KHILAFAH ADALAH AJARAN ISLAM BUKAN IDEOLOGI, KHILAFAH HARAM DIDAKWAHKAN DENGAN KEKERASAN DAN MENYEBARKAN KETAKUTAN


 Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.

Advokat, Aktivis Pejuang Khilafah



"Ideologi transnasional radikal yang memecah belah itu adalah ideologi yang menghalalkan kekerasan dan menyebarkan ketakutan. Ideologi itu bisa bersumber dari agama hingga kebudayaan. Ideologi khilafah yang dianut kelompok HTI adalah salah satu contohnya," 


[Donny Gahral Adian, 2/6]



Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, menangkap pesan penting di balik wanti-wanti Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai ancaman ekspansi ideologi transnasional radikal. Menurutnya, Jokowi ingin menggelorakan spirit moderasi di Indonesia.


"Kita sudah memiliki Pancasila sebagai ideologi tengah, moderat, dan prokebangsaan. Ideologi transnasional radikal berpotensi memecah belah bangsa dan membuat 'Indonesia' berumur pendek. Pesan yang terangnya: radikalisme no, moderasi yes!" kata Donny lewat pesan singkat kepada media, Selasa (1/6/2021).


Sayangnya, Pernyataan Donny ini tak didukung dengan bukti dan tak memiliki sandaran argumentasi. Donny hanya menggunakan kaidah 'Gatuk Matuk' atau ilmu 'Cocokmologi' dalam melegitimasi pendapatnya.


Presiden Joko Widodo sendiri, hingga hari ini tak pernah memberikan tafsir definitif tentang apa yang dimaksud ideologi transnasional. Kalau merujuk pada istilah, yakni ideologi yang bersumber dari bangsa lain dan menyebar secara transnasional, mengglobal dan meliputi seluruh bangsa di dunia, tentunya Ideologi Kapitalisme dan Sosialisme Komunisme adalah tafsiran yang lebih rajih untuk mendeskripsikan sekaligus mendefinitifkan maksud dari ideologi Transnasional yang dikemukakan Presiden Jokowi.


Apalagi, secara fakta saat ini dunia dikuasai oleh ideologi Kapitalisme dimana Amerika sebagai Negara utama pengembannya. Ideologi ini menggunakan metode imperialisme (penjajahan) untuk mempertahankan eksistensi hegemoninya.


Hanya saja, kapitalisme era now menggunakan pendekatan Neo Imperialisme, yakni penjajahan gaya baru yang tidak menggunakan kekuatan fisik dan pendudukan wilayah (hard power), melainkan dengan pendekatan soft power melalui utang, bantuan asing, investasi, kerjasama hingga infiltrasi melalui perundang-undangan sebuah negara sekaligus menanamkan penguasa antek di negara jajahan. Begitulah, yang saat ini dilakukan oleh Amerika, Inggris, Perancis, Jerman dan negara penganut ideologi kapitalisme lainnya.


Amerika, misalnya menjajah Indonesia tidak dengan mendudukinya melainkan dengan sejumlah bantuan, infiltrasi perundang-undangan, penguasaan tambang dan SDA Indonesia (Freeport yang paling terkenal), hingga mendudukkan sejumlah politisi-politisi dan pejabat antek untuk melayani kepentingan Amerika.


Pada Negara yang tidak bisa ditundukkan dengan pendekatan Soft Skill seperti Irak, akhirnya juga negara kapitalis Amerika menjajah secara fisik dengan menyerang dan menduduki Irak berdalih senjata pemusnah massal. Terbukti, senjata itu tidak ada dan diketahui bahwa tujuan utama Amerika menduduki Irak adalah untuk menjajah bukan menjaga perdamaian.


Ideologi sosialisme komunisme yang lama tiarap setelah Uni Soviet runtuh tahun 1991, mulai bergeliat dengan bangkitnya Tiongkok (China). China mengkombinasi komunisme dengan kapitalisme dalam melakukan ekspansi penjajahan.


Di Indonesia, selain menggunakan pendekatan kerjasama, utang dan penguasaan sejumlah tambang dan SDA Indonesia, China melakukan ekspansi penjajahan menggunakan TKA China. Meskipun berbeda ideologi dengan Amerika, China dengan ideologi komunisnya juga menjajah Indonesia. Tidak menutup kemungkinan, China juga akan melakukan pendudukan di Indonesia, sebagaimana dilakukan oleh Amerika terhadap Irak.


Karena itu, aneh sekali pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, yang menuding Khilafah sebagai ideologi transnasional yang menebarkan kekerasan dan ancaman ketakutan. Untuk membantahnya, penulis akan kemukakan argumentasi dan bukti sebagai berikut :


Pertama, Khilafah bukan idelogi melainkan ajaran Islam. Tidak ada satupun ulama yang mengklasifikasi Khilafah sebagai ideologi. 


Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam yang diajarkan oleh agama Islam. Kedudukan Khilafah sebagai ajaran Islam, tidak ada bedanya dengan sholat, puasa, zakat, haji, dan ajaran Islam lainnya.


Untuk menguatkan bukti bahwa Khilafah ajaran Islam yang hukumnya wajib, berikut penulis kemukakan sejumlah pendapat ulama berbagai mahzab terkait Khilafah :


Mazhhab Maliki, ulama besar Al-Qurthubi salah satu ulama mazhhab Maliki, ketika menjelaskan tafsir surah al-Baqarah ayat 30, menyatakan, “Ayat ini merupakan dalil paling mendasar tentang kewajiban mengangkat seorang imam/khalifah yang wajib didengar dan ditaati, untuk menyatukan pendapat serta melaksanakan hukum-hukum khalifah. Tidak ada perselisihan pendapat tentang kewajiban tersebut di kalangan umat Islam maupun di kalangan ulama (Imam al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, 1/264-265).


Mazhhab Syafi’i, Al-’Allamah Abu Zakaria an-Nawawi, dari kalangan ulama mazhab Syafii, mengatakan, “Para imam mazhab telah bersepakat, bahwa kaum Muslim wajib mengangkat seorang khalifah.” (Imam an-Nawawi, Syarh Shahîh Muslim, XII/205).Ulama lain dari mazhab Syafii, Imam al-Mawardi, dalam kitabnya, al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah menyatakan, “Imamah/Khilafah dibuat untuk menggantikan kenabian dalam menjaga agama dan mengurus dunia.” Ia  juga menyatakan, “Menegakkan Imamah (Khilafah) di tengah-tengah umat merupakan kewajiban yang didasarkan pada Ijmak Sahabat. (Imam al-Mawardi, Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah, hlm. 3 dan 5).


Mazhhab Hanafi, Imam ‘Alauddin al-Kasani, ulama besar dari mazhab Hanafi menyatakan, “Sesungguhnya mengangkat imam agung (khalifah) adalah fardhu. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ahlul haq mengenai masalah ini. Penyelisihan oleh sebagian kelompok Qadariah mengenai masalah ini sama sekali tidak bernilai karena persoalan ini telah ditetapkan berdasarkan Ijmak Sahabat, juga karena kebutuhan umat Islam terhadap imam yang agung tersebut; demi keterikatan dengan hukum; untuk menyelamatkan orang yang dizalimi dari orang yang zalim; untuk memutuskan perselisihan yang menjadi sumber kerusakan dan kemaslahatan-kemaslahatan lain yang tidak akan terwujud kecuali dengan adanya imam.” (Imam al-Kassani, Badâ’i ash-Shanai’ fî Tartîb asy-Syarâi’, XIV/406).


Mazhhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal dalam sebuah riwayat yang dituturkan oleh Muhammad bin ‘Auf bin Sufyan al-Hamashi, menyatakan, “Fitnah akan muncul jika tidak ada imam (khalifah) yang mengatur urusan manusia.” (Abu Ya’la al-Farra’i, Al-Ahkâm as-Sulthâniyah, hlm.19).  Sedangkan Imam Umar bin Ali bin Adil al-Hanbali, ulama mazhab Hanbali, juga menyatakan, “QS al-Baqarah [2]: 30 adalah dalil atas kewajiban mengangkat imam/khalifah yang wajib didengar dan ditaati untuk menyatukan pendapat serta untuk melaksanakan hukum-hukum tentang khalifah. Tidak ada perbedaan tentang kewajiban tersebut di kalangan para imam kecuali apa yang diriwayatkan dari Al-A’sham dan orang yang mengikutinya.” (Imam Umar bin Ali bin Adil, Tafsîr al-Lubâb fî ‘Ulûm al-Kitâb, 1/204).


Mazhhab Zhahiri, Imam Abu Muhammad Ali bin Hazm al-Andalusi azh-Zhahiri dari mazhab Zhahiri menyatakan, “Para ulama sepakat bahwa Imamah (Khilafah) adalah fardhu dan keberadaan seorang imam itu merupakan suatu keharusan, kecuali an-Najdat. Pendapat mereka benar-benar telah menyalahi Ijmak dan pembahasan mengenai mereka telah dijelaskan sebelumnya. Para ulama sepakat bahwa tidak boleh ada dua imam (khalifah) bagi kaum Muslim pada satu waktu di seluruh dunia baik mereka sepakat atau tidak, baik mereka berada di satu tempat atau di dua tempat.” (Imam Ibn Hazm, Marâtib al-Ijmâ’, 1/124).


Sedangkan  Imam Ibnu Hazm mengatakan, “Mayoritas Ahlus-Sunnah, Murjiah, Syiah dan Khawarij bersepakat mengenai kewajiban menegakkan Imamah (Khilafah). Mereka juga bersepakat, bahwa umat Islam wajib menaati Imam/Khalifah yang adil yang menegakkan hukum-hukum Allah di tengah-tengah mereka dan memimpin mereka dengan hukum-hukum syariah yang dibawa Rasulullah saw.” (Ibnu Hazm, Al-Fashl fî al-Milal wa al-Ahwâ’ wa an-Nihal, IV/87).


Kedua, Sejak Khilafah Islamiyyah runtuh tahun 1924 M di Turki, hingga saat ini belum ada entitas politik yang bisa disebut Khilafah. Sehingga, hingga saat ini tidak ada Khilafah.


ISIS di Suriah, bukanlah Negara Khilafah tetapi hanya milisi bersenjata yang beroperasi di Irak dan Suriah, yang dalam gerakannya bertentangan dengan syariat Islam.


Karena itu, seluruh kekerasan dan kejahatan atas kemanusiaan yang hari ini terjadi, baik di Irak, Rohingya, Uighur, Suriah, Afghanistan, dan berbagai belahan bumi lainnya bukan kerjaan Khilafah, melainkan kerjaan Amerika dan para negara kapitalis penjajah lainnya, termasuk kerjaan China dan Rusia serta Negara berideologi sosialisme komunisme lainnya.


Di negeri ini, kekerasan bersenjata di Papua juga bukan kerjaan Khilafah, kekejian terhadap 6 laskar FPI bukan ulah Khilafah, korupsi dana bansos, korupsi Jiwasraya, Korupsi Asabri dll, hingga pelemahan KPK bukan kelakuan Khilafah. Semua itu kelakuan atau minimal menjadi tanggung jawab rezim yang berkuasa.


Khilafah belum tegak, lalu bagaimana mungkin sesuatu yang belum ada dituduh bertanggungjawab atas sejumlah kekerasan, ketakutan dan kerusakan di negeri ini ?


Ketiga, jika tuduhan itu diarahkan kepada HTI sebagai organisasi Islam yang mendakwahkan Khilafah, tidak ada bukti satupun kekerasan apalagi pengeboman dilakukan oleh anggota HTI. Saat HTI dicabut badan hukumnya, HTI memilih menempuh jalur hukum dengan menggugat di pengadilan, bukan dengan mengebom istana merdeka di Jakarta.


Sebelum dicabut BHP nya, HTI dikenal luas sebagai organisasi dakwah yang berdakwah dalam bidang pemikiran, politik, tanpa kekerasan dan tidak menggunakan aktivitas fisik dan senjata. Orang HTI dikenal hanya dengan seruan-seruannya, bukan aktivitas kekerasannya.


Keempat, kalau narasi transnasional diarahkan untuk memecahbelah umat Islam dengan dikotomi Islam radikal dan moderat, maka jelaslah seruan melawan ideologi transnasional sejatinya ditujukan untuk memerangi Islam, syariat Islam dan umatnya. Dengan demikian, semua ungkapan klise berdalih ideologi transnasional adalah cara untuk menerangi Islam, sama persis dengan narasi radikalisme dan terorisme yang diekspor barat kapitalis kepada dunia Islam.


Penulis telah lama berdakwah dan memperjuangkan Khilafah, namun murni pemikiran dan politik. Merubah keadaan masyarakat tidak bisa ditempuh dengan kekerasan, melainkan dengan dakwah yang meluruskan pemikiran dan politik yang menerapkan aturan Islam.


Karena itu, tafsiran pidato Presiden Joko Widodo yang disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, sangat tidak berdasar, cenderung menyebar fitnah dan adu domba sesama umat Islam. Umat Islam diajak memusuhi ajaran agamanya sendiri, pernyataan seperti ini kalau tidak disebut fitnah dan adu domba, mau disebut apa lagi ? [].

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post