Abdi Dan Politik 'Balas Budi'?


 Kurdiy At Tubany (Lingkar Opini Rakyat)


Dalam masa kampanye pemilihan presiden 2014, atau 7 tahun yang lalu atau tepantnya tanggal 3 Maret 2014 di Malang, Joko Widodo dengan lantang mengatakan kepada masyarakat Indonesia TIDAK AKAN BAGI – BAGI KEKUASAAN. Dia mengatakan "Misalnya untuk kursi menteri. Jangan dipaksa-paksakan. Rejam jejaknya bagus tidak, profesional tidak, kompetensinya seperti apa,". 


Dan kemungkinan karena tergiur dengan janji tersebutlah masyarakat Indonesia memilihnya. Lalu apa yang terjadi setelah terpilih, segera setelah diangkat Joko Widodo pda 15 September 2014 mengumumkan cabinet baru nya dengan memberikan 16 kursi kepada  ketum parpol/perwakilan parpol. Namun, masyarakat tampaknya harus siap kecewa jika janji-janji itu tak terwujud. Pasalnya, pada awal pembentukan kabinet saja, beberapa janji tidak terpenuhi. Jokowi, misalnya, pernah berjanji tidak akan bagi-bagi kursi menteri ke partai pendukungnya; juga tidak akan berada di bawah bayang-bayang Megawati. Faktanya, dari 34 menteri dalam Kabinet Kerja, 14 menteri berasal dari orang-orang berlatar belakang parpol (PDIP 4 menteri, PKB 4 menteri, Nasdem 3 menteri, Hanura 2 menteri dan PPP 1 menteri). Alokasi menteri untuk parpol pendukung sebenarnya selalu terjadi. Dalam sistem demokrasi, itu adalah wajar, bahkan merupakan keniscayaan. Karena itu sejak awal janji koalisi tanpa syarat dianggap tak mungkin atau sekadar pencitraan.


Hal itu terus berlangsung hingga kini, pos-pos seperti Dewan pertimbangan Presiden, wakil menteri, staf khusus, staf khusus milenial hingga komisaris. Yang terbaru dan membuat heboh adalah penunjukkan Abdee Slank sebagai komisaris  di PT. Telkom Indonesia. Penunjukan gitaris grup musik Slank, Abdi Negara Nurdin, itu dianggap sebagian pengamat lebih sebagai "balas jasa" ketimbang kemampuannya dalam bidang telekomunikasi. Dalam 2 kali pemilihan presiden 2014 dan 2019, Abdee dikenal sebagai relawan pendukung kampanye Presiden Joko Widodo. Bisa jadi faktor inilah yang melatari penunjukannya sebagai komisaris perusahaan BUMN itu.


Dalam sistem demokrasi, penguasa juga tidak mungkin lepas dari pengaruh parpol. Pasalnya, sejak awal parpollah yang menentukan mereka menjadi calon penguasa. Suara, kepentingan dan pengaruh parpol tentu tidak bisa diabaikan. Ketua umum adalah pihak yang sangat menentukan dalam sebuah parpol.


Itu artinya, dalam sistem demokrasi, penguasa pasti banyak dipengaruhi oleh parpol, khususnya ketua umumnya. Apalagi jika penguasa itu bukan termasuk orang kunci di dalam parpol pengusungnya. Karena itu janji untuk lepas dari pengaruh parpol atau ketum parpol sulit bahkan mustahil terwujud.


Dalam hal ini semua pihak perlu mengingat pesan Rasulullah saw., bahwa kepemimpinan dan jabatan itu adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban, sebagaimana sabdanya:


 «وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْىٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِى عَلَيْهِ فِيهَا»


Sesungguhnya jabatan itu adalah amanah. Sesungguhnya jabatan itu pada Hari Kiamat akan menjadi kerugian dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil jabatan itu dengan benar dan menunaikan kewajiban di dalamnya (HR Muslim, Ibn Khuzaimah dan al-Hakim).


Dalam konteks ini, baik pejabat dan pihak yang mengangkat dia tentu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT, apakah amanah itu ditunaikan atau tidak. Amanah kekuasaan atas pemimpin dan penguasa bukan hanya datang dari rakyat, namun juga dari Allah. Amanah kekuasaan dari Allah itu harus digunakan untuk memelihara kemaslahatan rakyat. Amanah kekuasaan itu juga harus digunakan untuk memutuskan segala perkara menurut wahyu yang telah Allah turunkan, yakni syariah Islam. 


Rakyat yang mengangkat penguasa juga harus menjaga amanah dengan terus mengontrol penguasanya. Tujuannya adalah agar penguasa senantiasa berjalan di atas kebenaran dan mengurusi rakyat menurut petunjuk yang diturunkan oleh Allah SWT dan dibawa oleh Rasul saw.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post