Kala Demam Capres Melanda


Aminudin Syuhadak (Direktur LANSKAP)


Ramainya pembicaraan kandidat capres-cawapres di tengah ekonomi jeblok dan di waktu wabah Covid-19 belum tuntas memang mengherankan. Pemilu pilpres masih tiga tahun lagi. Banyak kalangan menilai hal ini jauh dari kepantasan. Pasalnya wacana itu bergulir saat masyarakat sedang fokus pada penyelewengan kekuasaan, korupsi dan politik uang di berbagai parpol.


Aneh memang, di tengah bertumpuknya masalah bangsa, terutama persoalan korupsi di berbagai instansi pemerintah termasuk DPR pusat dan Daerah, juga penyelewengan kekuasaan, dan kasus skandal korupsi dana bansos oleh Menteri Sosial Juliari Batubara yang diduga kuat melibatkan banyak kalangan termasuk ke dalam tubuh KPK, para politisi dan parpol justru memperlihatkan tabiat haus kekuasaan mereka.


Padahal berbagai masalah bangsa ini juga banyak ditimbulkan oleh perilaku kotor dan ambisius kekuasaan. Korupsi oleh anggota DPR dari pusat hingga daerah, praktek politik uang di pilkada, jual beli kursi DPR, korupsi oleh kepala daerah adalah bukti bahwa parpol menjadi tempat pembenihan penyelewengan kekuasaan. Karena para pelaku korupsi itu adalah anggota parpol dan atau didukung oleh parpol saat pemilu dan pilkada.


Maraknya pembicaraan kandidat capres juga menunjukkan parpol dan para politisi itu tidak punya perasaan dan tak peduli dengan persoalan rakyat. Di tengah penderitaan yang membelit rakyat banyak, konsentrasi parpol malah (lagi-lagi) hanya pada kursi kekuasaan. Padahal kemiskinan dan keterbelakangan negeri ini kian memprihatinkan. Sebagai catatan, saat ini, utang Indonesia sudah mencapai  Rp 5.943 Triliun. 


Pemerintah pun didesak agar tidak lagi mengandalkan dana dari utang luar negeri sebagai salah satu sumber untuk membiayai pembangunan di dalam negeri. Semakin besar negeri ini mengandalkan utang, makin besar pula kemungkinan bahaya yang bisa menghancurkan perekonomian negeri ini. Persoalan utang itu seharusnya lebih pas menjadi “debat panas” para politisi dan parpol, di DPR dan pemerintah, bukan soal kandidat capres.


Sementara itu, negeri ini terus menerus menjadi importir sembako. Termasuk barang - barang yang masih diimpor Indonesia seperti: Mesin dan peralatan mekanis (15,20 persen) Mesin dan perlengkapan elektrik (14,61 persen) Plastik dan barang dari plastik (6,06 persen) Kendaraan dan bagiannya (4,19 persen) Ampas/sisa industri (1,79 persen) Perangkat optik, fotografi, sinematografi, medis (1,53 persen) Gula dan kembang gula (1,96 persen) Biji dan buah mengandung minyak (1,25 persen) Produk farmasi (2,20 persen) Kapal, perahu, dan struktur terapung (0,33 persen)


Rakyat juga bertubi-tubi dihantam dengan melejitnya harga barang kebutuhan hidup. Ini adalah gambaran betapa bangsa ini terus terpuruk, tidak mandiri dan mengandalkan bangsa lain. Ironinya, para penguasa, parpol dan politisi seperti tak peduli dengan kondisi ini. Para penguasa dan parpol biasanya baru mendekati rakyat menjelang pemilu dan pilkada. Dengan bujuk rayu, janji-janji manis dan sedikit uang, sembako dan kaos mereka membujuk rakyat untuk memilih mereka atau wakil-wakil mereka. Inilah siklus lima tahunan yang tidak akan pernah berubah di alam demokrasi di negeri ini.

 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post