Haruskah Indonesia Mesra Dengan China


Agus Kiswantono (Dir. FORKEI)


Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada publik untuk tidak meluapkan amarah kepada China. Permintaan Luhut disampaikan dalam konferensi pers "Upaya Peningkatan Penggunaan PDN Bidang Alat Kesehatan" yang disiarkan secara virtual, Selasa (15/6/2021).


"Kita juga jangan marah-marah terus sama China itu. Ternyata 2/3 obat-obat dunia itu diproduksi di China. Apa yang namanya MIT, Harvard, pesannya juga ke China," ujarnya. (cnbcindonesia.com, 15/6/2021)


Catatan:


Rezim Jokowi yang terlalu sering berutang dikhawatirkan oleh banyak kalangan akan memberikan celah bagi penguasaan aset-aset BUMN oleh pihak asing-aseng. Pemberian utang oleh Cina kepada Indonesia tentu tidak gratis. Pasalnya, selain harus membayar bunga, utang tersebut juga mensyaratkan berbagai hal. Dalam perjanjian tersebut, antara lain disyaratkan bahwa BUMN Indonesia yang menggarap proyek-proyek tersebut harus bekerjasama dengan BUMN milik Cina.


Strategi pembangunan yang ditempuh Pemerintah saat ini secara substansial tidak berbeda dengan rezim-rezim sebelumnya. Dengan berkedok mendorong investasi, Pemerintah justru semakin menjerumuskan negara ini dalam kubangan utang. Ketergantungan utang menyebabkan sebagian alokasi APBN terserap hanya untuk membayar utang dan bunganya dalam jangka waktu yang panjang.


Selain itu, kemandirian negara ini juga tergadaikan karena komitmen utang yang disepakati mensyaratkan berbagai hal yang menguntungkan negara pemberi utang, namun merugikan negara ini, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang politik, pertahanan dan keamanan.


Hal yang juga sangat mendasar adalah utang-utang yang ditarik oleh Pemerintah dan BUMN di atas merupakan utang ribawi yang diharamkan secara tegas oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.


Oleh karena itu, tidak ada cara yang dapat ditempuh oleh penduduk negeri ini untuk membebaskan negara ini dari utang dan cengkeraman kepentingan negara dan lembaga donor kecuali dengan kembali menerapkan syariah Islam secara menyeluruh di bawah institusi Khilafah Islam. Sistem tersebut nantinya akan menjalankan roda perekonomian yang mandiri sesuai dengan Islam dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan manusia negeri ini, termasuk menghindari berbagai perjanjian luar negeri yang bertentangan dengan Islam termasuk utang piutang ribawi. 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post