Capres Butuh Pemodal?


Hadi Sasongko (Direktur POROS)


Akhir-akhir ini ramai perbincangan soal figur potensial yang disebut-sebut memiliki peluang besar maju sebagai capres 2024. Mengamati situasi saat ini termasuk hasil survei, muncul beberapa nama figur yang mendapat sorotan karena dinilai punya kesempatan masuk bursa capres 2024 nanti.


Mengamati situasi kekiniasn, sejumlah pengamat menduga tak ada satu pun calon presiden yang saat ini bermunculan di pentas politik nasional memiliki dana puluhan trilyun. Sehingga mereka meyakini tak ada satu pun pasangan capres-cawapres yang sanggup membiayai kampanyenya sendiri. Bahkan, penghasilan seorang presiden pun tak sanggup untuk menutup ongkos sebesar itu. 


Maka, pasangan capres-cawapres nantinya berpotensi besar menerima ’dana siluman’ dari para konglomerat yang belum tentu ikhlas dalam membantu.


Secara akal sehat tidak mungkin ongkos sebesar itu akan diambil dari kocek pribadi. Kalau sedang menjabat kemungkinan dia sudah mengumpulkan saat dia menjabat. Kalau pemain baru, akan ada sponsor untuk memodali dengan kesepakatan tertentu. Dan bisa juga dari asing biar negeri ini dijajah.


Perlu diperhatikan, tidak ada makan siang gratis.  Jadi semua biaya itu ibarat investasi yang harus impas ditambah keuntungan.


Biaya politik yang besar itu menuntut kompensasi dan membawa konsekuensi. Kompensasi itu maksudnya adalah  kompensasi kepada pemilik modal yang memberikan modal. Itu bisa terjadi minimal melalui dua hal. Pertama dengan memberikan  proyek.  Proyek diusulkan dan diatur supaya didapatkan oleh pemilik modal itu. Jika proyek itu besar sesuai UU harus melalui lelang tender, dan untuk memastikan biasanya lelang itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga tampak seolah transparan, tapi sebenarnya pemenang tender sudah diketahui sejak awal.


Cara kedua, lanjutnya, adalah dengan kebijakan dan peraturan yang menguntungkan pemilik modal.  Menurut Direktur Pamong Institute Wahyudi Almaroky, seorang presiden tak akan bisa bergerak leluasa menjalankan tugasnya karena ada pihak lain yang harus dipertimbangkannya karena utang budi masa lalu saat kampanye. 


Kompensasi itu, akan lebih bahaya jika yang menyandera itu pihak asing yang masuk melalui para kapitalis yang jadi sponsor politik. Ini bukan hanya menyebabkan kebijakan yang pro kapitalis bahkan bisa melahirkan kebijakan yang pro asing dengan menggadaikan harga diri bangsa bahkan mencekik rakyat sendiri.


Contohnya, pemberian fasilitas fiskal, keringanan pajak, pajak dibayari negara, pembebasan bea, dan sebagainya. Atau dibentuk peraturan dan UU yang memberi jalan pemodal termasuk asing.  Contoh, UU Penanaman Modal, UU Migas, UU Kelistrikan, UU Pengadaan Tanah, UU Minerba dan sebagainya.  Akibat dari hal itu, berbagai sumber daya dan kekayaan alam dikangkangi oleh swasta dan asing.


Sedangkan konsekuensi, maksudnya adalah bagaimana modal yang dikeluarkan itu bisa kembali disertai keuntungan.  Konsekuensinya ada dua, korupsi dan penghasilan untuk pejabat makin besar. Ongkos politik sebesar Rp 10 trilyun atau Rp 10.000 milyar dapat ditutupi tiap bulan dengan pendapatan gaji. Tidak mungkin itu didapat secara resmi kecuali dengan "jalan lain".


Jalan lainnya adalah dengan meningkatkan penghasilan penguasa dan pejabat. Tunjangan, fasilitas, dll dibuat makin besar kendati gaji tetap kecil. Para penguasa akhirnya tidak lagi berperan sebagaimana seharusnya yaitu sebagai pemelihara dan pelayan umat, tetapi justru menjadi tuan bagi rakyat dan rakyat diposisikan sebagai pelayan.


Konsekuensi lain dari mahalnya biaya politik itu, lanjutnya, selain korupsi, adalah kolusi, manipulasi, dan sejenisnya, untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan.

 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post