Kapitalisme, Tambang Emas Sangihe, Potensi Krisis Ekologi


Kurdiy (Lingkar Opini Rakyat)


Perijinan tambang emas Pulau Sangihe kepada swasta menimbulkan polemik, karena kekayaan emas di sana adalah milik rakyat. Dari segi potensi krisis ekologis, pulau itu termasuk merupakan kawasan rawan gempa bumi karena berada di atas dua lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik, dan dua lempeng kecil, yakni lempeng Sangihe dan lempeng Laut Maluku. 


Potensi bahaya berikutnya adalah terdapat tiga gunung api aktif yang menyebabkan daerah ini rawan bencana. Selain itu aktivitas pertambangan akan merusak kawasan hutan lindung Gunung Sahendaruman yang menjadi habitat satwa endemik Pulau Sangihe dan juga sumber mata air bagi masyarakat. Dan tak kalah pentingnya adalah bahwa proses penyusunan analisis dampak lingkungan (AMDAL) untuk mendapatkan persetujuan kelayakan lingkungan tidak melibatkan masyarakat Sangihe, khususnya di wilayah lingkar tambang. Sehingga berpotensi terjadi pelanggaran dan keresahan. 


Krisis Sangihe adalah sekelumit dari berbagai permasalahan lingkungan telah terjadi dalam sistem kapitalisme ini, baik dalam kawasan kecil maupun global. Banjir, tanah longsor, kekeringan, polusi udara, anomali iklim, pemanasan global, dan sebagainya adalah sederet problem lingkungan yang tak asing lagi bagi kita. Semua itu kini tak sekadar sebuah ancaman, telah menjadi bencana nyata yang telah menelan jutaan korban jiwa dan harta.


Memang tak bisa dihindari, dalam aktivitas kehidupannya, manusia akan selalu berinteraksi dengan alam. Manusia membutuhkan sumberdaya alam untuk menopang kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Mereka menggali sumur untuk mendapatkan air, mengebor minyak untuk mendapatkan bahan energi, membuka hutan untuk lahan pemukiman, menangkap ikan di sungai atau laut untuk bahan makanan, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan bentuk interaksi manusia dengan alam yang tak bisa dihindarkan. Akibatnya, kerusakan alam sekecil apa pun pasti terjadi. Persoalannya adalah bagaimana alam ini dapat dimanfaatkan manusia dengan menekan sekecil mungkin dampak kerusakan lingkungan yang terjadi.


Sebenarnya teori lingkungan sudah berkembang sejak abad ke-18. Perkembangan itu seiring dengan perjalanan hidup manusia yang harus menghadapi persoalan lingkungan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya setelah revolusi industri pada abad ke-17. Akan tetapi, berbagai teori pengelolaan lingkungan yang ada tampak tak mampu mencegah laju kerusakan lingkungan yang terjadi. Kerusakan lingkungan yang awalnya melanda negara-negara maju, sebagai dampak industrialisasi besar-besaran, akhirnya juga menjalar ke negara-negara berkembang. Pasalnya perusahaan-perusahaan multinasional dari negara-negara maju tersebut juga merambah ke negara-negara berkembang untuk mengeruk kekayaan alamnya. Akibatnya, kerusakan lingkungan tak hanya menjadi isu lokal, tetapi telah menjadi isu global.


Ambisi negara-negara maju untuk mengeksploitasi alam tentu tak lepas dari ideologi kapitalis yang mereka anut. Pandangan mereka tentang kebebasan kepemilikan dan kebebasan individu telah menjadikan masyarakat Barat tidak pernah merasa puas dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Mereka tidak membedakan kebutuhan—yang sebenarnya bersifat terbatas—dengan keinginan yang tidak terbatas. Akibatnya, mereka tidak lagi peduli dengan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh industrialisasi. Karena itu wajar bila negera-negara Baratlah yang sesungguhnya menjadi penyumbang terbesar dampak kerusakan lingkungan di bumi ini. MS Kaban saat menjabat menteri kehutanan pernah mengatakan, “Sebanyak 80 persen kerusakan hutan di dunia disebabkan adanya industrialisasi besar-besaran di Amerika.”


Seorang ahli sejarah, Lynn White, Jr, mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia terhadap ekologinya bergantung pada apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dalam hubungannya dengan apa yang ada di sekitar mereka. Lebih tegas lagi dikatakan bahwa ekologi manusia sangat dipengaruhi oleh keyakinan tentang alam kita dan takdirnya, yaitu oleh agama. Lebih jauh lagi White memberikan argumentasi bahwa krisis ekologi sekarang ini tidak berakhir kecuali kita menemukan agama baru atau kita pikirkan lagi agama lama. Dia mengatakan, “What we do about ecology depend on our ideas of the man-nature relationship. More science and more technology are not going to get us out of the present ecologic crisis until we find a new religion, or rethink our old one (Apa yang kita lakukan tentang lingkungan bergantung pada pemikiran kita tentang hubungan manusia dengan alam. Lebih banyak ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa serta-merta membawa kita keluar dari krisis lingkungan kita saat ini sampai kita menemukan agama baru atau kita memikirkan kembali agama kita).”


White termasuk orang yang pesimis terhadap ide demokrasi dan kebudayaan yang bersifat liberal-individualistis. Dia menganggap krisis ekologi tidak lain dan tidak bukan adalah produk dari kebudayaan demokratis itu sendiri. 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post