Islam Tidak Hanya Mengatur Ranah Privat Saja


 Mahfud Abdullah (Direktur Indonesia Change)


Sebagian orang menuduh Islam tidak mengatur tentang negara, atau dengan kata lain tidak ada sistem negara dalam Islam. Islam cukup diamalkan secara pribadi tidak perlu diundangkan. Pendapat seperti ini akan jelas kekeliruannya bila dikonfirmasikan kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. 


Negara, yang dalam bahasa Arabnya daulah, memang kata baru yang mengandung makna istilah. Kata dûlah dalam al-Quran bahkan tidak terkait dengan makna daulah (negara). Sekalipun demikian, makna negara dalam konteks modern dilaksanakan oleh Nabi saw.


Secara umum, negara dalam istilah sekarang dimaknai sebagai suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistik dari kekuasaan yang sah. Tampak, ada 4 unsur hingga terbentuknya negara, yaitu daerah/teritorial, pemimpin/pejabat, rakyat, dan hukum. Keempat unsur ini ternyata dibuat oleh Rasulullah saw. sejak mendirikan negara di Madinah. Daerah/teritorialnya adalah Madinah, kemudian meluas ke Makkah, Yaman, dan Jazirah Arab lainnya. Pada masa awal di Madinah beliau meminta 7 orang kalangan Anshar dan 7 orang kalangan Muhajirin sebagai tempat bermusyawarah. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hamzah, Ibnu Mas’ud, Abu Dzar, Bilal, Sa’ad bin Ubadah, Mu’adz bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Ubay bin Khalaf, dan Zaid bin Tsabit. Nabi saw. bertindak sebagai kepala negara.


Beliau mengirim utusan kepada para kepala negara saat itu (termasuk Heraklius) untuk menyebarkan Islam dan utusan tersebut disambut dengan upacara kenegaraan. Juga, beliau menunjuk para pejabat. Sa’ad bin Ubadah pernah diangkat mewakili Rasulullah saw. mengurusi pemerintahan saat beliau memimpin perang al-Abwa` pada tahun pertama Hijriah, dan mengangkat Muhammad bin Maslamah untuk peranan yang sama saat beliau memimpin Perang Tabuk. 


Pada masa pemerintahannya, beliau memiliki 2 pembantu umum, yaitu Abu Bakar dan Umar. “Pembantuku dari penduduk bumi (Madinah) adalah Abu Bakar dan Umar,” sabda Nabi (HR at-Turmudzi dari Abi Sa’id al-Khudri). Beliau pun mengangkat Hudzaifah bin Yaman sebagai Amir Sirr (semacam Sekretaris Negara) yang memegang hampir semua rahasia dan kebijakan negara.


Nabi membagi pemerintahannya menjadi 12 wilayah. Di antara pemimpin wilayah yang dipilihnya adalah at-Taab bin Usaid sebagai wali Makkah setelah futuh Makkah, mantan wakil raja Kisra, Bâdan bin Sassan, setelah masuk Islam diangkat sebagai wali daerah Yaman, Qada’ah ad-Dausi sebagai amil (pemimpin daerah dibawah Wilayah) di Yaman. 


Ali bin Abi Thalib pernah ditugasi sebagai juru tulis perjanjian antarnegara, Zubair bin Awwam sebagai juru tulis keuangan bidang zakat, dan al-Mughirah bin Shuba’ untuk bidang simpan-pinjam. Selain itu, Rasulullah membagi angkatan bersenjata menjadi beberapa pasukan (sarriyah) yang masing-masing dipimpin seorang komandan. Ketika Nabi wafat terdapat 30.000 personel angkatan darat dan 6.000 pasukan berkuda. 


Untuk menjaga keamanan masyarakat, beliau membentuk semacam polisi kota. Di antaranya beliau pernah mengangkat Qaisy bin sa’ad menjabat kepala polisi kota (shâhib asy-syurthah). Realitas demikian menunjukkan bahwa Rasulullah saw. saat itu telah memiliki pejabat-pejabat untuk menjalankan roda pemerintahan. Dilihat dari rakyatnya, jelas, kaum muhajirin dan anshar.


Adapun aturan yang diterapkannya adalah al-Quran yang terus turun dan hadits, yang salah satunya terwujud dalam Piagam Madinah (watsîqah Madînah).


Tampaklah, Rasulullah saw. menjalankan sebuah negara menurut definisi modern. Sekalipun dilihat dari istilah negara termasuk baru, tapi makna, kandungan, dan fungsinya dijalankan oleh Rasul. Pihak yang fobia atau anti-Islam menyatakan dalam Islam tidak dibahas persoalan negara, padahal justru Rasulullah saw. melakukannya. Ini adalah realitas. Manakah yang layak dipercaya, tudingan sekelompok orang itu, ataukah realitas yang dilakukan oleh Nabi saw?


Bagi orang yang beriman tentu saja akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sebagai utusan-Nya. Karena itu, pernyataan bahwa Islam tidak mengenal negara, dan negara tidak boleh digabung dengan agama (Islam) bertentangan dengan realitas yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw.


Juga, para ulama salaf sepakat mengenai wajibnya mengangkat dan mewujudkan pemerintahan dalam bentuk Khilafah Islam. Baik kalangan Ahlussunnah wal Jama’ah maupun Syi’ah, Khawarij, bahkan Mu’tazilah. Semuanya berpendapat bahwa umat ini harus mempunyai seorang imam yang menerapkan syariat Islam. Sementara itu, hukum mengangkatnya adalah wajib.


Kenyataan dari sirah Rasulullah saw. telah menunjukkan bahwa ajaran Islam sama sekali tidak dibatasi pada pribadi-pribadi pemeluknya. Bahkan, beliau menjadikannya sebagai asas Negara. Hal ini tercantum dalam Piagam Madinah (watsiqah Madinah) yang dijadikan peraturan umum antara kaum muslim dan nonmuslim di kota Madinah:


“Bahwasanya apabila di antara orang-orang yang mengakui perjanjian ini terjadi suatu perselisihan yang dikuatirkan akan menimbulkan kerusakan, maka tempat kembalinya adalah kepada Allah dan kepada Muhammad Rasulullah saw. dan bahwasanya Allah bersama orang yang teguh dan setia memegang perjanjian ini.”


Bila demikian, siapakah yang layak dipercaya, manusia yang menyatakan bahwa cukup Islam itu diterapkan secara individual saja tidak perlu dalam masalah kemasyarakatan dan negara, ataukah Allah Swt. yang justru mewajibkan kepada manusia untuk menjalankan Islam secara kaffah (Lihat QS al-Baqârah [2]:208)?

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post