili generasi muda. 


Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Muslimin Tanja mengatakan angka elektabilitas PDIP sebesar 22,3%. Di urutan kedua, ada Partai Gerindra (13,4%), PKB (9,2%), Partai Golkar (8,4%) dan PKS (7,4%).


“Elektabilitas partai politik ketika survei ini kami lakukan, angka yang tertinggi masih PDIP sebesar 22,3%,” kata Muslimin di Jakarta, Minggu (23/5/2021). (tribunnews.com, 23 Mei 2021)


Bereaksi atas publikasi survei tersebut, netizen mulai gaduh. Sejumlah masyarakat mempertanyakan survei tersebut. Sebab, sebelumnya sejumlah kader hingga kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan ditangkap KPK.


Di antaranya Juliari Batubara yang terjerat dugaan korupsi Bansos. Termasuk Mantan Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo. Kader dari PDIP itu diamankan KPK akibat terlibat kasus suap terkait proyek yang ada di Kabupaten Banggai Laut. Kemudian ada nama Nurdin Abdullah, Gubernur Sulsel yang diusung PDI Perjuangan yang diamankan KPK. Kabar teranyar ada Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat yang juga diusung PDI Perjuangan.


Korupsi Sistemik


Stagnannya posisi Indonesia dalam pemberantasan korupsi itu menandakan korupsi di negeri ini sudah benar-benar sangat mengakar dan sistemik. Di negeri ini barang kali 365 hari sepanjang tahun tidak lepas dari korupsi. Nyaris semua pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, hingga proyek tidak ada yang lepas dari korupsi.


Korupsi telah begitu membudaya dan mengakar di negeri ini. Mulai dari perangkat desa sampai pejabat negara di pusat tak lepas dari korupsi. Menteri dipidana karena korupsi, kepala desa korupsi, bupati, gubernur juga korupsi. Anggota DPR korupsi, pegawai pajak korupsi, polisi korupsi, hakim korupsi. Sudah banyak terungkap bagaimana proyek dibagi-bagi dan setor sana – setor sini. Petinggi partai politik pun ikut bermain. Begitu parahnya hingga mungkin hanya di negeri ini, bandit tega mengorupsi pengadaan Kitab Suci, baju muslim hingga pengadaan sarung. Pengadaan bantuan bibit termasuk bibit lele, uang bantuan tunai hingga bangku sekolah juga tak lepas dari jamahan tangan koruptor.


Korupsi tidak sekadar dilakukan karena adanya peluang, melainkan didesain dengan memperalat kebijakan dan kekuasaan. Korupsi yang berbahaya justru dimulai dari peraturan yang didesain untuk korupsi. Di negeri kita ada kebijakan korupsi by design. Korupsi yang paling berdampak ini adalah yang melalui by design ini. Ini bisa lihat bagaimana dalam kasus impor sapi yang membuat peternak lokal tidak bisa ngapa-ngapain. Banyak kebijakan lain yang kami telisik lagi. Merinding kita lihat datanya.


Bahkan korupsi seakan sudah menjadi trias koruptika. Sebagai sindiran bahwa korupsi sudah terjadi di pilar-pilar negara, di eksekutif (pemerintah), legislatif dan yudikatif.


Korupsi yang sudah sedemikian mengakar, sistemik, tentu tidak akan bisa diberantas kecuali dengan upaya pemberantasan yang sistemik, terintegrasi dengan sistem yang benar dan benar-benar anti korupsi. Sayangnya justru itu yang belum tampak benar dari upaya pemberantasan korupsi selama ini.


Sebagian pengamat menilai bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah mengakibatkan praktek korupsi dan suap masih tinggi di lembaga-lembaga publik. Upaya pemberantasan korupsi masih terhambat oleh berbagai ironi yang menunjukkan berbagai lembaga negara belum “sehati” dan tidak saling bersinergi. 


Di sisi lain, ternyata banyak koruptor yang belum bisa dieksekusi oleh Kejaksaan karena buron, diantaranya lari ke luar negeri. Data ICW pernah mempublis ada sekitar puluhan koruptor yang masih buron ke luar negeri. Celakanya kekayaan para koruptor yang lari itu tidak bisa dieksekusi untuk pengembalian harta ke negara dikarenakan belum adanya peraturan yang mengaturnya. Bahkan memang banyak yang belum dieksekusi. 


Pada kondisi pemberantasan korupsi seperti itu, banyak kalangan sudah memperingatkan tahun depan korupsi akan makin marak dengan datangnya pemilu, seiring dengan besarnya kebutuhan dana kampanye caleg, parpol, dan pilpres. Sebab sudah terbukti berbagai pilkada butuh biaya politik sangat besar, hingga akhirnya sangat banyak kepala daerah terjerat korupsi. Bisa jadi, hampir-hampir tidak ada kepala daerah yang benar-benar bebas dari korupsi dan penyelewengan. Hal terakhir ini sekaligus menunjukkan, problem terbesar pemberantasan korupsi justru ada pada sistem politik demokrasi yang sarat biaya.


Tuntunan Islam Berantas Korupsi


Pemberantasan korupsi tidak akan bisa dilakukan total dan tuntas jika sistem politik demokrasi yang sarat biaya tetap dipertahankan dan tidak diganti. Sebab, sistem itulah yang menjadi salah satu akar persoalan korupsi. Karena itu komitmen total pemberantasan korupsi haruslah ditunjukkan dengan meninggalkan sistem politik demokrasi itu dan sistem kapitalisme pada umumnya. Lalu digantikan dengan sistem Islam yang datang dari Dzat Yang Mahabijaksana yang Mahatahu apa yang baik dan membuat baik manusia.


Selanjutnya sistem Islam memberantas korupsi secara sistemik dan terintegrasi yang secara ringkas ditempuh melalui lima langkah. Pertama, penanaman iman dan takwa. Dengan itu, pejabat dan rakyat akan tercegah melakukan kejahatan termasuk korupsi.


Kedua, sistem penggajian yang layak, sehingga tidak ada alasan untuk berlaku korup. Ketiga, teladan dari pemimpin, sehingga tindak penyimpangan akan terdeteksi secara dini. Penyidikan dan penindakan pun tidak sulit dilakukan.


Keempat, pembuktian terbalik. Islam memberikan batasan yang sederhana dan jelas tentang harta ghulul. Rasul SAW bersabda:


«مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ»


Siapa saja yang kami angkat untuk satu tugas dan telah kami tetapkan pemberian untuknya (gaji) maka apa yang dia ambil setelah itu adalah harta ghulul (HR Abu Dawud, Ibn Khuzaimah dan al-Hakim)


Hadits ini jelas, bahwa harta yang diperoleh aparat, pejabat dan penguasa selain pendapatan yang telah ditentukan, apapun namanya, baik hadiah, fee, pungutan, dsb, merupakan harta ghulul dan hukumnya haram.


Hadits ini mengisyaratkan, bahwa pendapatan pejabat dan aparat hendaknya diungkap secara transparan sehingga mudah diawasi. Juga mengindikasikan agar harta pejabat dan aparat dicatat, bukan mengandalkan laporan yang bersangkutan. Selanjutnya daftar atau catatan harta kekayaan pejabat itu diperbarui dan diaudit secara berkala. Jika ada pertambahan harta yang tak wajar, yang bersangkutan harus membuktikan hartanya diperoleh secara sah. Jika tidak bisa, maka disita sebagian atau seluruhnya dan dimasukkan ke kas negara.


Kelima, hukuman yang bisa memberi efek jera. Hukuman itu bisa berupa tasyhir (pewartaan/ekspos), denda, penjara yang lama, bahkan bisa sampai hukuman mati, sesuai dengan tingkat dan dampak kejahatannya. Sanksi penyitaan harta ghulul itu juga bisa ditambah dengan denda. Gabungan keduanya sekarang dikenal dengan pemiskinan, yang didesakkan untuk segera diberlakukan terhadap koruptor.


Perlakuan itu bukan hanya diterapkan kepada diri pejabat tetapi bisa juga diterapkan kepada orang-orang dekatnya, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Umar bin al-Khaththab dan disetujui oleh para sahabat. Pencatatan kekayaan, pembuktian terbalik dan sanksi termasuk pemiskinan yang memberikan efek jera dan gentar ini sangat afektif memberantas korupsi.


Wahai Kaum Muslimin


Komitmen anti korupsi tidak akan nyata, senyata-nyatanya, tanpa disertai perjuangan nyata agar syariah Islam diterapkan di tengah masyarakat. Sebab hanya dengan penerapan syariah Islam itulah pemberantasan korupsi akan benar-benar bisa dilakukan secara total, terintegrasi, sistemik; dan tentu saja mendapat keridhaan dan berkah dari Allah SWT.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post